AKUNTANSI SEBAGAI SUATU PROFESI DAN KEBUTUHAN ATAS ETIKA

AKUNTANSI SEBAGAI SUATU PROFESI DAN KEBUTUHAN ATAS ETIKA Inuk Wahyuni Istiqomah, SE, . Ak, . M. Si. , CA. Inuk Wahyuni Ist. 1

Pengertian Profesi Akuntansi � Menurut International Federation of Accountants (dalam Regar, 2003) yang dimaksud dengan Profesi Akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik � Dalam arti sempit, Profesi Akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen Inuk Wahyuni Ist. 2

Perkembangan Profesi Akuntan Menurut Baily, dibagi ke dalam 4 periode: 1. Pra Revolusi Industri - Profesi akuntan belum dikenal secara resmi. Namun terdapat beberapa fungsi dalam manajemen perusahaan yg dapat disamakan dg fungsi pemeriksaan. Adanya dua juru tulis yg bekerja terpisah dan independen. Mereka bekerja untuk menyakinkan bahwa peraturan tidak dilanggar dan merupakan dasar untuk menilai pertanggungjawaban pegawainya atas penyajian laporan keuangan. kemudian dibandingkan, dari hasil perbandingan tersebut jelas sudah terdapat fungsi audit dimana pemeriksaan dilakukan 100%. - Tujuan audit pada masa ini adalah untuk membuat dasar pertanggung-jawaban dan pencarian kemungkinan terjadinya penyelewengan. Pemakai jasa audit pada masa ini hanya pemilik dana. 2. Masa Revolusi Industri Tahun 1900 - Sistem akuntansi dan pembukuan semakin rapi. Pemisahan hak dan tanggung jawab manajer dg pemilik semakin kentara dan pemilik umumnya tidak banyak terlibat dlm kegiatan bisnis sehari 2 & muncullah kepentingan thd pemeriksaan yg mulai mengenal pengujian untuk mendeteksi kemungkinan penyelewengan. - Secara resmi di Inggris telah dikeluarkan UU Perusahaan th. 1882, dalam peraturan ini diperlukan adanya pemeriksaan yg dilakukan oleh pemeriksan independen untuk perusahaan yg menjual saham. Inilah asal mula profesi akuntan secara resmi (formal). Inuk Wahyuni Ist. 3

3. Tahun 1900 – 1930 - Sejak th. 1900 mulai muncul perusahaan 2 besar baru dan pihak-pihak lain yg mempunyai kaitan kepentingan thd perusahaan tersebut. Keadaan ini menimbulkan perubahan dlm pelaksanaan tujuan audit. Pelaksanaan audit mulai menggunakan pemeriksaan secara testing/ pengujian karena semakin baiknya sistem akuntansi/ administrasi pembukuan perusahaan, dan tujuan audit bukan hanya untuk menemukan penyelewengan thd kebenaran laporan Neraca & laporan Laba Rugi ttpi juga utk menentukan kewajaran laporan keuangan. - Pihak yang membutuhkan jasa pemeriksaan bukan hanya pemilik dan kreditor, tetapi juga pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. 4. Tahun 1930 - Sekarang - Sejak th 1930 perkembangan bisnis terus merajalela, demikian juga perkembangan sistem akuntansi yg menerapkan sistem pengawasan intern yg baik. Pelaksanaan auditpun menjadi berubah menjadi (sistem statistik sampling). - Tujuan auditpun bukan lagi menyatakan kebenaran tetapi “menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan” yg terdiri dari Neraca dan Laba Rugi serta Laporan Perubahan Dana/Modal. - Pihak yg membutuhkan laporan akuntanpun menjadi bertambah yaitu: pemilik, kreditor, pemerintah, serikat buruh, konsumen, dan kelompok lainnya seperti peneliti, akademisi dan lain-lain Inuk Wahyuni Ist. 4

Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia � Periode Kolonial Selama masa penjajahan kolonial Belanda yg menjadi anggota profesi akuntan adl akuntan 2 Belanda dan beberapa akuntan Indonesia. Pendidikan yg adalah pendidikan tata buku diberikan secara formal pada SMA sedangkan secara non formal pendidikan akuntansi diberikan pada kursus tata buku untuk memperoleh ijazah. � Periode Sesudah Kemerdekaan Perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan di bagi ke dalam enam periode yaitu: 1. Periode I (sebelum tahun 1954) � Periode ini telah ada jasa pekerjaan akuntan. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yg makin sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak 2 para pengusaha. Kebutuhan akan bantuan akuntan yg makin besar itu menjadi alasan bagi khalayak umum yg tidak berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi untuk bekerja sebagai akuntan. � Padahal, pengetahuan yg dimiliki akuntan harus sederajat dengan syarat yg ditetapkan oleh pemerintah dan juga mereka harus mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi negeri dengan hasil baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan dengan UU untuk melindungi ijazah akuntan agar pengusaha dan badan yang lain tidak tertipu oleh pemakaian gelar “akuntan” yang tidak sah. Inuk Wahyuni Ist. 5

