KONSEP PENANGANAN KUMUH Tantangan Penanganan Kumuh 1 Komitmen

KONSEP PENANGANAN KUMUH

Tantangan Penanganan Kumuh 1 Komitmen politik jangka panjang terhadap penanganan kumuh 2 Reformasi kebijakan terhadap lahan dan pembangunan perumahan yang pro-poor 3 Integrasi housing markets, housing production, dan land supply 4 Penguatan Kemitraan dengan berbagai stakeholders 5 Penguatan kapasitas stakeholders dalam perencanaan, implementasi dan manajemen 6 Penguatan mekanisme koordinasi, perencanaan, dan manajemen. 7 Penyediaan dan pembiayaan layanan dasar secara bertahap namun berkelanjutan 8 Penguatan mekanisme tabungan perumahan dan tabungan komunitas untuk perumahan

Prinsip Dasar Penanganan Permukiman Kumuh Pemerintah Daerah sebagai “Nakhoda” § Pemda bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh § Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping Daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif Masyarakat Partisipasi Terintegrasi dengan Sistem Kota Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan • • Kolaborasi dan Komprehensif Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non -fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu. (Tidak bisa diselesaikan sendirian oleh satu pihak) FOKUS PADA KESEHATAN PUBLIK (LAHIR DAN BATIN) Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota Keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman Menjamin Keamanan Bermukim Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang BERHIMPITAN TAPI SEHAT, AMAN DAN NYAMAN

Memberdayakan partisipasi multistakeholder dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah LESSON LEARNED Kunci Keberhasilan Penanganan Kumuh (UN-HABITAT) 1 Mengatasi kondisi eksisting seperti penanganan permukiman kumuh eksisting dan penguatan perencanaan yang dapat merespon kebutuhan pembangunan 2 Mencegah permukiman kumuh dengan memperkuat integrasi pembangunan spasial dan sosial-ekonomi 3 Mengidentifikasi dan menangani persoalan lahan yang menjadi penghambat dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan 4 Menguatkan institusi terkait penanganan permukiman kumuh untuk menjamin keberlanjutan penanganan 5

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh (UU No. 1/2011) PENCEGAHAN Pengawasan dan Pengendalian POLA PENANGANAN KUMUH Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi PENINGKATAN KUALITAS Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan Rusunawa)

Pola Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Pemugaran POLA-POLA PENANGANAN untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni Kegiatan perbaikan bangunan gedung, prasarana, dan/atau utilitas umum yang dilakukan tanpa perombakan mendasar dan bersifat parsial Peremajaan untuk mewujudkan kondisi bangunan gedung, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan gedung, prasarana, dan/atau utilitas umum Pemukiman Kembali untuk mewujudkan kondisi bangunan gedung, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi dengan klasifikasi status lahan legal

Pencegahan (Pasal 95) Dilakukan untuk mencegah terjadinya: § ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; § ketidaklengkapan prasarana, dan utilitas umum; § penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan § pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Pelaksanaan Pencegahan 1. Pengawasan dan Pengendalian Dilakukan atas kesesuaian terhadap: § Perizinan; § Standar Teknis; dan § Kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Pemberdayaan Masyarakat Dilakukan melalui: § Pendampingan; dan § Pelayanan informasi.

Peningkatan Kualitas (Pasal 96 -104) Lingkup Peningkatan Kualitas: § Penetapan Lokasi (Pasal 98); dilakukan melalui pendataan oleh pemda dengan melibatkan peran masyarakat. § Pola-pola penanganan (Pasal 97); Terdiri dari Pemugaran, Peremajaan, dan Pemukiman Kembali § Pengelolaan (Pasal 103) Dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Tugas Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Pemerintah Pusat: memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh § Pemerintah Provinsi: § memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tingkat provinsi § Memfasilitasi pengelolaan prasarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota: § memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota; § memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota § Memfasilitasi pengelolaan prasarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah Dalam Peningakatan Kualitas Pemerintah Pusat: • Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Provinsi: • Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Kabupaten/Kota: • • memenetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan mfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota 11

Permukiman Kembali bagian dari kota Lokasi Permukima n Baru kawasan terkena dampak Ilustrasi Skema Pemukiman Kembali Sumber: Pedoman NUSSP, 2008

Permukiman Kembali - Stakeholder Interpretasi UU Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 102 MASYARAKAT PEMERINTAH DAN PEMANGKU DAERAH KEPENTINGAN LAINNYA PEMERINTA H PUSAT Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memfasilitasi masyarakat yang terkena dampak pemukiman kembali, untuk tetap mendapatkan tempat tinggal. Lokasi yang akan ditentukan sebaai tempat pemukiman kembali ditetapkan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Ketentuan Dalam Pemukiman Kembali Sumber: Masukan Teknis Permukiman Kembali, 2013 1. Sosialisasi § Proses sosialisasi secara terbuka. § Kejelasan informasi Masyarakat 2. Pelibatan § Menumbuhkan sense of belonging § Meminimalkan resiko konflik sosial § Pembentukan kelompok diskusi/kelompok kerja dalam proses pelaksanaan 3. Koordinasi Pembagian peran kepentingan, dan tanggung jawab masing-masing pemangku

Lanjutan - 1 4. Pemilihan Lahan Kriteria pemilihan lahan lokasi pembangunan permukiman baru : • Lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan legalitas yang jelas • Kondisi fisik lahan dapat direkayasa untuk kebutuhan fungsi permukiman (memungkinkan dilakukannya land clearing/cut and fill) • Luasan lahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta memenuhi proporsi standar peruntukan kawasan permukiman, yaitu 70% untuk bangunan rumah dan 30% untuk prasarana dan sarananya. • Dekat dengan sumber mata pencaharian terdahulu, misal masyarakat nelayan yang akan dimukim kembali harus berlokasi kembali pada lokasi dekat dengan laut Kriteria kepemilikan lahan lokasi pembangunan permukiman baru : • Tanah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah; • Tanah kas desa ; • Tanah milik masyarakat (pribadi / kelompok masyarakat / swasta). • Tanah milik kesultanan (contoh : Yogyakarta); dan • Tanah adat yang telah disepakati penggunaannya.

Lanjutan - 2 5. Penilaian minimum dalam kaitannya dengan kegiatan pemukiman kembali, antara lain: • Rencana kerja pelaksanaan kegiatan • Lokasi serta batas lahan • Harga lahan serta mekanisme ganti rugi • Skema pembiayaan • Profil penduduk • Tahapan pemindahan penduduk • Penyediaan hunian baru beserta kebutuhan prasarana dan sarananya 6. Monitoring dan supervisi 7. Akuntabilitas Pertanggung jawaban terhadap komitmen yang telah diambil baik oleh masyarakat maupun pemerintah serta swasta

Paradigma Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat • Perubahan perilaku masyarakat • Membangun ownership • Meningkatkan networking

TERIMA KASIH