HUKUM KETENAGAKERJAAN Pertemuan 07 TENAGA KERJA Adalah setiap

HUKUM KETENAGAKERJAAN Pertemuan - 07

TENAGA KERJA : Adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Pasal 1 angka 2)

PARA PIHAK DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SERIKAT PEKERJA ORGANISASI PENGUSAHA hubungan kerja PEMERINTAH PENGUSAHA

PERJANJIAN KERJA UNSUR-UNSUR DALAM PERJANJIAN KERJA : 1. unsur work atau pekerjaan 2. unsur pemerintah 3. upah SYARAT SAHNYA PERJANJIAN KERJA (pasal 52 ayat 1): 1. kesepakatan kedua belah pihak 2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 3. adanya pekerjaan yang dijanjikan 4. pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan per UU – an yang berlaku

BENTUK DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA : Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/atau tertulis (pasal 51 ayat 1) PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (KONTRAK/TDK TETAP) PERJANJIAN KERJA TETAP

Sebutkan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja ? ? ?

KEWAJIBAN PEKERJA/BURUH (1603 KUHPdt) : 1. kewajiban untuk melakukan pekerjaan 2. kewajiban untuk menaati aturan-aturan dan petunjuk majikan/pengusaha 3. kewajiban membayar ganti rugi dan denda jika pekerja/buruh melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik sengaja maupun tidak KEWAJIBAN PENGUSAHA : 1. membayar upah 2. memberikan istirahat/cuti 3. mengurus perawatan dan pengobatan bagi pekerja baik yang bertempat tinggal dirumah majikan maupun tidak 4. kewajiban memberikan surat keterangan yang menjelaskan sifat pekerjaan yang dilakukan dan lamanya hubungan kerja.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (pasal 1 angka 21) Masa berlakunya PKB paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk paling lama 1 tahun.

PEKERJA ANAK Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (pasal 68). Namun demikian ketentuan ini dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (pasal 69 ayat (1)). Pasal 69 ayat (2) menyebutkan syarat untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan adalah sebagai berikut : 1. ijin tertulis dari orang tua atau wali; 2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 3. waktu kerja maksimum 3 jam; 4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 5. keselamatan dan kesehatan kerja; 6. adanya hubungan kerja yang jelas; 7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEKERJA PEREMPUAN Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23. 00 sampai dengan pukul 07. 00 (Pasal 76 ayat 1). Selanjutnya disebutkan pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23. 00 sampai dengan 07. 00. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23. 00 sampai dengan pukul 05. 00 (pasal 76 ayat 4).

WAKTU KERJA Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (pasal 77 ayat 1). Waktu kerja tersebut adalah 40 jam dalam seminggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.

WAKTU ISTIRAHAT DAN CUTI Pasal 79 : 1. Istirahat antara jam kerja 2. Untuk 6 hari kerja dalam seminggu waktu istirahatnya dalah 1 hari, sedangkan untuk 5 hari kerja dalam seminggu waktu istirahatnya adalah 2 hari 3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus 4. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ke 7 dan ke 8 masing 1 bulan dengan ketentuan pekerja/buruh tidak berhak lagi atas cuti tahunannya. Ini hanya untuk perusahaan tertentu yang diatur oleh Keputusan Mentri

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN 1. 2. 3. 4. Jika dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan pengusaha, maka tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid (pasal 81 ayat 1). Ketentuan ini harus sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 3 bulan cuti melahirkan (pasal 82 ayat 1) 1. 5 bulan untuk pekerja perempuan yang mengalami keguguran atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan (pasal 82) Untuk yang masih menyusui diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI) Perselisihan Hubungan Industrial (HI) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya (i) perselisihan mengenai hak, (ii) perselisihan kepentingan, (iii) perselisihan pemutusan hubungan kerja dan (iv) perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan.

JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. 2. Perselisihan hak yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Bersambung …. .

…. . lanjutan 3. 4. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan yaitu perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.

PERSELISIHAN HUB. INDUSTRIAL 1. Mediasi Hubungan Industrial Perselisihan Hak 2. Pengadilan Hubungan Industrial 1. Mediasi Hubungan Industrial Perselisihan Kepentingan 2. Konsiliasi Hubungan Industrial 3. Arbitrase Hubungan Industrial 4. Pengadilan Hubungan Industrial 1. Mediasi Hubungan Industrial Perselisihan PHK Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dlm Satu Perusahaan 2. Konsiliasi Hubungan Industrial 3. Pengadilan Hubungan Industrial 1. Mediasi Hubungan Industrial 2. Konsiliasi Hubungan Industrial 3. Arbitrase Hubungan Industrial 4. Pengadilan Hubungan Industrial

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. 2. Mediasi Hubungan Industrial yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat sekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral. Konsiliasi Hubungan Industrial yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. bersambung…. .

lanjutan… 3. 4. Arbitrase Hubungan Industrial yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Pengadilan Hubungan Industrial yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KESELAMATAN KERJA Pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

KESEHATAN KERJA Adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja

Yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan atau pengusaha. Sedangkan yang bertugas mengawasai ditaati atau tidaknya aturan K 3 ini adalah pegawai pengawas dan ahli K 3 dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja

JAMSOSTEK Jamsostek merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha (pasal 1 angka 25)

UANG PESANGON : a. b. c. d. e. f. g. h. i. masa kerja kurang dari 1 tahun, yaitu 1 bulan upah masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, adalah 2 bulan upah masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, adalah 3 bulan upah masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun , sebesar 4 bulan upah masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, adalah sebesar 5 bulan upah masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, adalah 7 bulan upah masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, adalah 7 bulan upah masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapat 8 bulan upah masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah (pasal 156 ayat 2)

UANG PENGHARGAAN MASA KERJA : a. b. c. d. e. f. g. h. Masa kerka 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, mendapat 2 bulan upah Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, mendapat 3 bulan upah Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, mendapat 4 bulan upah Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun , mendapat 5 bulan upah Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, mendapat 6 bulan upah Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, mendapat 7 bulan upah Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun , mendapat 8 bulan upah Masa kerja 24 tahun atau lebih , mendapat 10 bulan upah.

UANG PENGGANTIAN HAK ATAS: a. b. c. d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (pasal 156 ayat 4)

QUIZ 1. Siapakah pihak-pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan? 2. Apakah syarat sahnya Perjanjian Kerja? 3. Apakah yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)? Jelasakan! 4. Apakah yang dimaksud dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?