b. Periode II (tahun 1954 – 1973) �Setelah adanya UU No. 34 tahun 1954 ttg pemakaian gelar akuntan, perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia masih lamban, namun perkembangan ekonomi mulai pesat pada saat dilakukan nasionalisasi perusahaan 2 milik Belanda. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan dan ajun akuntan yg menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan Negara. �Perluasan pasar profesi akuntan publik semakin bertambah yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1967/1968. �Profesi akuntan publik mengalami perkembangan yg berarti sejak awal tahun 70 -an dengan adanya perluasan kredit perbankan kepada perusahaan. Shg Bank mewajibkan nasabah yang akan menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yg telah diperiksa akuntan publik. . Inuk Wahyuni Ist. 6

c. Periode III (tahun 1973 – 1979) � Konfrensi Nasional Akuntansi I di Surabaya Desember 1989 : profesi akuntan publik ditandai dg satu kemajuan besar yg dicapai Ikatan Akuntan Indonesia dg diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) (skrg PSAK-IAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) (skrg SPAP-IAPI) dalam kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tgl 30 November – 2 Desember 1973 dan Disahkan pula Kode Etik Akuntan Indonesia shg lengkaplah profesi akuntan publik memiliki perangkatnya sbg suatu profesi. � Pada akhir tahun 1976 Presiden RI dalam surat keputusannya nomor 52/1976, menetapkan pasar modal untuk pertama kalinya. Dengan adanya pasar modal di Indonesia, kebutuhan akan profesi akuntan publik meningkat pesat. � Katjep dalam “The Perception of Accountant and Accounting Profession in Indonesia” yg dipertahankan (1982) di Texas, A&M University menyatakan bahwa profesi akuntan publik dibutuhkan untuk mengaudit dan memberikan pendapat tanpa catatan (unqualified opinion) pada laporan keuangan yang go public atau memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Untuk lebih mengefektifkan pengawasan terhadap akuntan publik, pada tanggal 1 Mei 1978 dibentuk Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) yg bernaung dibawah IAI. Sampai sekarang seksi yg ada di IAI, selain seksi akuntan publik adalah seksi akuntan manajemen dan seksi akuntan pendidik. Inuk Wahyuni Ist. 7

� Sophar Lumban Toruan (1989): pertambahan jumlah akuntan yg berpraktek terus meningkat sehingga Dirjen Pajak Dep. Keu dg IAI membuat pernyataan bersama yg mengatur hal-hal berikut: 1) Kesepakatan untuk pemakaian PAI dan NPA sbg suatu landasan objektif yg diterima oleh semua pihak. 2) Kepada wajib pajak badan dianjurkan agar laporan keuangan diperiksa terlebih dahulu oleh akuntan publik sebelum diserahkan kepada Kantor. I nspeksi Pajak (sekarang Kantor Pelayanan Pajak). Laporan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak. 3) Kalau terjadi penyimpangan etika profesi (professional conduct) oleh seorang akuntan publik, akan dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada IAI untuk diselidiki yang berguna dalam memutuskan pengenaan sanksi. � Kesepakatan tsb dikuatkan oleh IP No. 6 tahun 1979 dan Keputusan Menkeu No. 108/1979 tgl 27 Maret 1979 yg menggariskan bahwa laporan keuangan harus didasarkan pada pemeriksaan akuntan publik dan mengikuti PAI. Maksud instruksi dan surat keputusan tsb adalah untuk merangsang wajib pajak menggunakan laporan keuangan yg telah diperiksa oleh akuntan publik, dg memberikan keringanan pembayaran pajak perseroan dan memperoleh pelayanan yg lebih baik di bidang perpajakan. Keputusan ini dikenal dengan nama 27 Maret 1979. Ini merupakan keputusan yg penting dalam sejarah perkembangan profesi akuntan publik dan sekaligus sebagai batu ujian bagi akuntan publik dan masyarakat pemakainya. Inuk Wahyuni Ist. 8

d. Periode IV (tahun 1979 – 1983) � Periode ini merupakan periode suram bagi profesi akuntan publik dalam pelaksanaan paket 27 Maret. Tiga tahun setelah kemudahan diberikan pemerintah masih ada akuntan publik tidak memanfaatkan maksud baik pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik melakukan malpraktik yang sangat merugikanpenerimaan pajak yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak manajemenperusahaan melakukan penggelapan pajak. Ada pula akuntan publik yang tidakmemeriksa kembali laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan atauopini akuntan tidak disertakan dalam laporan keuangan yang diserahkan kekantor inspeksi pajak. Inuk Wahyuni Ist. 9

