NEGARA HUKUM RULE OF LAW DAN HAM 2

NEGARA HUKUM RULE OF LAW DAN HAM (2) 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke 10 1

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Oleh : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke 10 2

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 3

MACAM -MACAM HAM Menurut Sifatnya : – personal rights, yaitu hak pribadi yang meliputi kemerdekaan bersikap, – – – 6/16/2021 bertindak/bergerak, berpendapat, memeluk agama/idealisme, dsb. Political rights, yaitu hak politik pemerintahan yang meliputi turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, berpartisipasi dalam politik, dsb. Property rights, yaitu hak asasi ekonomi yang meliputi hak milik benda, membeli dan menjual, mengadakan janji dagang, dsb. Tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan, kecuali peraturan bea cukai, pajak dan pengaturan perdagangan pemerintahan. Social and cultural rights, yaitu hak masyarakat dan budaya yang meliputi hak memilih Pendidikan, pengajaran dan mengembangkan kebudayaan yang disukai serta mengamalkannnya dalam masyarakat. Rights of legal equality, yaitu hak mendapat perlakuan yang sama menurut hukum dan kedudukan sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Procedural rights, yaitu hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan yang meliputi proses dan prosedur tata cara peradilan menurut peraturan yang sah dan legal sebagai bukti pelaksanaan HAM, misalnya perihal penahanan, penggeledahan, peradilan dan vonis. Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 4

Pelanggaran HAM Berat : ~Menurut UU. No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa pelanggraan HAM yang berat adalah: - Kejahatan genosida, ialah setiap perbuatan yang dilakuan dengan maksud untuk mengahancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. - Kejahatan kemanusiaan, adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pelanggaran HAM Ringan : Kasus pelanggaran HAM ringan dapat dilihat dalam bentuk pelanggaran HAM bermotif rasialisme, yaitu merupakan bentuk perlakuan dengan memberi pembedaan hak-hak terhadap rasa atau etnis tertentu. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 5

KELEMBAGAAN HAM ü Komnas HAM ü Pengadilan HAM ü Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ü Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ü Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi Kebenaran ü LSM Pro-demokrasi dan HAM 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 6

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM – Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004 -2009 sebagai gerakan nasional. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. – Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 7

-Peningkatan penegakkan pemberantasan tindak penyalahgunaan hukum pidana narkotika serta terhadap terorisme obat dan lainnya. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 8

- Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak menyelenggarakan asasi manusia ketertiban sosial dalam agar rangka dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Penguatan upaya -upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. - Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 9

Penegakan HAM dalam Pendidikan Proses penegakkan yang dilakukan melalui proses pendidikan merupakan penanaman konsep tentang HAM itu sendiri kepada peserta didik yang ikut di dalam proses pendidikan. Penegakan HAM dalam Masyarakat Sebagai anggota masyarakat dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi. Penegakan HAM dalam Pemerintah harus menjaga agar HAM tidak di langgar oleh orang lain. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 10

KASUS TRISAKTI DAN SEMANGGI Ø Kasus Trisakti dan Semanggi, terkait dengan gerakan reformasi. Arah gerakan reformasi adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ø Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997 -1999. Krisis ekonomi terjadi berkepanjangan karena fondasi ekonomi yang lemah dan pengelolaan pemerintahan yang tidak bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Ø Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menuntut perubahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, mensejahterakan rakyat dan bebas dari KKN. Ø Kasus Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena peluru tajam. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 11

Ø Tragedi Semanggi I terjadi 13 November 1998 yang menewaskan setidaknya 5 (lima) mahasiswa, sedangkan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, menewaskan 5 (lima) orang. Ø Dengan jatuhnya korban pada kasus Trisakti, emosi masyarakat meledak. Selama dua hari berikutnya 13 -14 Mei terjadilah kerusuhan dengan membumi hanguskan sebagaian Ibu Kota Jakarta. Kemudian berkembang meluas menjadi penjarahan dan aksi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) Akibat kerusuhan tersebut, Komnas HAM mencatat : § 40 pusat perbelanjaan terbakar; § 2. 479 toko hancur; § 1. 604 toko dijarah; § 119 mobil hangus dan ringsek; § 1. 026 rumah penduduk luluh lantak; § 383 kantor rusak berat; dan § 1. 188 orang meninggal dunia. (GATRA, 9 Januari 1999). 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 12

HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA Hambatan-hambatan yang di hadapi antara lain sebagai berikut : q Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain. q Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad hoc. q Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk pelanggaran HAM. q Masalah hakim, ternyata tidak begitu mudah menentukan para calon hakim ad hoc diluar hakim karir, meskipun sampai sekarang sudah begitu lantang orang berbicara tentang pelanggaran HAM dan banyak pelatihan dan penanaman HAM. LSM HAM pun ternyata tak banyak yang tersrdia. Banyak tokoh-tokoh HAM yang terikat oleh tugas dilembaga lain. q Sulitnya mencari Jaksa sebagai penuntut umum sebab hanya orang yang berpengalaman penuntut saja yang diangkut atau kata lainnya sifatnya tertutup. q Masalah pembahasan acara peradilan yang belum tuntas, masih tersisa pertanyaan banding dan langsung saja dari peradilan tingkat pertama langsung ke MA. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 13

HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA Tantangan-tantangan yang di hadapi antara lain sebagai berikut : q Dengan disahkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU No. 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip hak asasi manusia, sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat diselesaikan berdasarkan peradilan HAM ad hoc, misalnya; 1998. -Kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada bulan Mei -Pembantaian warga muslim Tanjung Priuk pada bulan 1994. -Kasus Pembantai di Ambon dan di Poso tahun 1997. q Dengan adanya amandemen UUD 45 Pasal 28 tentang larangan hukum berlaku surut memungkinkan para tersangka luput dari proses hukum acara, akan sangat tidak adil hukum itu. q Asas mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan pidana biasa. Namun keterbatasan lingkup pengadilan HAM yang haknya sebatas padagenosida (pembantaian masal) dan kejahatan melawan kemanusiaan, mengakibatkan ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi. 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 14

ALHAMDULILLAH. . . TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 6/16/2021 Materi Kewarganegaraan, Pertemuan ke-10 15