POKOKPOKOK HUKUM PERDATA SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA n n Sejarah perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara-negara Eropa lainnya. Menurut Kansil, tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dicantumkan dalam beberapa Kitab Undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu.

ASAS KONKORDASI n ASAS PENYESUAIAN ATAU ASAS PERSAMAAN TERHADAP BERLAKUNYA SISTEM HUKUM DI INDONESIA YANG BERDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 131 AYAT (2) I. S. YANG BERBUNYI: “Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut atau dicontoh undang di negeri Belanda”. HAL INI BERARTI BAHWA HUKUM YANG BERLAKU BAGI ORANG-ORANG BELANDA DI INDONESIA HARUS DISAMAKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI NEGERI BELANDA.

SUMBER POKOK HUKUM PERDATA KUHS KITAB UNDANG HUKUM SIPIL (BW) KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon. Akibat pendudukan Perancis di Belanda berlaku, maka Hukum Perdata berlaku di negeri Belanda sebagai KUHS yang resmi. Setelah pendudukan Perancis berakhir melakukan kodifikasi hukum dan mengeluarkan: § Burgerlijk Wetboek (KUH Sipil) § Wetboek van Koophandel (KUH Dagang).

DASAR BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA di Indonesia adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undangundang Dasar ini”.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. n n n n Pasal 108 s. d. 110 tentang ketidakwenangan bertindak dari istri. Pasal 284 ayat (3) tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia Asli. Pasal 1579 yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakai sendiri barangnya. Pasal 1682 yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris. Pasal 1238 yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim, jika didahului dengan penagihan tertulis. Pasal 1460 tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan resiko ada pembeli. Pasal 1630 yang mengadakan diskriminasi atara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan.

KONDISI/KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA DARI DAHULU SAMPAI DENGAN SEKARANG TIDAK ADA KESERAGAMAN (PLURANISME) HAL TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA KEBIJAKAN TENTANG PEMBAGIAN PENDUDUK DI INDONESIA: q WNI ASLI (DAHULU BUMI PUTERA) = BERLAKU HUKUM PERDATA ADAT q WNI KETURUNAN EROPA = BERLAKU HUKUM PERDATA BARAT q WNI KETURUNAN TIMUR ASING

PENUNDUKAN DIRI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM STB. 1917 NO. 12 ADA 4 MACAM: PENUNDUKAN DIRI PADA SELURUH HUKUM PERDATA EROPA. PENUNDUKAN DIRI PADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA EROPA, YAITU HANYA PADA HUKUM KEKAYAAN HARTA BENDA SAJA, SEPERTI YANG DINYATAKAN BERLAKU BAGI GOLONGAN TIMUR ASING. PENUNDUKAN DIRI MENGENAI SUATU PERBUATAN HUKUM TERTENTU. PENUNDUKAN DIRI SECARA DIAM-DIAM.

kuhp (BW) TERDIRI DARI 4 BUKU I VAN PERSONEN (MENGENAI ORANG) BUKU III VAN VERBINSISSEN (MENGENAI PERIKATAN) BUKU II VAN ZAKEN (MENGENAI BENDA) BUKU IV VAN BEVIJS EN VERJARING (BUKTI DAN KADALUARSA)

MENURUT KANSIL HUKUM PERDATA LEBIH TEPAT DIBAGI DALAM 5 BUKU n n n BUKU I TENTANG KETENTUAN UMUM BUKU II TENTANG PERIKATAN BUKU III TENTANG KEBENDAAN BUKU IV TENTANG KEKELUARGAAN BUKU V TENTANG WARIS

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT PARA AHLI ILMU HUKUM v HUKUM TENTANG DIRI SESEORANG v HUKUM KEKELUARGAAN v HUKUM KEKAYAAN v HUKUM WARISAN

Bila kita kaji kembali sejarah perkembangan Hukum Perdata, pada mulanya hukum perdata berasal dari hukum Romawi yang termuat dalam CORPUS JURIS CIVILIS yang terdiri dari 4 bagian sebagaimana dimukakan oleh Kansil berikut ini: n n Institusiones = memuat segala sesuatu tentang pengertian (lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang. Pandecta = kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum bangsa Romawi yang termasyur. Codex = himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi. Novelles = himpunan tambahan-tambahan pada codex itu dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.

Mari kita diskusikan Terima kasih atas perhatiannya LENI ANGGRAENI, S. PD. , M. PD.