e. Periode V (tahun 1983 – 1989) � Periode ini berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk AP. PAI 1973 disempurnakan dlm tahun 1985, disusul penyempurnaan NPA tahun 1985, dan penyempurnaan kode etik dlm kongres ke V tahun 1986. � Th 1986 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menkeu No. 763/KMK. 001/1986 ttg AP. Keputusan ini mengatur bidang pekerjaan AP, prosedur & persyaratan utk memperoleh izin praktik AP dan pendirian KAP beserta sanksi 2 yg dpt dijatuhkan kepada AP yg melanggar persyaratan praktik AP. � Th 1988 diterbitkan Juklak keputusan Menkeu melalui Keputusan Dirjen Moneter No. Kep. 2894/M/1988 tgl 21 Maret 1988. Suatu hal yg mendasar dari keputusan tsb adl pembinaan para AP yg bertujuan: 1) Membantu perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia 2) Memberikan masukan kpd IAI atau seksi AP mengenai liputan yg dikehendaki Kemenkeu dlm program pendidikan 3) Melaksanakan penataran bersama IAI atau IAI-seksi akuntan publik mengenai ha 2 yg dianggap perlu diketahui publik (KAP), termasuk mengenai manajemen KAP. 4) Mengusahakan agar staf KAP asing yg diperbantukan di Indonesia untuk memberi penataran bagi KAP lainnya melalui IAI atau IAI-Seksi AP dan membantu pelaksanaannya 5) Memantau laporan berkala kegiatan tahunan KAP � Sblm diterbitkan Keputusan Dirjen Moneter tsb, pd tahun 1987 profesi AP tlh mendapatkan tempat terhormat dan strategis dari pemerintah yaitu dg dikeluarkannya Keputusan Men. Keu RI No. 859/KMK. 01/1987 ttg Emisi Efek melalui Bursa yg tlh menentukan bahwa: 1) Utk melakukan emisi efek, emiten hrs memenuhi persyaratan, antara lain: mempunyai laporan keuangan yg telah diperiksa oleh AP/akuntan negara utk 2 tahun (skrg 3 thn) buku terakhir secara berturut 2 dg pernyataan pendapat “wajar tanpa syarat” untuk tahun terakhir. 2) Laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir tersebut harus disusun sesuai dengan PABU di Indonesia disertai dengan laporan akuntan publik/akuntan negara. 3) Jangka waktu antara laporan keuangan dan tanggal pemberian izin emisi efek tidak boleh melebihi 180 hari. (M. Sutojo, 1989: 10) Inuk Wahyuni Ist. 10

f. Periode VI (tahun 1990 – sekarang) Profesi AP terus berkembang seiring dg berkembangnya dunia usaha dan pasar modal meski masih banyak kritikan yng dilontarkan oleh para usahawan dan akademisi. Beberapa faktor yg dinilai banyak mendorong berkembangnya profesi adl: 1) Tumbuhnya pasar modal 2) Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non- bank. 3) Kerjasama IAI dg Dirjen Pajak dlm rangka mnegaskan peran AP dlm pelaksanaan peraturan perpajakan 4) Berkembangnya penanaman modal asing dan globalisasi kegiatan perekonomian Th. 1992 profesi AP kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) utk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan PPn. BM yg dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Olson (1979) dlm Journal Accountanty mengemukakan 4 perkembangan yg hrs diperhatikan oleh profesi akuntan yaitu: 1) Makin banyaknya jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat 2) Makin baiknya transportasi dan komunikasi 3) Makin disadarinya kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik 4) Tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional sebagai akibat dari fenomena pertama dan kedua. Konsekuensi perkembangan tsb mempunyai dampak terhadap perkembangan akuntansi & menimbulkan: 1) Kebutuhan akan upaya memperluas peranan akuntan, ruang lingkup pekerjaan AP semakin luas shg tidak hny meliputi pemeriksaan akuntan dan penyusunan laporan keuangan. 2) Kebutuhan akan tenaga spesialisasi dalam profesi, makin besarnya tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan klien, mengharuskan akuntan publik untuk selalu menambah pengetahuan. 3) Kebutuhan akan standar teknis yang makin tinggi dan rumit, dengan berkembangnya teknologi informasi, laporan keuangan akan menjadi makin beragam dan rumit. Pendapat yang dikemukakan Olson tersebut di atas cukup sesuai dan relevan dengan fungsi akuntan yang pada dasarnya berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Dari pemaparan yang telah dikemukakan, profesi akuntan diharapkan dapat mengantisipasi keadaan untuk pengembangan profesi akuntan di masa yang akan datang. Inuk Wahyuni Ist. 11

