GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY Membangun Daya Saing

GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY: Membangun Daya Saing Daerah M e l a l u i T e k n o l o g i I n f o r m a s i dan Komunikasi Oleh: Firmansyah Lubis Universitas Gunadarma – 10 Agustus 2017

Direktorat e-Government 1 OVERNMENT E-G 2 3 ART SM CITY PLEMENTASI IM E-GOVERNMENT Kementerian Komunikasi dan Informa 2 ka RI Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

1 E-GOVERNMENT Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Penger. Fan “e-Government” Merupakan pemanfaatan TI oleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya. Merupakan penggunaan internet dan world-wideweb untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efek 2 f dan efisien. (World Bank) (United Na 5 ons) (Inpres No. 3 Tahun 2003) 4

Regulasi e-Government yang sudah ada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telema. Fka di Indonesia; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e. Government. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M. KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M. Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M. KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan Informasi. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informa. Fka Nomor: 28/PER/M. KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go. id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informa 2 ka Nomor: 41/PER/MEN. KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional SE Menteri Komunikasi dan Informa. Fka Nomor: 01/SE/M. KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 -2019 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa 2 ka No. 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa 2 ka No. 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penda^ aran Si 5 stem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara

Yang mes 2 dilakukan dalam mewujudkan e-Government Peraturan atau payung hukum yang jelas sebagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal yang menjadi landasan utama dalam pengembangan dan pengimplementasian e-government Keberadaan organisasi stuktural dan unit kerja serta kelengkapan aparatur (SDM) dalam segi jumlah, kompetensi dan jenjang karir (jabatan fungsional) Direktorat Jenderal APTIKA Sarana dan prasarana dalam mendukung egovernment. DC, DRC, jaringan komunikasi, keamanan informasi Portal Nasional Ketersediaan layanan dan tingkat penerapan aplikasi umum dan khusus untuk layanan kepemerintahan dan publik 6

1 Smart City Kementerian Komunikasi dan Informa 2 ka RI Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya serta mengan. Fsipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Definisi “Smart City” Smart city juga dapat di definisikan sebagai sebuah konsep penataan kota yang terintegrasi dalam semua aspek, baik dari pemerintahan, penduduk, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi yang lainnya dengan menjadikan perkembangan teknologi sebagai salah satu perangkatnya. kota berbasis ICT Pengembangan dimana tersedianya informasi dan infrastruktur terintegrasi antara pemerintah daerah dengan komponen bisnis , masyarakat dan potensi daerah dan kota. Berbagai sumber 8

e-government, e-budge 2 ng, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring Contoh Penerpan Konsep “Smart City” Keseluruhannya nan. F akan bermuara pada Smart Energy, Smart Tourism, Smart School, dan Smart Health 9

Salah satu konsep “smart city” memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat Tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informa 2 ka menargetkan pengguna Internet di Indonesia mencapai 150 juta orang. Disamping itu, jumlah pengguna kartu telepon seluler / SIM card yang beredar saat ini pun melampaui jumlah penduduk Indonesia, yaitu 260 juta keping kartu 10

Transformasi Menuju “Smart City” Transformasi menuju kota cerdas hanya dapat dimungkinkan dengan integrasi harmoni antara “administrasi”, “infrastruktur”, dan “wargakota”. WARG A KOTA ADMINISTRASI INFRA STRUKTUR 11

Elemen - Elemen Dalam Smart City Healt h 1. 2. Communi ty Indust ry 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Energ y Source: Ci. Fasia Inc. Appearan ce Bureaucra cy Public SERVICE, Meningkatkan kinerja Pelayanan Public BUREAUCRACY, Meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintah Public POLICY, Peningkatan efisiensi Kebijakan Publik TOURISM, Membangun ekosistem Pariwisata BUSINESS, Membangun daya saing bisnis (TTI dan Industri Kreatif) City APPEARANCE, Penataan Wajah Kota INDUSTRY, Penataan Industri primer, skunder, tersier WELFARE, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat TRANSACTION, Membangun ekosistem Keuangan HARMONY, Harmonisasi lingkungan yang Nyaman HEALTH, Menjamin fasilitas dan pelayanan Kesehatan MOBILITY, Membangun Transportasi dan Logistik COMMUNITY, Membangun Masyarakat yang smart LEARNING, Membangun sistem Edukasi SECURITY, Menjamin Keamanan & Keselamatan PROTECTION, Perlindungan Lingkungan WASTE, Tata kelola Sampah dan Limbah ENERGY, Membangun daya saing Energi yang berkelanjutan.

