PERENCANAAN TERPADU KECIPTAKARYAAN BERBASIS KAWASAN URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN

PERENCANAAN TERPADU KECIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN Perencanaan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah; b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan didukung dengan pengadaan lahan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah PRODUK PERENCANAAN PENDANAAN & LAHAN PELAKU PEMBANGUNAN Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR?

ASPEK NORMATIF UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. ” SEKTOR UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 11/1974 Pengairan UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun KEWILAYAHAN UU 26/2007 Penataan Ruang UU No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman TATANAN KEPEMERINTAHAN UU 23/2014 Pemerintahan Daerah LINGKUNGAN HIDUP UU 32/2009 Lingkungan Hidup

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN H LA H KO SE EGA MEN TAS A R NTO KA LISI PO A PU DIIKAT OLEH KETERPADUA N INFRASTRUKT UR ESM S SK JI MAS D KA WA NTO LIK R OTA RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN AN NG PA ET LA ASK B PERUMAHAN H LA H KO SE ENGA A MEN RTAM PE N UA UR I RG PE TINGG SE KO LA DA H SA R GE RE JA IT AK HS MA RU N ME TE AR AP D SJI MA YA RA N SA WA OA KA TOK R N PE PERMUKIMAN OR NT AN KA RAH LU KE JI MAS D G AN A RU BUK R TE IJAU H KAWASAN PERMUKIMAN MA ES S TU AN MB SK PU PE OR N A NT KA MAT CA KE KO N TO NTO LO G KE DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI) N SA AN WA OR KA ANT RK PE ILUSTRASI KONSTRU KSI RUANG

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN (KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satuan permukiman. (P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. (SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya

4 HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HUNIAN PERMUKIMAN PERUMAHAN Satuan Perumahan Kawasan Permukiman Perkotaan KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Perdesaan LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN LINDUNG Lingkungan Tempat Tinggal (Lingkungan Hunian) Tempat Kegiatan Permukiman Pusat Kegiatan Fungsi Lain RUMAH Kelompok Rumah PSU

KOMPONEN PSU PRASARANA UTILITAS JARINGAN JALAN ● JARINGAN DRAINASE ● SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ● SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ● SISTEM SANITASI ● SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PEMERINTAHAN ● PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN ● KEBUDAYAAN DAN REKREASI ● PERIBADATAN ● KESEHATAN ● RUANG TERBUKA HIJAU ● PERDAGANGAN DAN NIAGA JARINGAN ENERGI ● JARINGAN TELEKOMUNIKASI ● JARINGAN GAS Pemenuhan oleh Ditjen Cipta Karya

STANDAR TEKNIS PELAYANAN PRASARANA Jaringan Jalan Permen PU No. 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Jaringan Drainase Permen PU No. 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permen PU No. 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Penyediaan Air Minum Permen PU No. 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Pengelolaan Persampahan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis rumah tangga Sistem Proteksi Kebakaran Permen PU No. 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan UTILITAS UMUM SARANA Sarana Pemerintahan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Pendidikan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Kesehatan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Peribadatan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Perdagangan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Kebudayaan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Ruang Terbuka Hijau SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Jaringan Listrik SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Jarigan Telekomunikasi SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Jaringan Gas SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

KONSEP KETERPADUAN PSU PENGIKAT SATU KESATUAN SISTEM KETERPADU AN PSU PKP Keterpaduan prasarana dan sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan hirarkinya berdasarkan RTRW. TINDAK LANJUT AMANAT PERATURAN PASAL 90 AYAT (4): Ketentuan mengenai pedoman keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri. MEMPERHATIKAN RENCANA PENYEDIAAN TANAH MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI STANDAR TEKNIS KETENTUAN PEMBANGUNAN DALAM KETERPADUAN PSU Sesuai rencana & izin yang dikeluarkan oleh Pemda Dilakukan oleh Pemerintah, pemda, dan/atau setiap orang Kerjasama pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KONSEP KETERPADUAN PSU 1. Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan 1 perencanaan; • Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb • Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb 21. Keterpaduan intra dan antar infrastuktur; • Intra: dalam lingkup ke cipta karyaan. Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) • Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) 31. Sinkronisasi Program dan anggaran • Penyiapan program akurat. Penyiapan anggaran prioritas. • Penyiapan anggaran prioritas.