Tipe-tipe Akuntan � Akuntan Publik (Public Accountants) Akuntan publik /akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan (KAP) dan harus memperoleh izin dari Kemenkeu. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen. � Akuntan Intern (Internal Accountant) Akuntan intern /akt. Perusahaan/ akt. Manajeman adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jabatan adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporankeuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern � Akuntan Pemerintah (Government Accountants) Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Bawasda/Inspektorat, KPK. � Akuntan Pendidik Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Inuk Wahyuni Ist. 12

Akuntansi Sebagai sebuah Profesi Pada pertengahan abad ke-20 di AS, ketika disiplin akuntansi sedang mencari status profesi, Komisi Standar Pendidikan dan Pengalaman untuk Akuntan Publik Bersetifikat mengeluarkan laporan yang berisi tujuh karakteristik sebuah profesi: 1. Sebuah badan khusus pengetahuan 2. Sebuah proses pendidikan yang diakui formal dan untuk memperolehnya diperlukan pengetahuan khusus 3. Sebuah standar kualifikasi profesional yang mengatur pengakuan profesi 4. Sebuah standar perilaku yang mengatur hubungan antara praktisi dengan klien, kolega, dan masyarakat 5. Pengakuan status 6. Penerimaan tanggung jawab sosial yg melekat dalam suatu pekerjaan yg diberkahi dg kepentingan publik 7. Organisasi yang ditujukan untuk kemajuan kewajiban sosial kelompok Jelas akuntansi itu memenuhi dua karakteristik pertama. Akuntansi adl disiplin yg rumit memerlukan pendidikan formal untuk menjadi seorang ahli yg kompeten. Kedua, Untuk menjadi akuntan publik bersertifikat atau , Certified Public Accountant (CPA) biasanya membutuhkan gelar sarjana di bidang akuntansi serta melewati ujian CPA yg ketat. Menjaga status sebagai CPA harus tetap mengikuti perkembangan terbaru dg pendidikan berkelanjutan. Dengan demikian, standar 4 dan 6 cukup menarik. 4 menunjukkan bahwa profesi memerlukan "standar etik yg mengatur hubungan antara praktisi dg klien, kolega, dan publik " dan 6 menunjukkan kebutuhan utk "sebuah penerimaan sosial tanggung jawab yg melekat dlm suatu pekerjaan diberkahi dg kepentingan publik". Inuk Wahyuni Ist. 13

Syarat Suatu Profesi � � � � Melibatkan kegiatan intelektual Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus Memerlukan persiapan profesional dan bukan sekedar latihan Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik Inuk Wahyuni Ist. 14

Tanggung Jawab Akuntan Etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yaitu pihak internal dan pihak external. Sedangkan seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk: 1. Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak external perusahaan dalam pengambilan keputusan. 1. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan IAI, 2004 yaitu dapat dipahami, relevan materialistis, keandalan, dapat dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang wajar. Inuk Wahyuni Ist. 15

Prinsip-prinsip Kode Etik Akuntan Secara Umum � Tanggung Jawab Profesi Dlm melaksanakan tanggung jawabnya sbg profesional, setiap anggota hrs senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yg dilakukannya. - Mempunyai tanggung jawab pada semua pemakai jasa profesional mereka. Brtanggungjawab utk bekerja sama dg sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, Mmelihara kepercayaan masyarakat & mnjalankan tanggung jawab profesi dlm mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. � Kepentingan Publik - Berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin Inuk Wahyuni Ist. 16

� Integritas Adl suatu elemen karakter yg mendasari timbulnya pngakuan profesional. Integritas mrupakan kualitas yg melandasi kepercayaan publik & merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yg diambilnya. Integritas mgharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur & berterus terang tanpa hrs mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan & kepercayaan publik tdk boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dpt menerima kesalahan yg tdk disengaja & perbedaan pendapat yg jujur, tetapi tdk menerima kecurangan / peniadaan prinsip. � Obyektivitas Setiap anggota hrs menjaga obyektivitasnya & bebas dari benturan kepentingan dlm pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adl suatu kualitas yg memberikan nilai atas jasa yg diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dlm berbagai kapasitas yg berbeda & harus menunjukkan obyektivitas mereka dlm berbagai situasi. Anggota dlm praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yg lain menyiapkan laporan keuangan sbg seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan & manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang yg ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas. � Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota hrs melaksanakan jasa profesionalnya dg berhati 2, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yg diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional dan teknik yg paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik 2 nya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yg tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yg lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yg diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yg harus dipenuhinya. Inuk Wahyuni Ist. 17

� Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan � Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. � Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Inuk Wahyuni Ist. 18