PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH

DASAR : � UU � PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri � Peraturan Daerah Prov Jawa Tengah No. 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri (RPI) Prov Jawa Tengah � Surat Direktur Himpunan Kawasan Industri Nomor 332/HKI/XI/2017 Tgl 6 Nov 2017, pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kaw Industri Jawa Tengah � Peraturan Gubernur No. 536/25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Jawa Tengah (dalam proses revisi karena adanya usulan penambahan anggota dari HKI pusat)

LATAR BELAKANG A. EXISTING KAWASAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH Nama Kawasan Lokasi Keterangan 1. PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kota Semarang Luas Lahan : 150 Ha, Izin Lokasi : 300 Ha 2. PT. Bukit Semarang Baru Kota Semarang Luas Lahan : 100 Ha, Izin Lokasi : 100 Ha 3. PT. Lamicitra Nusantara Kota Semarang Luas Lahan : 75 Ha, 4. PT. Terboyo Megah Kota Semarang Luas Lahan : 300 Ha, Izin Lokasi : 300 Ha (Habis) 5. PT. Kawasan Industri Kendal Kab. Kendal Luas Lahan : 800 Ha, Izin Lokasi : 1000 Ha 6. PT. Jawa Tengah Lahan Andalan Kab. Demak Luas Lahan : 100 Ha, Izin Lokasi : 300 Ha 7. PT. Kawasan Industri Cilacap Kab. Cilacap Luas Lahan : 75 Ha, Izin Lokasi : 75 Ha (habis) 8. LIK Bugangan Baru Kota Semarang Luas Lahan : 50 Ha, Izin Lokasi : 50 Ha (habis)

LATAR BELAKANG B. Calon Rencana Pengembangan Kawasan Industri telah memiliki Izin Prinsip sejak tahun 2013, namun belum ada yang Berhasil dioperasionalkan. Nama Kawasan Lokasi Keterangan 1. PT. Bumi Raya Kota Semarang Lahan terkuasai /Proses AMDAL (4 tahun) 2. PT. Sentra Adi Karya Kab. Semarang Pembebasan Lahan 40 Ha, Izin Lokasi 300 Ha 3. PT. Azam Laksana Intan Buana Kab. Grobogan Lahan 80 Ha dikuasai / akses ke lokasi sempit 4. PT. Primandiri Indonesia Kab. Cilacap Pembebasan Lahan belum direalisir 5. PT. Jasamas Graha Utama Kab. Demak Lahan dikuasai 200 Ha, Izin Lokasi 400 Ha 6. PT. Mitra Bumi Dadi Mukti Kab. Demak Lahan dikuasasi 300 Ha, Izin Lokasi 400 Ha 7. PT. Buana Cipta Megah Kab. Demak Pembebasan Lahan belum direalisir 8. Kaw Ind Boyolali Kab. Boyolali Tahap Masterplan & DED oleh KOICA – luas 325 Ha, Pembebasan Lahan belum direalisir

c. Sepanjang periode 2013 -2018, Rencana dan Realisasi investasi yang masuk ke Jawa Tengah sebagai berikut : � � � Rencana Investasi PMA/PMDN : Rp. 412 trilyun (Total Rencana Investasi berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal) Jumlah proyek yang mendapatkan IP : 8. 394 proyek Realisasi Investasi (telah beroperasi) : Rp 167 Trilyun (40% dari IP) / 7. 167 proyek D. Selisih Potensi Investasi sebesar Rp. 245 Trilyun belum berhasil direalisasi karena berbagai kendala (diantaranya pertumbuhan luas Kawasan Industri di Jawa Tengah relatif rendah dibanding Provinsi Lain di Jawa) walaupun dari sisi kualitas infrastruktur Jawa Tengah makin baik dari tahun ke tahun. E. Dalam revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah banyak usulan pengembangan Kawasan Industri oleh beberapa Kabupaten seperti di Kab. Brebes, Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Kebumen (Perlu akselesrasi dan fasilitasi Pemprov Jateng).

KENDALA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH 1. KESULITAN PENYEDIAAN LAHAN : � Tata Ruang (review Perda Tata Ruang belum selesai); � Pembebasan tanah (spekulan tanah , sengketa kepemilikan, bondho deso, wakaf, status kepemilikan lahan dll); � Kesulitan mendapatkan lahan dalam hamparan yang luas; � Tumpang tindih dengan peruntukan lainnya. 2. MINIMNYA SARANA PRASARANA KAWASAN INDUSTRI : � Aksessibilitas jalan yang terintegrasi antara kaw industri dengan jln Tol/nasional, pelabuhan, terminal peti kemas; � Ketersediaan sumber air baku untuk industri; � Ketersediaan Gas untuk Industri. 3. KESULITAN LAINNYA: Ø SDM sesuai dengan Kompetensi yang dibutuhkan oleh tenant. Ø Perizinan diluar Kawasan (izin akses menuju tol, pengembangan pelabuhan terpadu, fasilitas fiskal/ Kawasan berikat;

KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR INDUSTRI DAN PENUNJANG KAWASAN INDUSTRI ( PP NO 142 TAHUN 2015 – KAWASAN INDUSTRI) Disediakan Pemerintah/Pemda Infrastruktur Industri Infrastruktur Penunjang Pengelola Kawasan Industri Infrastruktur Penunjang 1. Jaringan Energi, Kelistrikan, Gas 1. Perumahan karyawan; 1. Instalasi pengolahan air baku; 2. Jaringan Telekomunikasi; 2. Pendidikan dan pelatihan 2. Instalasi pengolahan air limbah; (sekolah, BLK, Politek); 3. Saluran drainase; 3. Penelitian dan pengembangan; 4. Instalasi penerangan jalan umum; 4. Sanitasi; 4. Kesehatan ( RS, Klinik dll); 5. Jaringan jalan didalam area Kawasan 5. Jaringan Transportasi untuk 5. Pemadam kebakaran; 6. Persh Kaw Ind dapat menyediakan 6. Tempat pembuangan sampah. 3. Jaringan Sumberdaya Air dan Jaminan Pasokan Air Baku; pergerakan barang dan orang infrastruktur / sarana penunjang di (Pelabuhan Petikemas, Airport, dalam area kawasan (tidak wajib) Akses Tol, Jalan Nasional). seperti sekolah, klinik/RS, damkar dan sarana lain.

PERAN PEMPROV JATENG SELAMA INI 1. Membentuk Tim Pengendalian Penanaman Modal (Taskforce) dengan SK Gubernur No. 570/23 Tgl. 25 Maret 2015 2. Beberapa Hal yang pernah difasilitasi : a) Penyelesaian sengketa kepemilikan lahan di Kab. Demak b) Percepatan pembangunan Kawasan Industri Jatengland di Kab. Demak c) Pengusulan pemberian fasilitas di Kawasan Industri (KLIK di 5 Kawasan Industri, Izin 3 Jam untuk industri prioritas) d) Fasilitasi penyelesaian AMDAL dan Garis Pantai e) Fasilitasi Lainnya (Penyediaan perumahan MBR, Forum Bisnis).

PERKEMBANGAN PASCA PERPRES No. 91/2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA a. PEMDA wajib mengawal seluruh proses perizinan berusaha dengan membentuk SATGAS Percepatan Pelaksanaan Berusaha. b. Tim Pengendalian Penanaman Modal/Taskforce dilebur fungsinya kedalam SATGAS Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah (SK Gubernur Jawa Tengah No. 561/101 Tgl. 28 Desember 2017) c. Khusus Pengembangan Kawasan Industri dilaksanakan oleh Tim tersendiri karena menangani kewenangan diluar perizinan (Infrastruktur Industri dan Infrastruktur Penunjang) diluar Kawasan Industri d. SK Gubernur 536/25 Tahun 2018 Tgl. 28 Maret 2018 yang diusulkan direvisi karena adanya penambahan anggota dari unsur HKI Pusat.

Keanggotaan dan Tujuan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Jawa Tengah � Keanggotaan � � : Pemerintah (K/L) /Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) Assosiasi / HKI Pusat dan Daerah Kadinda Jawa Tengah Tujuan : � � Memberikan supervisi atas penyusunan rencana pembangunan kawasan Industri di Jawa Tengah; Memfasilitasi dan mencarikan solusi serta menyusun strategi penyelesaian masalah yang dihadapi calon investor Kawasan Industri; Mensinergikan kepentingan Pemerintah/Pemda dan Pengelola Kawasan Industri dalam penyediaan infrastruktur industri dan penunjang; Mempercepat terwujudnya pembangunan kawasan industri;

STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM : PEMBINA (Gub, Wagub, Walikota/Bupati Terkait) PELAKSANA (Dir. Kemenperin, Sekda Kab/Kota terkait, HKI, Kadin Jateng, SKPD) BID. EKONOMI (SKPD Terkait Provinsi diketuai Ka. Bappeda) BID. INSFASTRUKTUR (SKPD Terkait Provinsi diketuai Ka. PSDA dan Tata Ruang BID. SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN (SKPD Terkait Provinsi diketuai Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JAWA TENGAH Jawa Tengah The Right Place to Invest Jawa Barat Terima Kasih Jawa Tengah Jawa Timur 12 12

Kewenangan Gubernur (Pasal 5, PP No. 142/2015) a. b. c. d. e. f. g. Perencanaan pembangunan Kawasan Industri; Penyediaan infrastruktur Industri; Pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri; Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu; Pemberian insentif dan kemudahan lainnya; Penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.