Ekosistem Smart City • : a: • KEMKOMINFO · . . , . . . • Pemangku dan pelaksana kebijakan yang berhubungan dengan Smartcity • Pemerintah . all KOMINFO Jilt • Penyedia solusi (hardware, software, @ infrastruktur, lusi t. aalo BMA ; : ; . _ vrrr. NCte - _, I!PICOR NEC Menuj u 100 SMART CITY . . , d rnrx rn o ; , • Asosiasi • Akademisi, konsultan ·Developer 'r!IJ. J- • • Konsep • Penyedia Content, materi • Portal, promosi '*"" r. d. Dut -n AX PHILIPS

Membuat kota lebih efisien dan layak huni. lnfrastruktur yang terintegrasi dari mulai infrastruktur TIK , Fisik, Bisnis dan Sosial. Mengontrol, mengawasi dan mengintegrasikan seluruh pengelolaan fasilitas publik seperti pelabuhan, terminal, listrik, air, pengelolaan gedung , dll. F Membuat Fasilitas pendidikan , kesehatan , keselamatan umum, transportasi yang saling terhubung, lebih cerdas dan efisien. Perhatian khusus pada ekonomi, penduduk , pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup. Jaminan pemeratan informasi sehingga dapat dengan segera mencerdaskan kehidupan bangsa (menjawab permasalahan yang ada). 14

Langkah-langkah “Smart City” bagi Pemerintah (e. Government) Dalam mencapai tujuan smart city tersebut perlu perencanaan dan persiapan bagi pemerintah itu sendiri, yaitu dengan pemanfaatan TIK Kebijakan dari pemerintah terkait payung hukumnya dalam bentuk peraturan, Kebijakan dalam bentuk nyata dari dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal yang merupakan landasan utama bagi pengembangan dan pengimplementasian TIK. Keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK. Kelengkapan aparatur nya (SDM) untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir. Infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung smart city, Pusat data (data center), yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak, Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet, ) dan DRC serta fasilitas pendukung lainnya. Aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan smart city untuk memberikan layanan publik yang optimal serta birokrasi pemerintahan yang transparan. 15

Salah satu syarat “Smart Government” Pemeringkatan e-Government Indonesia (Pe. GI) Peningkatan nilai Pe. GI dari 5 dimensi : 1. Kebijakan. Dokumen resmi dalam bentuk nyata yang memiliki kekuatan legal. 2. Kelembagaan. keberadaan organisasi struktural dan unit kerja serta aparaturnya (SDM). 3. Infrastruktur. sarana dan prasarana, tata kelola dan keamanan infrastruktur TIK. 4. Aplikasi. ketersediaan layanan dan Fngkat penerapan aplikasi umum dan khusus untuk layanan kepemerintahan dan publik. 5. Perencanaan. mekanisme perencanaan serta kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK. 16

Timeline Gerakan Menuju 100 Smart City 2017: Pendampingan Penyusunan Masterplan & Quickwin di 25 Kota/Kabupaten Mar – Mei 22 -23 Mei Pemilihan 25 kota melalui assesment dari 70 kota terpilih berdasarkan (IKB + KKD +wilayah) Peluncuran Gerakan Menuju 100 Smart City dan penandatanganan MOU (conference, showcase, workshop) 25 Kota Tahap I Pembentukan 23 2 m ahli yang mendampingi Juli -Nov Implementasi Pendampingan/ bimbing an te knis: p e n y u s u n a n masterplan smart city, review exis 2 ng materplan SC & quickwin di 25 Kota/ Kab Nov 15 -16 Conference & Expo Presentasi dan sosialisasi improvements Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 - 2019: Pendampingan Penyusunan Masterplan & Quickwin di 75 Kota/Kabupaten

Tahapan Implementasi Smart City Melakukan penyamaan visi dan komitmen seluruh stakeholder pembangunan Menyusundokumen Masterplan dan Blueprint Smart City daerah Melaksanakan roadmap pembanguna n. Smart City ----o. . . e-----e -· o. . e. e Membentuk tim perumus kebijakan Smart City. Melakukan kajian kebutuhan daerahdan sinkronisasi konsep Smart City dengan dokumen legal formal terkait rencana pembangunan daerah Melakukansosialisasi kepadaseluruh stakeholder pembangunan daerah Terus berinovasi meningkatkan kinerja Smart City

