MEMAHAMI NEGARA HUKUM RULE OF LAW DAN HAM

MEMAHAMI NEGARA HUKUM RULE OF LAW DAN HAM Saeful Fakhri A. M. (41819124) Yolanda Ratna Sari (41819129) Ajeng Ayu Trisnadila (41819131) Vira Sabhila (41819146) Manalfri Wandelson S (41819147) Stevany Aulia Putri (41819158) Kelas: IK 4 Mata Kuliah: Kewarganegaraan Dosen Pembimbing: Rino Adibowo, S. IP

PENGERTIAN HAM Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.

MAKNA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM • Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. • Sehingga seluruh snedi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.

PRINSIP HUKUM NEGARA INDONESIA MENURUT UUD 1945 • Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. • Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi. • Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi. • Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945). • Adanya organ pembentuk undang- undang (Presiden dan DPR). • Sistem pemerintahannya adalah Presidensil. • Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif) • Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan sosial • Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

HUBUNGAN NEGARA HUKUM DENGAN HAM • Hubungan antara negara hukum dengan HAM adalah Dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara dictator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

SEJARAH PENEGAKAN HAM DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN 1945 – 1998 • Pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM, yang berkaitan dengan masalah – masalah kemerdekaan serta mengatur menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. 1950 -1959, masa dimana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing – masing, serta pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. 1966 – 1998, Masa dimana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya, pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak tejadi pelangaran – pelanggaran HAM.

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Program penegakan Hukum dan HAM • pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Contoh upaya penegakan Hukum dan Ham 1. Membentuk komnas HAM 2. Pembentukan komisi perlindungan anak 3. Pembentukan komisi perlindungan perempuan 4. Dibentuknya UU tentang HAM 5. Adanya hukuman bagi yg melanggarnya Kegiatan pokok yang dilakukan penegak Hukum dan HAM • Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004 -2009 sebagai gerakan nasional • Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia • Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen • Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.

KESIMPULAN Kesimpulan • Indonesia sebagai Negara Hukum tertera pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". • Antara Negara Hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini, ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Saran • Kita sebaiknya mencari informasi lebih tentang Negara Hukum dan HAM agar lebih memahami kedua bahan pembahasan di atas. Kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, sudah semestinya membantu pemerintah untuk terus menegakkan HAM di Indonesia. Rakyat juga harus membantu mewujudkannya dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara Indonesia, serta membantu pemerintah dalam mewujudkan negara aman dan makmur.

TERIMA KASIH