DUKUNGAN SPAM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KEMENTERIAN

DUKUNGAN SPAM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

§ Arah Pembangunan Nasional § PP 12 Tahun 2015 § Capaian Terhadap Sasaran Kinerja RKP dan Renstra 2016 § Kegiatan Strategis 2016 (Kawasan Khusus Kumuh) 2

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG AIR MINUM “ Sasaran Pembangunan Infrastruktur “ yang tertuang dalam RPJPN 2005 -2025 dan RPJMN 2015 -2019, diantaranya adalah Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan standar layanan minimum dengan salah satu indikatornya adalah tercapainya 100% pelayanan air minum.

CAPAIAN DAN TARGET AKSES AMAN AIR MINUM Target MDG’s 2015 relatif dapat dicapai. Capaian target perkotaan sudah terlampaui. Untuk mencapai 100%, penduduk kota perlu segera terlayani dan dilakukan percepatan di perdesaan. 4

PP 122 2015 Tentang SPAM • Pasal 54 menjelaskan Pembiayaan penyelenggaraan SPAM diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 54 Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM Sumber dana APBN APBD BUMN atau BUMD Dana Masyarakat Sumber dana lain Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Digunakan untuk: mendanai kegiatan Penyelenggaraan SPAM bagi lintas daerah provinsi dan kepentingan strategis nasional. Dapat juga digunakan untuk: a. keadaan darurat; b. pemenuhan standar pelayanan minimal; dan/atau c. masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal BUMN/D tidak mampu dalam pembiayaan Bekerjasama Badan usaha swasta

Perlindungan terhadap MBR dalam kerjasama penyelenggaraan SPAM Pasal 56 ayat 5 Pasal 56 ayat 1 Pembiayaan untuk kebutuhan penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, belum dapat dipenuhi Pemerintah/Pemda memberikan dukungan yang diperlukan Pasal 56 ayat 4 DILAKUKAN KERJASAMA Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BUMN DAN/ATAU BUMD BADAN USAHA SWASTA Pasal 56 ayat 2 PRINSIP TERTENTU : • Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD • Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah Pasal 56 ayat 3 KERJASAMA HANYA DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK: • investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; • investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau • investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SPAM UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SASARAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN PERSYARATAN • • • RI SPAM RPIJM DDUB SIPA • • • DED Lahan Lembaga Pengelola INDIKATOR OUTPUT Masuk dalam daftar kawasan kumuh perkotaan sesuai dengan SK Kepala Daerah Belum ada sistem SPAM KEGIATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN • • READINESS CRITERIA Unit Air Baku Unit Produksi Unit Distribusi Utama Unit Distribusi untuk MBR • • Peningkatan Kapasitas (liter/detik) Penambahan Jumlah Jiwa yang terlayani SPAM KEGIATAN SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN Pemasangan Master Meter • Hidran Umum • Keran Umum • Terminal Air

SANDINGAN TARGET RPJMN dan RENSTRA KEM. PU-PR 2015 -2019 Satuan RPJMN 2015 -2019 Renstra Kem. PU-PR 2015 -2019 kawasan 31 10 kecamatan 3. 697 340 kawasan 76 7 b 2. 1. Penambahan kapasitas eksisting kawasan 474 55 b 2. 2. Pemanfaatan idle kawasan 1. 140 67 b 2. 3. Penurunan kebocoran kawasan 2. 704 39 desa 14. 262 3. 637 a. SPAM Kws Kumuh Perkotaan kawasan 771 77 b. SPAM Kws Nelayan kawasan 463 95 c. SPAM Kws Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar kawasan 1. 654 164 PDAM 174 kawasan 5. 531 522 Non PDAM 50 50 kawasan 1. 350 106 Kab/Kota 1. 491 497 Program/Kegiatan SPAM Regional SPAM Perkotaan a. SPAM IKK b. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan b 1. SPAM Ibu Kota Pemekaran b 2. SPAM Perluasan Perkotaan SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat SPAM di Kawasan Khusus SPAM PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program PDAM b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR SPAM Non PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program Non PDAM b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR Rumah Tangga Bukan Jaringan Perpipaan Terfasilitasi

RENSTRA KEM. PUPR BIDANG PSPAM PERMEN. PUPR NO. 13. 1/PRT/M/2015

PENDEKATAN PENANGANAN PEMBANGUNAN AIR MINUM Strategi Pelaksanaan Membangun Sistem Sasaran Strategis Memberikan dukungan pembangunan sistem infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kab. /Kota Output § SPAM Regional § SPAM Perkotaan § SPAM Kws. Khusus Fasilitasi Daerah/Pemda Provinsi/Kab/Kota (Termasuk Kemitraan) Melakukan fasilitasi kepada pemda dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk bintek terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan § Penyusunan NSPK § Binwas Pengembangan SPAM § Dukg. Penanganan Bencana § Bantuan Program PDAM Memberdayakan Masyarakat Memberikan dukungan pembangunan infrastruktur melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat § SPAM Berbasis Masyarakat § Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

