SEJARAH HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Dr Triana Rejekiningsih

SEJARAH HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Dr. Triana Rejekiningsih, SH. , KN. , M. Pd

IDE 2 SL Materi Pembelajaran Sejarah Penyusunan Hukum Agraria Nasional

IDE 3 SL UUPA Masa Sebelum Kemerdekaan Masa Sesudah Kemerdekaan Ri

IDE 4 SL Masa Sebelum Kemerdekaan Contingenten (Penyerahan sebagian hasil panen) Masa Sebelum Kemerdekaan Berdirinya VOC Tahun 1602 Kebijakan Verplichte Leveranten (Penyerahaan seluruh hasil panen) Masa Thomas Stanford (1811 -1816) Kebijakan Landrentt (sistem pemungutan pajak tanah) Reoriereiensten (Kerja Rodi) Masa Johanes Van Den Bosch (1830) Cultural Stelsel Agrarische Wet (1870) Agrarische Besluit

IDE 5 SL Sebelum VOC dan Zaman VOC Sebelu m VOC 1. Penguasaan tanah dapat secara individu / kolektif. 2. Penguasaan / pengawasan diberikan ke tangan pejabat yang ditunjuk oleh raja. Zaman VOC ) 0 3 8 1 ( h c s o Van Den B 1 1 8 1 0 0 8 1 ( Daendel - Menjual tanah rakyat kepada orang-orang Cina, Arab, Belanda. - Tanah yang dijual disebut tanah partikelir 16) 8 1 1 1 8 1 ( Raffles - Kebijakan landrent atau pajak tanah. - Rakyat wajib membayar pajak kepada raja Inggris - Sistem tanam paksa (Cultuur Stelsel)

IDE 6 SL Zaman VOC Herman William Daendles (18001811) Thomas Stanford Rafles(18111816) Awal dari perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan tanah, hingga menimbulkan tanah partikelir. Kebijakannya itu adalah dengan menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab , maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah partikelir adalah tanah eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut landheerlijke rechten atau hak pertuanan. Semua tanah yang berada dibawah kekuasaan government dinyatakan sebagai eigendom government. Dengan dasar inilah setiap tanah dikenakan pajak bumi. Beberapa ketentuan berkaitan dengan pajak tanah adalah sebagai berikut : 1. Pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada petani pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. 2. Kepala desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilikan tanah oleh para petani. 3. Praktik pajak tanah menjungkirbalikan hukam yang mengatur tentang pemilikan tanah rakyat sebagai besarnya kekuasaan kepala desa Johannes Van den Bosch Pada tahun 1830 Gubernur Van den Bosch menetapkan kebijakan pertanahan yang dikenal dengan system tanam paksa atau Cultuur Stelsel. Dalam system tanam paksa ini petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional pada waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah colonial tanpa mendapat imbalan apapun, sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya yaitu seperlima bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu satu tahun

IDE 7 SL Agraris Wet Stb. 1870 No. 55 Ide awal Tahun 1870 lahirlah Agrarische Wet yang merupakan pokok penting dari hukum agraria dan semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah masa Kolonial Belanda sebagai permulaan hukum agraria barat. dikeluarkannya Agrarische Wet (AW) ini adalah sebagai respon terhadap keinginan perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Indonesia. Pihak Belanda hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga menimbulkan pertentangan Pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakan pada swasta Pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernur dalam jangka 75 tahun

IDE 8 SL Agrarische Besluit Staatblad 1870 No. 118 • Ketentuan-ketentuan Agrarische Wet pelaksanaannya diatur lebih lanjutan dalam peraturan dan keputusan. • Salah satu keputusan yang paling penting adalah apa yang dimuat dalam Koninklijk Besluit (KB), yang kemudian dikenal dengan nama Agrarische Besluit (AB), S. 1870 -118. • Pasal 1 agrarische besluit memuat pernyataan penting yaitu "domein verklaring". Pasal 1 AB “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 AW, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikkan sebagai hak eigendomnya, adalah domein negara

