RUANG LINGKUP dan DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh Pasal

RUANG LINGKUP dan DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh Pasal 21/26

Pengertian PPh Pasal 21/26 Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan • Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan • Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEMOTONG PAJAK • PEMBERI KERJA 1. ORANG PRIBADI 2. BADAN , BUT • BENDAHARAWAN PEMERINTAH • DANA PENSIUN • PENYELENGGARA KEGIATAN

PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI melakukan kegiatan usaha melakukan usaha pekerjaan bebas yang memiliki karyawan dan membayar upah, imbalan lain BADAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU PPh melakukan kegiatan usaha yang memiliki karyawan dan membayar upah, imbalan lain

BENDAHARAWAN –Pusat –Proyek –Daerah –KBRI –Lembaga Negara

DANA PENSIUN – Badan Dana Pensiun – Badan Penyelenggara JAMSOSTEK – PT. TASPEN – Badan Lainnya Pembayar Pensiun Yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

PENYELENGGARA KEGIATAN – Perorangan – Badan Pemerintah Organisasi Perkumpulan Lembaga lainnya

BUKAN PEMOTONG PPh 21 • KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING – KELAZIMAN INTERNASIONAL PD KONVENSI WINA – AZAS RESIPROSITAS • ORGANISASI INTERNASIONAL – INDONESIA MENJADI ANGGOTA – TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN LAIN ( KMK 649/KMK. 04/1994) • PEMBERI KERJA OP YG TIDAK MELAKSANAKAN KEG. USAHA/PEK. BEBAS YG MEMPERKERJAKAN ORANG U/KEG. RUMAH TANGGA

Kewajiban Pemotong KEWAJIBAN UMUM • WAJIB MENDAFTARKAN KE KPP • UNTUK KEPERLUAN PERPAJAKAN WAJIB MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR – FORMULIR YANG DIPERLUKAN

KEWAJIBAN PEMOTONG SPT MASA PPh pasal 21 • MENGHITUNG, MEMOTONG DAN MENYETOR PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA • MELAPORKAN PENYETORAN PAJAK PALING LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA ( Pasal 7 UU KUP ) • MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh Ps 21 DIMINTA / TIDAK DIMINTA • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A 1/A 2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti • Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan • Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3 PER-31/PJ/2009) ORANG PRIBADI 1. Pegawai 2. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan 4. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya

PEGAWAI ® ® ® ® SETIAP OP MELAKSANAKAN PEKERJAAN KPD PEMBERI KERJA B/ SUATU PERJANJIAN/KESEPAKATAN KERJA TERTULIS ATAU TIDAK TERTULIS ATAS PERINTAH PEMBERI KERJA MEMPEROLEH IMBALAN TERTENTU BISA PEGAWAI TETAP ® BISA PEGAWAI TIDAK TETAP/ T. K. LEPAS ® 13

PEGAWAI TETAP • • OP Menerima Penghasilan Jumlah tertentu secara teratur Pegawai yg bekerja berdasar kontrak (jangka waktu tertentu dan full time) CONTOH • PNS • KARYAWAN SWASTA (ADMINISTRASI, OFFICE) • OUTSOURCING • CLEANING SERVICE, OB • DIREKTUR (ikut mengelola) • KOMISARIS (ikut mengelola)

PEGAWAI TIDAK TETAP • ORANG PRIBADI • PENGHASILAN BEKERJA • NO PENGHASILAN TIDAK KERJA • PENGHASILAN : ü JUMLAH HARI ü UNIT ü PENYELESAIAN PEKERJAAN CONTOH : • BURUH BANGUNAN • KARYAWAN BAG. PRODUKSI • BURUH LINTING ROKOK

BUKAN PEGAWAI § Tenaga ahli § Seniman/pekerja seni, pembawa acara § Olahragawan § Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator § Pengarang, peneliti, penerjemah § Pemberi jasa dalam segala bidang § Agen iklan § Pengawas dan pengelola proyek § Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara § Petugas penjaja barang dagangan § Petugas dinas luar asuransi § Distributor MLM, Direct Selling

PESERTA KEGIATAN § Peserta perlombaan § Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja § Peserta/anggota kepanitiaan § Peserta pendidikan, pelatihan dan magang § Peserta kegiatan lainnya

PENERIMA UANG PESANGON, PENSIUN, JHT • OP / AHLI WARIS • MENERIMA IMBALAN • ATAS PEKERJAAN MASA LALU • exc : PENSIUNAN, PHK dengan Pesangon, Penerima THT, JHT

Tidak termasuk pengertian Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang 2 yg diperbantukan kpd mereka yg bekerja pd & bertempat tinggal bersama mereka, dgn syarat bukan WNI & di Indonesia tdk menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara ybs memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sbgmn dimaksud dlm psl 3 (1) hrf c UU PPh, dgn syarat bukan WNI & tdk menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain utk memperoleh penghasilan dr Indonesia

Kewajiban Penerima Penghasilan • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 • Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur • Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan • Imbalan kepada bukan pegawai • Imbalan kepada peserta kegiatan TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : • • • Bukan Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Pasal 5

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21/26 PENGHASILAN Pegawai Tetap • Penghasilan yg bersifat teratur • Penghasilan tidak teratur Penerima Pensiun • uang pensiun • penghasilan sejenisnya Ph sehubungan dengan PHK/ Pensiun diterima sekaligus • uang pesangon • uang manfaat pensiun • THT / JHT • pembayaran lain sejenis 22

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21/26 PENGHASILAN Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas Bukan Pegawai • Upah Harian • Upah Mingguan • Upah Satuan • Upah Borongan • Upah yg dibayarkan secara bulanan • Honorarium • Komisi • Fee • Imbalan sejenisnya Dengan NAMA dan dalam BENTUK apapun 23

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21/26 PENGHASILAN Imbalan kepada Peserta Kegiatan • Uang Saku • Uang Representasi • Uang Rapat • Honorarium • Hadiah atau Penghargaan Dengan NAMA dan dalam BENTUK apapun Termasuk Penerimaan dalam bentuk NATURA/KENIKMATAN LAINNYA yang diberikan oleh: (1). Bukan Wajib Pajak atau (2). WP yang dikenakan PPh Final, dan (3). WP yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Perhitungan Khusus 24 (Deemed Profit)

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Psl 21 yg ditanggung pemberi kerja & Pemerintah termasuk penerimaan dlm bentuk kenikmatan sbgmn tsb di atas. Pasal 8 ayat (1)

Sekian, Terima Kasih