POKOKPOKOK HUKUM PIDANA PENGERTIAN HUKUM PIDANA MERUPAKAN HUKUM

POKOK-POKOK HUKUM PIDANA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA MERUPAKAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG KEJAHATAN DAN PELANGGARAN TERHADAP KEPENTINGAN UMUM. PERBUATAN TERSEBUT (PELANGGARAN & KEJAHATAN) DIANCAM DENGAN PIDANA YANG MERUPAKAN SUATU PENDERITAAN ATAU SIKSAAN BAGI YANG BERSANGKUTAN.

KEJAHATAN = PERBUATAN PIDANA YANG BERAT. ANCAMAN HUKUMANNYA DAPAT BERUPA HUKUMAN DENDA, PENJARA DAN HUKUMAN MATI, DAN KADANG KALA MASIH DITAMBAH DENGAN HUKUMAN PENYITAAN BARANG-BARANG TERTENTU, PENCABUTAN HAK TERTENTU SERTA PENGUMUMAN KEPUTUSAN HAKIM. PELANGGARAN = PERBUATAN PIDANA YANG RINGAN, ANCAMAN HUKUMANNYA BERUPA DENDA ATAU KURUNGAN. KEISTIMEWAAN HUKUM PIDANA TERLETAK PADA DAYA PAKSAAN YANG BERUPA ANCAMAN PIDANA SEHINGGA HUKUM INI DITAATI OLEH SETIAP INDIVIDU SEBAGAI SUBJEK HUKUM.

SEMUA JENIS KEJAHATAN DIATUR DALAM BUKU II KUHP. NAMUN MASIH ADA JENIS KEJAHATAN YANG DIATUR DILUAR KUHP, YANG DIKENAL DENGAN TINDAK PIDANA KHUSUS, MISALNYA TINDAK PIDANA KORUPSI, NARKOTIKA, TINDAK PIDANA EKONOMI. SEMUA PERBUATAN PIDANA YANG TERGOLONG PELANGGARAN

TUJUAN HUKUM PIDANA UNTUK MENAKUT-NAKUTI ORANG AGAR MEREKA MELAKUKAN PERBUATAN (FUNGSI PREVENTIF) SERTIAP TIDAK PIDANA UNTUK MENDIDIK ORANG YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG TERGOLONG PERBUATAN PIDANA AGAR MEREKA MENJADI ORANG BAIK DAN DAPAT DITERIMA KEMBALI DALAM MASYARAKAT (FUNGSI REPRESIF)

SISTEMATIKA HUKUM PIDANA KUHP TERDIRI DARI TIGA BUKU, YAITU: BUKU I : MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM TERDIRI DARI 9 BAB, TIAP BAB TERDIRI DARI BERBAGAI PASAL YANG JUMLAHNYA 103 PASAL (PASAL 1 S. D. 103) BUKU II: MENGATUR TENTANG KEJAHATAN TERDIRI DARI 31 BAB DAN 385 PASAL (PASAL 104 S. D. 448) BUKU III: MENGATUR TENTANG PELANGGARAN TERDIRI DARI 10 BAB YANG MEMUAT 82 PASAL (PASAL 449 S. D. 569).

PERISTIWA PIDANA PERISTIWA SEJARAH = TINDAK PIDANA (DELICT) Suatu perbuatan / rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Peristiwa pidana berarti suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)

OBJEKTIF SUATU TINDAKAN (PERBUATAN) YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN MENGINDAHKAN AKIBAT YANG OLEH HUKUM DILARANG DENGAN ANCAMAN HUKUM. ADAPUN YANG DIJADIKAN TITIK UTAMA DARI PENGERTIAN OBJEKTIF ADALAH TINDAKANNYA. s. UBJEKTIF PERBUATAN SESEORANG YANG BERAKIBAT TIDAK DIKEHENDAKI OLEH UNDANG -UNDANG. SIFAT UNSUR INI MENGUTAMAKAN ADANYA PELAKU (SEORANG/BEBERAPA ORANG)

DELIK-DELIK KHUSUS (BIJONDERE DELICTEN) ANCAMAN HUKUMAN PIDANA ITU DITUNJUKAN TERHADAP: JIWA SESEORANG BENDA TUBUH KEHORMATAN TINGKAH LAKU TERHADAP SUSUNAN KETURUNAN DAN PERKAWINAN TINGKAH LAKU TERHADAP KESUSILAAN KEMERDEKAAN PRIBADI

SKEMA HUKUM PIDANA HP MATERIAL HP FORMAL HP OBJEKTIF HUKUM PIDANA HP SUBJEKTIF HP UMUM HP KHUSUS

MACAM-MACAM PERBUATAN PIDANA ü PERBUATAN PIDANA (DELIK) FORMAL (Pencurian menurut Pasal 362 KUHP) ü DELIK MATERIAL ( suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan) ü DELIK DOLUS (perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana) ü DELIK CULPA (perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang). üDELIK ADUAN (sebelum ada pengaduan belum mrpkan delik. Contoh: penghinaan). ü DELIK POLITIK (perbuatan pidana yg ditujuukan kepada keamanan negara. Contoh: pemberontakan).

Asas legalitas ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM KUHP Asas teritorialitas Asas nasional aktif Asas nasional pasif Asas universalitas

JENIS-JENIS HUKUMAN PASAL 10 KUHP Ø H. Mati Ø H. Penjara Ø H. Kurungan Ø H. Denda HUKUMAN POKOK HUKUMAN TAMBAHAN: 1. Pencabutan hakhak tertentu; 2. Perampasan/ penyitaan barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT & MENJADI PENCERAHAN BUAT KITA SEMUA