2 Implementasi e-Government Kementerian Komunikasi dan Informa 2 ka RI Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

si. MAYA MANTRA PNSBox Layanan Pusat Data Nama Domain Penda f aran Sistem Elektronik si. CANTIK Sistem Elektronik Direktorat e-Government Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Aplikasi Perkantoran Online (si. MAYA) Hingga Juni 2017, Pengembangan si. MAYA sudah sampai di versi kelima Instansi pengguna si. MAYA terak. Ff antara lain Kabupaten Agam, Kota Bekasi dan Propinsi DKI Jakarta. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berbasis Awan (Cloud) dan berbagi pakai. Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

STATISTIK PENGGUNA 14, 200 Kabupaten 47% I STATISTIK ORGANISASI Direktorat Jendera I APTIKA 2017

GSB ARCHITECTURE/MANTRA oe PGNDUOOK Direktorat. Jenderal APTIKA 2017

Lembaga Tinggi Negara 0 Kementerian 6 9 Lembaga Se. Fngkat Menteri 0 7 5 3 a. Provinsi b. Kabupaten c. Kota Direktorat. Jenderal APTIKA 2017 Sta. Fs. Fk Penggunaan Mantra Aplikasi MANTRA

Private Network Security Box (PNSBox) Network Security, Database, dan fitur lainnya Encryp>on, Compression, Private Network Security (PNS) Box adalah sistem operasi berbasis Free. BSD yang mengintegrasikan berbagai macam aplikasi. IDS (Intrusion Detec>on System), Direktorat. Jenderal APTIKA 2017 Web-Server Op>miza>o n, Web monitoring, Tunneling,

c. Kota 25% Pemanfaatan PNSBox Lembaga Tinggi Negara 0% Kementerian 18% b. Kabupaten 14% Direktorat. Jenderal APTIKA 2017 Lembaga Se. Fngkat 0% Menteri a. Provinsi 20% Sta. Fs. Fk Penggunaan PNSBox Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 23%

Layanan Pusat Data Hos. Fng, Penyediaan aplikasi untuk pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah (PNS Box). Layanan Pusat Data ini menyediakan layanan Coloca. Fon, Layanan Pusat Peni. Fpan Data (Puspita), dan Layanan pusat data ini memiliki 2 ga (3) pusat data yang berfungsi sebagai pusat data utama, pusat data cadangan, dan pusat pemulihan bencana. Direktorat. Jenderal APTIKA 2017

Sta. Fs. Fk Pemanfaatan Hos. Fng Pemanfaatan Hos 2 ng LPNK c. Kota b. Kabupaten a. Provinsi Lembaga Se. Fngkat Menteri Kementerian Lembaga Tinggi Negara 0 5 10 15 20 25 30 35 Direktorat. Jenderal APTIKA 2017 40 45 50

Penda^ aran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penda f aran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Direktorat. Jenderal APTIKA 2017

Lembaga Tinggi Negara 0 0 21 Kementerian 4 8 Lembaga Se. Fngkat Menteri 28 a. Provinsi 80 LPNK 133 LPNK c. Kota 466 b. Kabupaten 627 194 a. Provinsi 0 Lembaga Se. Fngkat Menteri b. Kabupaten c. Kota Sta. Fs. Fk PSE Instansi Pemerintah Sistem Elektronik Terda^ ar Instansi Terda^ar 79 Kementerian 0 Lembaga Tinggi Negara 0 Direktorat. Jenderal APTIKA 2017 200 400 600 800

Layanan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Melakukan pengajuan nama domain Melakukan perpanjangan nama domain Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Melakukan perubahan kontak pengelola nama domain Melakukan perubahan nama domain Melakukan pengaduan terkait nama domain Direktorat. Jenderal APTIKA 2017

capalan g o. l d 2015 dan 2016 _3300 3700 )600 3 0 0 )-400 3300 ). Z O O , 3100 • . Z 01 • . 1016 capalan desa. ld 2015 dan 2016 00 l. OOO 1000 0 . Jan Feb Mar Apr M . Jun Jul Agust Sept Okt O ill i'6 leral APTIKA- 2017 Nov

Aplikasi Perizinan Online (si. CANTIK) Proses Pengajuan Izin, Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Evaluasi Teknis, Persetujuan, Penerimaan Biaya Perizinan Pembuatan Laporan Ekseku. Ff yang Terintegrasi. Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Pengembangan kota berbasis ICT dimana tersedianya informasi dan infrastruktur terintegrasi antara pemerintah daerah dengan komponen bisnis , masyarakat dan potensi daerah serta kota dapat diwujudkan. Direktorat e-Government Terima Kasih Direktorat Jenderal APTIKA - 2017