IDE 9 SL Erfacht Ordonantie Untuk jawa dan Madura: Agrarische Blesuit (S. 1870 -118) Pasal 9 -17 Ordonasi yang dimuat S. 1872 -237 a Untuk luar Jawa dan Madura kecuali daerah swapraja, semula ada ordonasi yang mengatur hak-hak erfacht yang berlaku di daerah tertentu : 1. S. 1874 untuk Sumatera 2. S. 1877 untuk Karisidenan Manado 3. S. 1888 -58 untuk daerah Zuider-en Oosteradelling Borneo Tahun 1914, diundangkan satu ordonasi untuk semua daerah pemerintahan langsung diluar Jawa dan dimuat dalam S. 1914 -3670, disebut dengan “Erfacht Ordonantie Buitengewesten”

0 IDE 1 SL Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II KUHPERDATA Hak Atas Tanah 1 Hak Eigendom, pemilik mempunyai kekuatan mutlak 2 Hak Opstal, memberikan wewenang kepada pemegangnya memiliki sesuatu diatas tanah eigendom 3 Hak Erfacht, hak untuk dapat diusahakan/mengol ah tanah orang lain dan menarik hasil yang sebanyaknya dari tanah. 4 Tanah Hak, yaitu hak pakai atas tanah orang lain

1 SL IDE 1 Agrarische Eigendom 1 2 3 4 Adalah suatu Koninklijk Blesuit tertanggal 16 April 1872, nomor 29 mengenai hak Agrarische Eigendom adalah suatu hak yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak yang kuat atas sebidang tanah Tujuan Agrarische Eigendom sebetulnya adalah untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia asli dengan hak yang kuat, yang pasti karena terdaftar dan haknya dapat dibebani dengan hipotek. Tetapi dalam praktiknya kesempatan untuk menggantikan hak miliknya dengan menjadi Agrarische Eigendom tidak banyak dipergunakan

2 IDE 1 SL Masa Sebelum Kemerdekaan (Penjajahan Belanda) Politik Agraria Kolonial tercantum dalam Agrarische Wet tahun 1870, tujuannya adalah untuk memberi kemungkinan dan jaminan kepada modal besar asing agar dapat berkembang di Indonesia, dengan membuka kemungkinan untuk memperoleh tanah dengan hak erfapacht dengan berjangka waktu lama (75 tahun), karena sebelum ada aturan ini pemilik modal swasta hanya terbatas sekali kemungkinannya untuk berusaha dalam lapangan perkebunan besar, sebelumnya hanya dapat melalui sewa tanah saja. Pemberlakuan asas domein dalam hukum pertanahan, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan pemiliknya adalah domein/milik negara.

3 IDE 1 SL Isi Pernyataan Domein : 1. Semua tanah yang diatasnya tidak bisa dibuktikan sehingga tanah eigendom, berarti tanah itu kepunyaan pemerintah Belanda. (tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom tersebut, dipakai oleh pemerintah Belanda untuk disewakan kepada pengusaha) 2. Larangan pengasingan tanah, bahwa : Tanah-tanah orang pribumi tidak boleh dipindahtangankan kepada non pribumi (misal dengan warisan, jual beli, sewa) berati tidak ada tanah pribumi dijual kepada orang asing, sehingga Belanda masih bisa menggunakan politik tanam paksa. Larngan pengasingan tanah ini mengatur / membedakan antara pribumi dan non pribumi, sedangkan dalam UUPA mengaturnya dengan WNI dan WNA.

4 IDE 1 SL Masa Kemerdekaan Penataan Tanah Pasca Proklamasi Mendata kembali berapa luas tanah dan jumlah penduduk yang mengusahakan tanah -tanah perkebunan untuk usaha pertanian Penertiban tanah perkebunan di area pegunungan agar tidak salah dalam penggunaannya Pemakaian tanah-tanah perkebunan yang berlokasi di daerah pegunungan tersebut dikawatirkan akan menimbulkan bahaya erosi dan penyerapan air Pemakaian tanah-tanah oleh rakyat di beberapa daerah menimbulkan ketegangan dan kekeruhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum Untuk itu, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. Penyelesaian akan diusahakan bertingkat 2 (dua) sbg berikut : 1. Tahap pertama; terlebih dahulu akan diusahakan agar agenda segala sesuatu dapat dicarikan penyelesaiannya atas dasar kata sepakat antar pemilik perkebunan dengan rakyat/penggarap; 2. Tahap kedua; apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak berhasil, maka dalam rangka penyelesaian penggarapan tanah perkebunan tersbut akan mengambil kebijakan sendiri dengan memperhatikan : a. Kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk, letak perkebunan yangbersangkutan; b. Kedudukan perusahaan perkebunan di dalam susunan perekonomuian negara.

