ETIKA PROFESI AKUNTAN Akuntansi C Kelompok 3 Titin

ETIKA PROFESI AKUNTAN Akuntansi C Kelompok 3 : Titin Kartini Maya Nurmayani Rosmiati

Pengertian Etika Profesi Akuntan �Pengertian Etika Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang di anut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”

� Pengertian Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk). Ketentuan mengenai praktik Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

�Pengertian Etika Profesi Akuntan yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Etika sebagai salah satu unsur utama dari profesi menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik

Macam-macam Profesi Akuntan �Akuntan Publik Akuntan publik adalah sebuah profesi yang membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya dengan menerima honor. �Akuntan Swasta Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta sebagai penasihat atau pembantu tugas-tugas pemilik atau pemimpin perusahaan yang bersangkutan.

�Akuntan Pemerintah Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah terutama bertugas mengawasi keuangan milik negara. �Akuntan Pendidik Akuntan pendidik adalah akuntan yang menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi dan bertugas mengembangkan pendidikan akuntansi.

Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan 1. Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan Publik Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan.

3. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. 4. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. 6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional merupakan kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggungjawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. 8. Standar Teknis merupakan Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Contoh Kasus Gayus Tambunan merupakan seorang pegawai Ditjen Pajak dengan golongan III A ditemukan memiliki kekayaan di rekeningnya sebesar Rp 25 milyar, rumah mewah di Kelapa Gading bernilai sekitar Rp 1 milyar serta mobil mewah Mercedez Bens dan Fond Everest. Bagi pegawai pajak dengan golongan III A tak wajar jika memiliki kekayaan sebanyak itu apalagi Gayus berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah gang padat penduduk di daerah Warakas, Jakarta Utara dan baru 10 tahun dia mengabdi di Ditjen Pajak.

Gayus ”si Makelar Pajak” yang diduga menerima suap atau success fee dari kasus sengketa pajak yang ditanganinya. Posisi Gayus saat itu adalah sebagai staf penelaah keberatan dan banding di Ditjen Pajak. Posisi ini sangat strategis karena Gayus-lah yang bertugas menguraikan banding ketika terjadi sengketa pajak di hadapan hakim di persidangan Pengadilan Pajak.

Jika dikaitkan dengan Etika Profesi Akuntan yang saat ini sudah disepakati oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan telah menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan, sehingga prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Maka sudah bisa ditebak bahwa Gayus telah melanggar prinsip-prinsip Etika Profesi Akuntansi tersebut, diantaranya :

Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Seorang ”Gayus” sebagai pejabat perpajakan seharusnya mempunyai tanggungjawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Pejabat Perpajakan harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesinya, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggungjawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri secara profesional dalam membangun bangsa.

Prinsip Kedua – Kepentingan Publik Dalam kasus ini, Gayus jelas tidak menghormati kepercayaan masyarakat luas (kepercayaan publik). Sedangkan ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggungjawab kepada publik. Profesi pejabat ini memegang peranan yang penting di masyarakat, dimana publik yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas pejabat ini dalam memelihara berjalannya fungsi secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggungjawab pejabat terhadap kepentingan publik.

Prinsip Ketiga – Integritas Gayus sama sekali tidak memiki integritas yang tinggi dalam hal kejujuran karena pejabat tersebut telah membohongi publik, dalam hal perilaku pejabat tersebut telah menggunakan kepercayaan pubik untuk memenuhi keinginan pribadi. Integritas mengharuskan seorang pejabat untuk antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan

Prinsip Keempat – Obyektivitas Prinsip obyektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Gayus telah memilah dan memiih WP yang akan memberikan keuntungan pribadi baginya yaitu dengan menerima suap atau success fee dari mereka. Gayus tidak kuat menerima tekanan dan godaan dari WP yang ditanganinya sehingga mengganggu obyektivitasnya, dan Gayus tidak bisa mengukur tingkat kewajaran yang dapat digunakan untuk menentukan standar dalam mengidentifikasi hubungan yang mungkin akan merusak obyektivitasnya, sehingga dia tidak mampu untuk menolak ataupun menghindarinya.

Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Gayus telah menyalahgunakan kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk tujuan pribadi yaitu meraup keuntungan yang sebanyaknya hanya untuk kesenangan pribadi. Kompetensi dan kehati-hatian profesional itu seharusnya digunakan diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan bangsa lewat perpajakan. Kehati-hatian profesional mengharuskan pejabat untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan.

Prinsip Keenam – Kerahasiaan Melihat kasus terhadap penyimpangan pajak yang dilakukan pejabat perpajakan Gayus, seharusnya kerahasiaan itu benar-benar dilakukan untuk dan demi kepentingan pembangunan negara dan bangsa dan bukan untuk melindungi kepentingan golongan tertentu. Karena Gayus tidak menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menghormati kerahasiaan informasi tersebut. Pejabat mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional Gayus sama sekali tidak menujukkan prilaku yang profesional di mata publik, dimana prilaku profesinya jelas merugikan masyarakat bangsa dan negara. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggungjawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Prinsip Kedelapan – Standar Teknis Dalam kasus penggelapan pajak oleh pejabat perpajakan Gayus tidak ditemukan standar teknis dan standar profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang mana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya bermuara pada penerimaan pendapatan negara guna pembangunan bangsa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan standar profesi keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.