NEGARA HUKUM DAN HAM Pert 10 Pert 12

  • Slides: 28
Download presentation
NEGARA HUKUM DAN HAM Pert. 10 Pert. 12 1 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.

NEGARA HUKUM DAN HAM Pert. 10 Pert. 12 1 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA. Dr. H. Syahrial / Pkn

DASAR HUKUM / RULE OF LAW Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

DASAR HUKUM / RULE OF LAW Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Negara Indonesia adalah negara hukum Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 1 (3)***] [Pasal 1 (2)***]

Ciri-ciri Negara Hukum • • • HAM terjamin dalam undang-undang Supremasi hukum Trias politika

Ciri-ciri Negara Hukum • • • HAM terjamin dalam undang-undang Supremasi hukum Trias politika Kesamaan kedudukan di depan hukum Peradilan administrasi dalam menyelesaikan perselisihan • Kebebasan menyatakan pendapat • Pemilu yang bebas • Badan kehakiman yang bebas Dr. H. Syahrial / Pkn 3

PEMBAGIAN HUKUM • • Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Usaha negara Hukum Acara

PEMBAGIAN HUKUM • • Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Usaha negara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Antar Tata. Hukum Adat Indonesia Hukum Islam Dr. H. Syahrial / Pkn 4

Hirarkhi Hukum Indonesia Sebelum Amandemen UUD 45 Sesudah Amandemen UUD 45 Tap. MPR UU/Perpu

Hirarkhi Hukum Indonesia Sebelum Amandemen UUD 45 Sesudah Amandemen UUD 45 Tap. MPR UU/Perpu PP Keppres Kepmen Perda UUD 45 Tap. MPR UU/Perpu PP Penpres Permen Perda Dr. H. Syahrial / Pkn 5

Lembaga penegak Hukum • • Kepolisian Kejaksaan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga penegak Hukum • • Kepolisian Kejaksaan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) Komisi Yudicial (KY) Pengadilan negara dan Pengadilan Tinggi Dr. H. Syahrial / Pkn 6

PENEGAKAN HAM Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA Pert. 10 Dr. H. Syahrial

PENEGAKAN HAM Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA Pert. 10 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA. Dr. H. Syahrial / Pkn 7

Pengertian HAM • • HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan dapat

Pengertian HAM • • HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan dapat hidup layak sebagai manusia. diperoleh bersama dengan kelahirannya HAM bersifat umum (universal) dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin Dr. H. Syahrial / Pkn 8

Ruang Lingkup HAM personal rights Political rights Property rights Social and cultural rights Dr.

Ruang Lingkup HAM personal rights Political rights Property rights Social and cultural rights Dr. H. Syahrial / Pkn Rights of legal equality Procedural rights 9

Tinggalkan Peran Negara Rakyat Bebas- Negara pengawas Konsep Barat Paham Individulis HAM Lebih Dahulu

Tinggalkan Peran Negara Rakyat Bebas- Negara pengawas Konsep Barat Paham Individulis HAM Lebih Dahulu dari Negara HAM Integrasi Dlm Masy. HAM Konsep Sosialis Negara melahirkan HAM GLOBAL Hak Negara Batasi HAM Tak bertentangan dgn Agama Konsep Asia. Afrika Penghormatan pada Keluarga Individu tgunduk pada Adat/Tradisi Konsep PBB Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan Dr. H. Syahrial / Pknkebudayaan dinikmati manusia 10

Universal Decleration of Human Rights Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill Third Washington Conference

Universal Decleration of Human Rights Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill Third Washington Conference Dr. H. Syahrial / Pkn 11

Kejahatan Berat HAM di Indonesia • • • Kasus DOM di Aceh Kasus Tanjung

Kejahatan Berat HAM di Indonesia • • • Kasus DOM di Aceh Kasus Tanjung Priok 1984 Kasus Timtim Pascajajak pendapat Tragedi Santa. Cruz Tragedi Semanggi Kasus Tri Sakti Dr. H. Syahrial / Pkn 12

Pelanggaran HAM Dr. H. Syahrial / Pkn 13

Pelanggaran HAM Dr. H. Syahrial / Pkn 13

Kejahatan genosida, Dr. H. Syahrial / Pkn 14

Kejahatan genosida, Dr. H. Syahrial / Pkn 14

Kejahatan kemanusiaan, Dr. H. Syahrial / Pkn 15

Kejahatan kemanusiaan, Dr. H. Syahrial / Pkn 15

HAM di Indonesia: • Dalm Konstitusi NKRI • penegakan hukum dan HAM harus dilakukan

HAM di Indonesia: • Dalm Konstitusi NKRI • penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten: • • • Pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 -2009. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004 -2009 sebagai gerakan nasional. Pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya Dr. H. Syahrial / Pkn 16

Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional

Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yg kemudian diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 6 (enam) Program Utama RANHAM 2004 – 2009 : • Pembentukan dan pengua-tan institusi pelaksanaan RANHAM, • Persiapan ratifikasi instru-men HAM Internasional, • Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, • Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, • Penerapan norma dan standar HAM, dan • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Proses Peradilan HAM • • Tahap Penyelidikan Tahap Penyidikan Tahap Penuntutan Tahap Persidangan Dr.

Proses Peradilan HAM • • Tahap Penyelidikan Tahap Penyidikan Tahap Penuntutan Tahap Persidangan Dr. H. Syahrial / Pkn 18

Pengadilan HAM Dr. H. Syahrial / Pkn 19

Pengadilan HAM Dr. H. Syahrial / Pkn 19

HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 (BAB XA) berkewajiban menghargai hak orang dan pihak

HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 (BAB XA) berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28 J) ** perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 I) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28 G) ** untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28 A) ** HAK ASASI MANUSIA berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28 F) ** membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Pasal 28 B) ** mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28 C) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D) ** kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28 E) **

Pembrantasan Korupsi • Korupsi berkaitan perbuatan yang merugikan umum (publik) untuk keuntungan pribadi atau

Pembrantasan Korupsi • Korupsi berkaitan perbuatan yang merugikan umum (publik) untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. • Penyalahgunaan kekuasan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi • Menurut BPA: korupsi adalah melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang dekat mereka dengan menyalahgunakan jabatan Dr. H. Syahrial / Pkn 21

Akibat Korupsi Ciri-ciri Korupsi Melibatkan lebih dari satu orang Negara mengalami krisis dan miskin

Akibat Korupsi Ciri-ciri Korupsi Melibatkan lebih dari satu orang Negara mengalami krisis dan miskin Perusahaan menjadi bangkrut / pailit Kegiatan serba rahasia Perekonomian negara lamban Keuntungan timbal balik Cita-cita keadilan dan kemakmuran terhambat Berlindung dibalik pembenaran hukum Mempengaruhi keputusan pemerintah Menimbulkan kekacauan, instabilitas Menimbulkan kerawanan sosial Mengandung penipuan kepada publik Pengkhianatan kepercayaan rakyat Melanggar norma Dr. H. Syahrial / Pkn 22

Pembrantasan Korupsi • United Nations Convention Against Corruption 2003 • UU No. 7/2006 Pengesahan

Pembrantasan Korupsi • United Nations Convention Against Corruption 2003 • UU No. 7/2006 Pengesahan konvensi PBB ybs • Instruksi Presiden No. 5/2004 ttg Percepatan pembrantasan Korupsi • UU No. 30 /2002 ttg Pembentukan KPK Dasar Hukum Penanggulangan • • • Langkahlangkah • • • Pemeriksaan kekayaan pejabat • Membangun sistem pencegahan diri • Menjamin hidup layak bagi pegawai • Menggunakan sistem pembuktian terbalik • Mengumunkan kekayaan pejabat Dimulai dilingkunganaudit sekitar Presiden Melakukan pemeriksakan pengadaan barang Mencegah penyimpangan proyek dan penyimpangan tender Penyelamatan aset-aset negara disetiap kementerian Pencekalan atau pencarian narapidana korupsi diluar negeri Dr. H. Syahrial / Pkn 23

BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang Anggota BPK dipilih oleh DPR

BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23 F (1)***] Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23 E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23 G (1)***] BPK Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23 E (2)***] Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23 E (3)***]

BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] Presiden calon

BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] Presiden calon Anggota BPK DPR pertimbangan DPD memilih calon anggota BPK terpilih diresmikan

KPK Masalah korupsi telah mengakar dalam ketatanegaraan Indonesia Persoalan korupsi adalah persoalan hukum, ekonomi

KPK Masalah korupsi telah mengakar dalam ketatanegaraan Indonesia Persoalan korupsi adalah persoalan hukum, ekonomi dan moral Pembrantasan harus melibatkan masyarakat dengan memberi kebebasan setiap warga memberikan informasi dugaan korupsi yang dilindungi oleh undang-undang Kegagalan dari penegak hukum (kejaksaan, Kepolisian) yang berada eksekutif sebagai hambatan adanya campurtangan eksekutif, legislatif dan yudikatif Oleh sebab itu dibentuklah KPK yang bersifat independen KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (UU 30/2002) Kewenangan khusus: KPK: menyadap, merekam pembicaraan, melncekal ke luar negeri, meminta keterangan Bank atas keuangan tersangka blokir rekening dll. Dapat memerintahkan Presiden agar membuat izin memerikrasa pejabat atas dugaan korupsi. Dr. H. Syahrial / Pkn 26

Pendalaman Materi • Apakag dasar negara hukum dalam UUD 45 • Apakah ciri-ciri negara

Pendalaman Materi • Apakag dasar negara hukum dalam UUD 45 • Apakah ciri-ciri negara hukum • Apakag arti Rule of Law Dr. H. Syahrial / Pkn 27

Terima. Kasih Dr. H. Syahrial / Pkn 28

Terima. Kasih Dr. H. Syahrial / Pkn 28