MINGGU 4 MATA KULIAH PENGANTAR EKONOMI MAKRO PERTEMUAN

MINGGU 4 MATA KULIAH: PENGANTAR EKONOMI MAKRO PERTEMUAN 4 1

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa memahami dan mampu menghitung produk/ pendapatan nasional, dan pendapatan dalam keseimbangan. 2

Materi Pokok • • • Kebijakan Fiskal Pajak dan Pengeluaran Pemerintah Determinasi Pendapatan keseimbangan Multiplier Studi Kasus: APBN 3

SUMBER PUSTAKA – Karl E. Case, Ray C Fair, Sharon Oster, Principles of Macroeconomics, Student Value Edition, 10 th Edition, Prentice Hall, 2010, ch 9 – Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, bab 5 4

REMINDER : KOMPONEN EKONOMI MAKRO G X-M C I Y=C+I+G+X-M 5

BUSSINESS CYCLE • Dalam perekonomian tertutup sederhana, keseimbangan terjadi apabila S=I. • Dalam dunia nyata, keseimbangan tidak selalu terjadi. • Ada kalanya perekonomian dalam kondisi underemployment (recession), atau malah dalam kondisi overemployment (peak). • Peran/campur tangan pemerintah dalam perekonomian diperlukan sebagai stabilizer. 6

KEBIJAKAN PEMERINTAH § Kebijakan Fiskal : berkaitan dengan pengelolaan APBN. § Kebijakan Moneter : berkaitan dengan pengelolaan jumlah uang beredar. § Kebijakan Sektor Riil : § Kebijakan Perdagangan : berkaitan dengan transaksi jual beli, baik domestik maupun lintas negara. § Kebijakan Investasi 7

KEBIJAKAN FISKAL § Kebijakan Fiskal berkaitan dengan pengelolaan APBN. § Untuk menyederhanakan, untuk membiayai pengeluarannya (Government Expenditure), Pemerintah menarik pajak (Taxes) dari masyarakat. § Selain itu, Pemerintah juga memberikan transfer (mis, hibah, subsidi, bantuan sosial) § Jenis pajak: § Langsung PPh § Tidak langsung PPN Pengenaan pajak penghasilan berdasarkan tarif: § § Regresif § Proporsional § Progresif 8

DEFLATIONARY GAP VS INFLATIONARY GAP • Dalam periode resesi, biasanya terjadi kesenjangan deflasi (deflationary gap) : I < S. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengeluarannya (ekspansi) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kebijakan Fiskal Ekspansif G • Dalam masa boom/peak, biasanya terjadi kesenjangan inflasi (inflationary gap) : I > S Pemerintah sebaiknya mengurangi pengeluarannya (kontraksi) untuk mengendalikan laju inflasi Kebijakan Fiksal Kontraktif G 9

SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN • Dalam keadaan krisis kebijakan fiskal ekspansif : G > T defisit anggaran Tujuan: mendorong pertumbuhan ekonomi • Dalam keadaan boom kebijakan fiskal kontraktif: G < T surplus anggaran Tujuan: menahan laju ekonomi yang overheating • Dalam kondisi defisit, banyak negara menutupinya dengan utang, baik utang dalam negeri (bonds/obligasi/surat utang negara) maupun utang luar negeri. 10

PENGELUARAN PEMERINTAH § Pengeluaran pemerintah dilakukan dalam rangka mendorong dan menahan laju pertumbuhan ekonomi. § Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk belanja rutin dan investasi, dan transfer. § Faktor-faktor yang mempengaruhi: § Target pajak yang dapat dihimpun § Sasaran yang ingin dicapai § Alasan politik, keamanan, dll 11 11

DAMPAK PAJAK TERHADAP PENGHASILAN DAN KONSUMSI/TABUNGAN § Pendapatan nasional harus dikurangi dengan pajak untuk menghasilkan Disposable Income. § Fungsi konsumsi akan berubah menjadi: atau 12

EFEK PAJAK TETAP • Pajak sebanyak T, akan menurunkan konsumsi sebanyak ∆C = b. T • Contoh: Sebelum pajak, C = 100 + 0, 75 Y Apabila terdapat PPh sebesar 40 dan Y =1000, hitunglah konsumsi dan tabungan sebelum dan setelah pajak. Apabila penghasilan naik menjadi Y=2000, hitunglah konsumsi dan tabungan sebelum dan setelah pajak. 13

EFEK PAJAK PROPORSIONAL • Pajak sebanyak t% terhadap Y, akan menurunkan konsumsi sebanyak ∆C = -b. t. Y • Contoh: Sebelum pajak, C = 100 + 0, 75 Y Apabila terdapat PPh sebesar 10% terhadap penghasilan dan Y =1000, hitungkan konsumsi dan tabungan sebelum dan setelah pajak. Apabila penghasilan naik menjadi Y =2000, hitunglah konsumsi dan tabungan sebelum dan setelah pajak. 14

POSISI KESEIMBANGAN 15 15

FORMULA UNTUK MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL EKUILIBRIUM: Pajak Tetap Y Y Y - b. Y (1 - b) Y = C+I+G dimana C = a + b. Yd + I + G = a + b (Y – T) + I + G = a + b Y – b. T + I + G = a – b. T + I + G Pajak Proporsional Y = C+I+G dimana C = a + b. Yd Y = a + b. Yd + I + G Y = a + b (Y – T) + I + G Y = a + b (Y – t. Y) + I + G Y = a + b. Y – bt. Y + I + G Y–b. Y + bt. Y = a +I+G (1 – b+t) Y = a +I+G 16

CONTOH SOAL I • Fungsi konsumsi = 90 + 0, 6 Y. • Fungsi pajak T = 40 • Investasi (I) = 150 • Pengeluaran Pemerintah (G) = 240 • Tentukan keseimbangan pendapatan nasional. SOAL II • Fungsi konsumsi = 90 + 0, 6 Y. • Fungsi pajak T = 0, 2 Y • Investasi (I) = 150 • Pengeluaran Pemerintah (G) = 240 • Tentukan keseimbangan pendapatan nasional. 17 17

MULTIPLIER (ANGKA PENGGANDA) Angka pengganda (multiplier) merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya tambahan pendapatan karena perubahan komponen-komponen pendapatan (konsumsi, investasi, pajak, atau pengeluaran pemerintah). 18 18

The Balanced-Budget Multiplier • Jika dampak dari the government spending multiplier tax multiplier digabung, kita akan mendapatkan: Multiplier of government spending dan the dan Tax multiplier maka 19

APBN DARI MASA KE MASA

PERKEMBANGAN APBN MASA ORDE BARU • Pada masa Orde Baru, APBN disusun dengan prinsip anggaran berimbang dinamis. • Dalam prakteknya, APBN tersebut mengalami defisit, yang ditutup dengan pinjaman program dan pinjaman proyek. • Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Pelita I sd Pelita VI (1969/70 — 1997/98): Ø APBN Indonesia sebagian besar mengalami Defisit, dengan Defisit terbesar pada tahun 75/76 (3, 2 % PDB) saat krisis Pertamina, dan tahun 86/87 (3, 6% PDB) saat terjadi oil price shock; Ø APBN mengalami 6 kali surplus, yaitu tahun 1977/78 (0, 2%), 1990/91 (1, 2%), empat tahun sebelum krisis 1994/95 (1, 0%), 1995/96 (1, 3%), 1996/97 (0, 8%), dan 1997/98 (0, 6%). 21

22

Pola perkembangan defisit APBN sama dengan pola perkembangan PERKEMBANGAN pertumbuhan OVERALL ekonomi BALANCE APBN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA, 1969/1970 - 2011 23

APBN Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie (1998 – 1999) • Pemerintah memfokuskan kebijakan Fiskal dan APBN untuk mendukung upaya keluar dari krisis dan memulihkan stabilisasi ekonomi: – Mendukung upaya retruskturisasi dan penyehatan perbankan; – Mengatasi krisis dengan penyediaan anggaran jaring pengaman sosial; – Mulai menerapkan beberapa jenis subsidi sebagai bagian dari jaring pengaman sosial; • Implikasinya: § Beban belanja meningkat tajam, akibat: – Pembayaran bunga utang karena depresiasi nilai tukar rupiah; – Beban subsidi yang meningkat; – Alokasi belanja ke daerah yang mulai meningkat § Defisit meningkat tajam, dari surplus 0, 6% dari PDB (1997/98) menjadi Defisit 1, 7% PDB (1998/99) dan 4, 0% PDB (1999/2000) • Tahun fiskal diubah menjadi 1 Januari sd 31 Desember, sejak tahun 2000 24

Defisit APBN melonjak dari 1, 7% thd PDB menjadi 4, 0% thd PDB 25

APBN Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999 – 2001) • Merupakan fase konsolidasi fiskal untuk mendukung fiscal sustainability: – Pengendalian pengeluaran rutin; – Pengendalian subsidi; – Ekspansi fiskal dilakukan secara terbatas; • Awal penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah • Defisit fiskal turun dari 4% PDB (1999/2000) menjadi 2, 5% (2001); 26

Profil APBN Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999 – 2001) 27

APBN Masa Pemerintahan Presiden Megawati (2001 – 2004) • Melanjutkan konsolidasi fiskal – Pengendalian beban pembayaran utang (termasuk upaya reprofiling); – Pengendalian beban subsidi melalui penyesuaian harga energi; • Stimulasi terhadap perekonomian dilakukan secara terbatas dan selektif pada sektor-sektor produktif; • Dilakukan reformasi sistem penganggaran, melalui UU no 17/2003 dan UU no 1/2004; • Defisit dapat dikendalikan dari 2, 5% PDB (2001) menjadi 1, 7% PDB (2003) dan 1, 0% (2004). 28

29

APBN Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014) - 1 • KIB I (2004 – 2009) ₋ Transisi dari konsolidasi fiskal ke ekspansi fiskal, dengan peningkatan belanja; ₋ Peningkatan belanja untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ₋ Tetap memperhatikan prinsip kehatian (prudent fiscal policy) melalui pengendalian anggaran untuk belanja operasional dan subsidi; ₋ Menerapkan stimulus fiskal untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global 2009; ₋ Defisit turun dari 1, 0% PDB (2004) menjadi 0, 5% PDB (2005); kemudian dijaga pada kisaran 1, 6% PDB hingga 0, 1% untuk memberikan stimulasi fiskal dan menuju balance budget over cyles. ₋ Rasio Utang terhadap PDB turun dari 57% PDB (2004) menjadi 28, 3% PDB (2009). 30

APBN Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014) - 2 KIB II (2009 – 2014) – Melanjutkan ekspansi fiskal, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, program-program kesejahteraan rakyat, energi, dan ketahanan pangan; – Mempertahankan program-program perlindungan sosial: PKH, PNPM, KUR, BOS, Beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin; – Memberikan perhatian yang cukup terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; – Penerapan reformasi sistem penganggaran secara menyeluruh; – Meletakkan pondasi pengembangan ekonomi Indonesia melalui MP 3 EI; – Menjaga sustainabilitas fiskal, dengan mengendalikan Defisit pada kisaran 0, 7% PDB (2010) hingga 1, 5% (RAPBN 2012). – Rasio Utang terhadap PDB turun ke level 26% PDB (2010) dan diperkirakan 24% PDB (akhir 2012). 31

32

Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB (%) Masa Soeharto Masa BJ Habibie Masa Megawati Masa Abd. Wahid 33 Masa SBY