Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM

Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM Kelompok 1 : Muhammad Khoirul Ihsan | 41819082 Muhammad Hasib Mahdi | 41819083 Rastika Misbahtunnisa | 41819084 Rezkia Ruviarti Ramadhani | 41819085 Tris Wandani | 41819100 Savela Mellaniawati | 41819114

W Rule Of Law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Rule Of Law tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya eropa, yang bukan institusi netral. F LA Menurut Satjipto Raharjo : EO RUL Apa Itu “Rule Of Law” ?

PRINSIP POKOK RULE OF LAW Kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut A (D sa ue s Le Pr g La oc ali w es tas ) s of C Org er am a si p nfa ur O t I a rg nd n an ep Ya en ng de n B Pe H rsa u be ku ma fo m an re (E d th qu al e a am La lit w y ) K mb ek a ua ta sa sa an n Pe Su pr (S e up ma re si La ma Hu w cy ku ) of m sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 3

PRINSIP POKOK RULE OF LAW Kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut ra di N la eg n ar Ta a ta Pe D Be em rs ok ifa ra t tis Pe U ra sa d ha ila n N T eg at ar a a n rli nd H u A ng M a Pe Pe ra da dila M n. T n. B em i da eb ih k a s ak sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 4

MAKNA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM Arti dan makna Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta administrasi pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan yang berlaku. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 5

PENERAPAN Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas PRINSIP NEGARA bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang HUKUM negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti rechtsstaat dan negara hukum dalam arti the rule of law. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum DI INDONESIA Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 6

PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA Sebagaimana dikemukakan Janpatar Simamora (2014: 549) Bahwa pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu common law system dan civil law system. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu rechtsstaat dan the rule of law. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah rechtsstaat juga disebut dengan istilah lain seperti concept of legality atau etat de droit. Adapun untuk istilah the rule of law menjadi populer setelah diterbitkannya buku AV. Dicey pada tahun 1885 dengan judul Introducion to Study of the Law of the Constitution. Kedua paham tersebut, yaitu rechtsstaat dan the rule of law memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. Rechtsstaat diketaui muncul sebagai upaya menentang absolutism raja atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law system. Sedangkan the rule of law dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum commn law system. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 7

HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Apa itu Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia? Negara Hukum • Menurut Wiryono Projodikoro (1971: 10), memberikan pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. • Muhammad Yamin (1925: 74) mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan melalui aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “the laws and not menshall govern” joenirto (1968: 8) member definisi atau pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. • Sudargo Gautama (1973: 73 -74) menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia member pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Sementara itu sarjana lainnya seperti Soediman Kartohadiprodjo (1953: 13) mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 8

HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Apa itu Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia? Hak Asasi Manusia • Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. • Menurut John Locke , Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. • Menurut C. de Rover, Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hakhak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 9

HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Apa hubungannya Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia? • Dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara dictator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. • Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam Declaration of Independent, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. • Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara, bila negara melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigadaad), bahwa seorang dapat melakukan gugatan terhadap penguasa, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang member jaminan kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan di muka pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 10

HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Apa hubungannya Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia? Mengenai asas perlindungan , dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain: a. Kebebasan berserikat dan berkumpul; b. Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan; c. Hak bekerja dan penghidupan yang layak; d. Kebebasan beragama; e. Hak untuk ikut mempertahankan negara; f. Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 11

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Pengertian Ham Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hakhak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 12

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Ham Dibagi Menjadi 2 : HAM PEMBERIAN TUHAN Hak asasi yang terlahir atas pemberian Tuhan yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya seperti hak untuk hidup dan hak asasi lainnya yang bersumber dari Tuhan mengiringi kehidupan manusia. HAM PEMBERIAN NEGARA Hak asasi yang bersumber dari pemberian Negara dengan atau tanpa melalui undang-undang, seperti halnya hak atas pendidikan, penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 13

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Harry S. Truman Merumuskan HAM menjadi 4 : 1. Hak untuk keamanan dan keselamatan seseorang (the right to safety and security of person) 3. Hak bersuara dan berpendapat (the right to freedom of conscience and expression) 2. Hak kewarganegaraan dan hak-hak istimewa (the right to citizenship and privelges) 4. Hak untuk mendapatkan persamaan kesempatan (the ringht to equality of opportunity) Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 14

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Penegakan HAM di Indonesia saat kini Di indonesia sendiri Pada kenyataanya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, bahkan penyerangan terhadap pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan perlindungan rakyat, tetapi justru mengitimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan menghilangkan nyawa. Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 15

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Alasan kurangnya Penegakan HAM di Indonesia : 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat sendiri masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya tentang HAM, karna masyarakat sendiri masih banyak yang melanggar tentang HAM tersebut di kehidupan sehari seperti contohnya Rasisme, Main hakim sendiri. 2. Kurangnya Kesadaran Pemerintah Selain masyarakat, Pemerintah sendiripun masih melanggar tentang pentingnya HAM karna sampai saat kini masih banyak pemerintah yang melakukan penyalah gunaan kekuasaan, melakukan korupsi hingga Indonesia masuk ke dalam posisi ke 4 di ASEAN sebagai Negara dengan tingkat korupsi tertinggi. 3. Peradilan Yang belum sepenuhnya ditegakan Selain kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah , Keadilan HAM di Indonesia masih sangat jauh dari kata adil, karna sebagaimana kita tau bahwa hukum di Indonesia sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 16

PROGRAM PENEGAKAN HUKUM HAM DI INDONESIA Program penegakan hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan norma hukum, norma sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum dan hak asasi manusia menjadi tumpuan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu: pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 17

PROGRAM PENEGAKAN HUKUM HAM DI INDONESIA Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi: A Partisipasi aktif daerah dalam penguatan upaya -upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004– 2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004– 2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 B Dukungan aktif daerah dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004– 2009 sebagai gerakan nasional. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 18

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA 1 2 3 Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000 -2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan Pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia. Memahami Negara Hukum Rule Of Law dan HAM 19

Thank You for Watching! Any Questions?