5 IDE 1 SL Peraturan Pertanahan Pasca Kemerdekaan - 1960 5 2 4 1 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1956 tentang : Pengawasan Terhadap Undang-undang Nomor : Pemindahan Hak Atas 19 Tahun 1956 tentang : Tanah Perkebunan. Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. 3 Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1956 tentang : Peraturan Pemerintah dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah Perkebunan. Ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah-tanah milik warga negara Belanda yang kembali ke negerinya. Untuk mencegah pendudukan kembali tanah perkebunan oleh rakyat, maka pemerintah megeluarakan perarturan tentang larangan pendudukan tanah tanpa izin yang berhak yaitu Undangundang Nomor : 51 Prp. Tahun 1960.

6 IDE 1 SL Kondisi Pasca Kemerdekaan Dualisme Hukum Agraria ● Hukum Adat yang merupakan hukum perdata bagi golongan pribumi ● Hukum Perdata barat bagi golongan penduduk penjajah Belanda (BW), yaitu dalam Buku II KUH Perdata. Ciri-ciri Hukum Agraria pada masa lama 1. Hukum agraria lama itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan bertentangan dengan kepentingan rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional 2. Bersifat dualistis, hal demikian akan menimbulkan pelbagai masalah antargolongan yang serba sulit dan tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. 3. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum seluruh rakyat Indonesia

7 IDE 1 SL Usaha Penyesuaian Hukum Agraria Kolonial Dengan Keadaan Dan Keperluan Sesudah Kemerdekaan Panitia Agraria memutuskan : 1 2 Dilepaskannya asas domein dan pengakuan hak ulayat. Diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat dibebani hak tanggungan. 3 Penetapan luas maksimum dan minimum tanah. 4 Perlu diadakannya registrasi tanah milik dan hak-hak menumpang yang penting (annex kadaster).

8 IDE 1 SL Panitia Yogyakarta 1948 • Dibentuk dengan Penetapan Presiden Nomor : 16 Tahun 1948 tanggal 21 Mei 1948, berkedudukan di Yogyakarta diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Agraria. Penyusunan Hukum Agraria Nasional Panitia Soewanjo 1956 Panitia Jakarta 1951 • Melalui keputusan presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 55/1955, dibentuk kementerian Agraria yang salah satu tugasnya adalah untuk mempersiapkan pembentukan perundangan Agraria Nasional. • Panitia Yogyakarta dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor : 3 6 Tahun 1951 tanggal 19 • Berdasarkan keputusan presiden RI tanggal 14 Maret 1951, sekaligus Januari 1956 No. 1/1956 dibentuk Panitia Agraria panitia Agraria Jakarta dibubarkan dibentuk yang berkedudukan di panitia negara urusan Jakarta. Agraria yang berkedudukan di Jakarta diketuai oleh soewahjo soemodilogo Panitia Sadjarwo 1960 Panitia Soemarjo 1959 • RUU Agraria diberikan kpd DPR yang kemudian ditunda oleh DPR • 14 September 1960 DPRGR menerima RUUPA • 24 September 1960 DPRGR menyetujui RUU dan disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

9 IDE 1 SL Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pada tanggal 24 September 1960 telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 2043, dan mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Konsekuensi hukum yang diperoleh, bahwa sejak itu setelah lima belas tahun merdeka bangsa Indonesia untuk pertama kalinya mempunyai dasar perundangan untuk menyusun lebih lanjut hukum agraria nasionalnya sebagai perwujudan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

0 SL IDE 2 Tujuan UU PA Meletakkan dasar-dasar : 1 Bagi penyusunan hukum agraria nasional. 2 Untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan nasional. 3 Untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 4 Dihapuskannya dualisme hukum, dengan pencabutan hukum kolonial sepanjang mengenai tanah serta penetapan hukum adat sebagai dasar hukum agraria.

SLIDE 21 TUGAS TU GA S • Mahasiswa dalam kelompok melakukan pembelajaran cooperatif learning membuat Bagan Dinamika Sejarah Hukum Agraria di Indonesia.

That’s all. Thank you! Any Questions?