ILUSTRASI KETERPADUAN PRASARANA

DIRJEN CIPTA KARYA KERANGKA PELAKSANAAN KETERPADUAN PROSES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA ARAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS BP SPAM SESDITJEN PENGELOLAA N SDM, BMN, LHP, & ADVOKASI HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIT. BPB PERUMUSAN NORMA DAN STANDAR TEKNIS PENYELENGGARAAN PKP DIT. PLP DIT. SPAM DIT. KIP WASDAL & MONEV UPT/BALAI PROSES/INPUT PELAPORAN MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, FASILITASI PENGADAAN LAHAN SUBDIT. STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN SUBDIT. PERENCANAAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN PUSAT PSPOP BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DIT. PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KETERPADUAN PRASARANA PERMUKIMAN SUBDIT. KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH I PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN SUBDIT. KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH II PELAKSANA PEMBANGUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEMBANGUNAN PEMANFAATAN/SERAH TERIMA PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SUBDIT. KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH III PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN TEKNIS, DAN EVALUASI SUB. BAGIAN TATA USAHA

PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN UU 25/2004 SPPN NAWACITA UU 1/2011 PKP PP 14/2016 PPKP UU 26/2007 PENATAAN RUANG RPJPN RTRWN/RTWP RPJMN Urban System UU Sektor Arahan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Dalam Sistem Pembangunan Nasional (Fungsi dan Skala) Penyiapan NSPM sektor RKP/RP 3 Pedoman teknis Bantuan teknis RENSTRA SEKTOR (PUPR) NASIONAL & PROVINSI JAKSTRANAS bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman JAKSTRANAS Pembangunan Kota & JAKSTRA Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman KOTA/ KABUPATEN TURBIN NSPM Air Baku NSPM Jalan/ Drainase NSPM SPAM NSPM DLL RKP RTRWK / RDTR Green City Smart City Urban Transportation RP 3 NSPM Urban Transport NSPM Solid waste/ Sewage NSPM Bangunan Gedung Green City DED & Konstruksi Kawasan/ Lingkungan Hunian/ Perumahan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) NSPM Smart City Permukiman (liveable, green, smart) Berkembang & Kompak/ Efisien Sesuai karakter Sesuai fungsi dalam wilayah nasional

INSTRUMEN KETERPADUAN RTRW Nasional RENSTRA PUPR RENCANA RINCI TATA RUANG RPJP/ RPJMN WPS SUMBER DAYA AIR JALAN DAN JEMBATAN PERUMAHAN RTRW Provinsi KAWASAN PERMUKIMAN RENCANA RINCI TATA RUANG RPIJM 2. 0 RPIP SSK | RISPAM | RP 2 KPKP RP 3 RTRW Kab/Kota RENCANA RINCI TATA RUANG RPJPD/ RPJMND

INSTRUMEN KETERPADUAN Dokumen mandiri yang disusun oleh DJCK yang akan menjadi instrumen perencanaan program tahunan dan pelaksanaan program di kabupaten/kota prioritas dan strategis nasional, dalam rangka mewujudkan keterpaduan prasarana, dan utilitas umum dalam pengembangan permukiman. Dokumen tindak lanjut RPIJM pada skala kawasan dan/atau antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya adalah: • hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif RPIJM yang siap untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian PUPR, serta • kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED, Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya. PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA MENENGAH PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN RPIJM Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi & penyelarasan dari berbagai dokumen terkait pengembangan permukiman yang telah ada baik di Pusat maupun daerah RPIP Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan program prioritas nasional yang masuk dalam sistem penganggaran

INSTRUMEN KETERPADUAN

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT