HUKUM PIDANA Seperti halnya H Perdata H Pidana

HUKUM PIDANA Seperti halnya H Perdata, H Pidana terbagi menjadi : @ H Pidana Materil @ H Pidana Formil H Pidana Meteril mengatur ttg perbuatan yg dilarang (yg merupakan kejahatan) dan ancaman hukuman terhadap orang yg melakukan perbuatan yg dilarang tersebut. H Pidana Formil mengatur ttg cara mempertahankan H Pidana Materil.

Di samping itu juga dikenal Kriminologi yg memfokuskan kajiannya pada orang yg melakukan kejahatan itu sendiri, dgn tujuan untuk memahami latar belakang orang melakukan kejahatan tsb. Berbeda dgn H Pidana yg memfokuskan perhatiannya pada aturan-aturan yg mengatur kejahatan tsb, sehingga dapat dipergunakan dgn sebaik-baiknya.

H Pidana yg sekarang berlaku di Indonesia adalah UU H Pidana dr masa Hindia Belanda (wet book van strafrecht) yg telah disesuaikan dgn kondisi alam kemerdekaan, yaitu dgn UU No. 1 Tahun 1946. Serta telah berlaku secara unifikasi bagi seluruh masyarakat. MACAM-MACAM H PIDANA : 1. H Pidana Umum, Berlaku bagi masyarakat umum, yg oleh krn itu dikenal sebagai H Pidana Sipil, jg dapat berlaku untuk para anggota militer, walaupun ada H Pidana Militer khusus bagi mereka.

2. H Pidana Militer; H Pidana ini khusus diberlakukan bagi anggota TNI. 3. H Pidana Fiskal; yaitu ketentuan-ketentuan pidana mengenai penghasilan dan persewaan negara, dimana hukuman yg dijatuhkan mirip sanksi perdata, yaitu dgn kewajiban membayar denda, atau apabila pidana denda tsb tdk terpenuhi maka harus diganti dgn pidana kurungan.

DELIK Merupakan perbuatan yg dilarang oleh H Pidana dan diancam dgn pidana. Untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan yg dapat dipidana harus ditentukan dgn tegas dlm KUHPidana, hal ini didasarkan atas adanya Asas Legalitas yg menentukan : “tiada perbuatan yg dilarang dan diancam dgn pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam UU (Pasal 1 ayat 1 KUHP)- Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale. ”

Untuk menentukan suatu perbuatan pidana pd seseorang, harus terdapat suatu perbuatan yg dilarang oleh UU, dan dilakukan dgn cara-cara sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Misal : Pencurian : ada perbuatan mengambil barang yg seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki sendiri. (Pasal 362 KUHP). Pembunuhan : harus terdapat perbuatan berupa merampas jiwa orang lain. (Pasal 338 KUHP).

Harus terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yg dilakukan seseorang dgn akibat yg ditimbulkan, misalnya dgn menikam pisau kedada seseorang maka berakibat menimbulkan kematian. Orang yg melakukan perbuatan yg dilarang oleh KUHP, dapat dipidana krn memiliki unsur kesalahan. Dikenal asas geen straf zonder schuld.

Orang yg melakukan perbuatan yg dilarang dapat dipertanggungjawabkan. Orang yg tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya : anak kecil, atau orang gila. Pasal 44 ayat (1) KUHP : “barang siapa melakukan perbuatan yg tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan krn jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu krn penyakit tdk dapat dipidana. ”

Kejahatan/pelanggaran : Pada kejahatan ancaman hukuman pidana yg dijatuhkan lebih berat dibandingkan dgn pelanggaran. ANCAMAN PIDANA YG DAPAT DIKENAKAN : @ Pidana Pokok - Pidana mati - Pidana Penjara - Pidana kurungan - Pidana denda

@ Pidana Tambahan - Pencabutan hak-hak tertentu; - Perampasan barang-barang tertentu; - Pengumuman keputusan hakim. Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dgn pidana tambahan, dan dapat pula dijatuhkan sendiri-sendiri. Tetapi h pidana pokok tdk dapat dijatuhkan bersamaan dgn pidana pokok lainnya.

Untuk masing-masing perbuatan ditetapkan sendiri-sendiri pidana yg setinggi-tingginya (maksimum khusus), misalnya kejahatan pencurian dlm bentuk paling sederhana diancam dgn pidana penjara setinggi-tingginya 5 thn. (Pasal 362 KUHP). Penggelapan diancam pidana setinggi-tingginya 4 thn. (Pasal 372 KUHP). Di samping itu ditetapkan pula ancaman pidana yg paling rendah (minimum khusus), misalnya pidana penjara/kurungan minimum 1 hari.

Perbedaan Pidana Penjara dgn Pidana Kurungan : @ Pekerjaan hrs lebih ringan; @ Pidana kurungan harus dilaksanakan dlm wilayah tempat tinggal terhukum @ Orang yg dijatuhi kurungan, dgn biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaanya menurut peraturan tertib rumah penjara, dsbnya.

Pidana bersyarat : Suatu pidana yg dijatuhkan kpd seseorang berdasarkan keputusan hakim, tetapi pelaksanaan pidana tsb ditunda digantungkan kpd syarat tertentu. Oleh sebab itu seseorang yg dikenakan pidana bersyarat tidak perlu menjalani pidana yg dijatuhkan hakim asal ia tidak melanggar syarat yg ditentukan hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan).

Pidana Bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal : @ Dikenakan pidana penjara setinggi-tingginya 1 tahun; @ Dikenakan pidana kurungan @ Dikenakan pidana denda.

Terhadap perbuatan pidana yg dilakukan oleh anak-anak yg belum mencapai umur 16 thn, maka hakim dapat : 1. Memerintahkan anak yg bersalah akan dikembalikan kpd orang tua, wali, atau orang yg memeliharanya dgn tidak dijatuhi pidana. 2. Memerintahkan anak tsb diserhakan kpd pemerintah dgn tidak dijatuhi pidana; 3. Memidana anak yg bersalah.