Perkotaan A Perencanaan Kumuh permukiman yang tidak layak huni, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat B A B SPN dan SPP Pemenuhan perwujudan kota layak huni dan berkelanjutan C 2010 -2013 2014 SPPIP & RPKPP RP 2 KP n. Kab/Kota : A, B, C, D, E …… M n. Kab/Kota : V, W, X, Y, Z - - - - Pelaksanaan Kota Baru A - 2018 Masterplan Kumuh Perkotaan (Tahun Ke-3) Kota : A, B, C, ……. M RP 3 KP/RKP Kota : F, G, H, I, J - 2019 2020 – Dst Review Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Review kegiatan RP 3 KP/RKP pemenuhan Kota : SPN dan SPP ……, X, Y, Z Review Mastek dan Kegiatan Masterplan Perintisan Kota Baru Inkubasi Kota Baru Lainnya A. 1 Peningkatan Kualitas 2015 C TAHUN ANGGARAN 2016 2017 Masterplan RKPKP RP 2 KPKP Kumuh Perkotaan (Tahun Ke-2) 117 Kab/Kota 93 Kab/Kota : Kota : A, B, C, D, E F, G, H, I, J A, B, C, D, E Penyiapan NSPK RP 3 KP/RKP Kota : Pusat A, B, C, D, E Mastek dan Masterplan Kota Baru Pontianak dan Tanjung Selor * Kota 2015 133 Kab/Kota 2016 2017 2018 30 Kab/Kota Prioritas 30 Kab/ Kota Prioritas Nasional kumuh + 109 Nasional + 109 n. Kab/Kota lainnya Kab/Kota Lainnya Penuntasan kumuh A. 2 Pencegahan 2019 n. Kab/Kota Penuntasan kumuh Belum ada pedoman yang baku Inkubasi 10 Kota Baru B C 2015 2016 - - - Kota Pontianak dan Tanjung Selor 2017 2018 12 Perkotaan Metropolitan 20 Kota Otonom Prioritas 8 Kota Lainnya 2019

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN TA. 2016 139 KAB/KOTA PRIORITAS 12

30 Kab/Kota Prioritas Penanganan Kumuh Tahun 2016 No Provinsi No Kab/Kota 1 2 NAD Sumatera Utara 3 4 Kepulauan Riau Sumatera Selatan 5 Lampung 6 Jawa Barat 6 Kota Bandung 7 Jawa Tengah 7 Kota Bogor 8 Kota Cirebon 9 Kota Semarang 10 Kota Surakarta 8 9 DIY Jawa Timur 10 DKI Jakarta 1 Kota Lhokseumawe 2 Kota Medan 3 4 Kota Batam Kota Palembang Kecamatan Kelurahan #1 Kawasan Luasan (Ha) Medan Belawan 2 Belawan 1 Seberang Ulu I 3 -4 Ulu Seberang Ulu 11 Ulu, 12 Ulu, Kampung Arab II 13 Ulu 28. 41 Bandung Kulon Astana Anyar Bogor Utara Harjamukti Pasar Kliwon Serengan Cigondewah Rahayu Nyengseret Cimahpar Argasunya Semanggi Pasar Kliwon Danukusuman Cigondewah Rahayu 17. 48 Nyengseret Cimahpar Argasunya Semanggi Pasar Kliwon Danukusuman 18. 96 32. 00 41. 08 30. 57 8. 14 6. 60 Danurejan Tegalrejo Kedung Kandang Bulak Suryatmajan Tegalrejo Kota Lama Suryatmajan (deliniasi cek lagi) Tegalrejo Kotalama Sukolilo Baru 20. 67 27. 33 55. 30 5 Kota Bandar Lampung 11 Kota Pekalongan 12 Kota Tegal 13 Kota Yogyakarta 14 Kota Malang 15 Kota Surabaya 16 DKI Jakarta Kenjeran Kedung Cowek Sukolilo Baru 7. 12 35. 18 25. 70 3. 14 5. 01 11. 68

30 Kab/Kota Prioritas Penanganan Kumuh Tahun 2016 #2 No Provinsi 11 Kalimantan Timur No Kab/Kota 17 Kota Samarinda Kecamatan Kelurahan Kawasan Samarinda Utara Temindung Permai Karang Mumus (Jl. Abdul Muthalib-Jembatan S Parman) A 1 Pontianak Timur Tambelan Sampit & Banjar Serasan Dalam Bugis & Tanjung Hilir Siantan Tengah 1 Luasan (Ha) 18 Kota Balikpapan 12 Kalimantan Tengah 19 Palangkaraya 13 Kalimantan Barat 20 Kota Pontianak 14 Kalimantan Selatan 21 15 NTT 22 NTB 23 16 Sulawesi Selatan 24 17 18 Sulawesi Utara Kota Banjarmasin Kota Kupang Kota Mataram Kota Makassar Pontianak Utara 15. 98 16. 46 16. 98 25 Kota Manado Sulawesi Tengah 26 Kota Palu 19 Sulawesi Tenggara 27 Kendari 20 21 22 Maluku Papua Barat 28 29 30 Kota Ambon Kota Jayapura Kota Sorong Manoi Malawei Sorong Dum Timur, Dum Pulau Dum Kepulauan Barat 6. 70 8. 98

Terima Kasih