pengelolaan persampahan untuk mendukung infrastruktur permukiman Direktorat Pengembangan

pengelolaan persampahan untuk mendukung infrastruktur permukiman Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2 0 1 8

Dasar Kebijakan Pemerintah UU 18/2008 § Mengedepankan pengurangan sampah. § Penutupan semua TPA open dumping pada Th. 2013. § Monitoring kualitas lingkungan pasca penutupan TPA sampai 20 tahun. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah § Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional § pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional PP 81/2012 § Setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah § Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah antara lain berupa TPS 3 R Perpres 97/2017 • Target pengurangan dan penanganan sampah: 30% - 70% (2025) Permen PU 3/2013 • pemilahan sampah dilakukan oleh: 1. Setiap orang pada sumbernya; 2. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Latar Belakang • Tingkat pelayanan persampahan baru mencapai 79, 80% baik yang sesuai maupun yang belum sesuai NSPK, sementara target universal akses sebesar 100% dan sesuai NSPK. • Pertumbuhan penduduk semakin meningkat menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. • Peningkatan timbulan sampah tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah • Keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terutama di kota-kota besar • Perlunya upaya reduksi sampah dari sumber untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA

Gerakan Akses Universal: Sektor Persampahan Timbulan Sampah Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Recycled, Reused; Waste-to-Energy 30% Akses Persampahan Layak Total Populasi 85% 100% Pengangkutan Sampah ke TPA atau TPST 100% Akses Persampahan Dasar 15% Pemrosesan Akhir di TPA Sanitary Landfill (Kota Besar dan Metro) atau TPA Controlled Landfill (Kota Kecil dan Sedang) 70 %

Kondisi Eksisting: Aliran Sampah di Indonesia Timbulan Sampah Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Recycled, Reused; Waste-to-Energy < 5% Sanitary Landfill < 5% Akses Persampahan Layak Diangkut ke TPA atau TPST 63% ~55% Total Populasi Controlled Landfill ~10% Open Dumping ~35 % 100% Akses Persampahan Dasar 8% Tidak ada akses 30% Pembuangan Ilegal Tidak diangkut ~ 45% (Sungai, Laut, Pembakaran Terbuka, dll) ~45 % Sumber: Studi World Bank (2013)

Isu Strategis: Minimnya Pendanaan untuk Investasi dan Operasional Sektor Persampahan • Sektor persampahan belum menjadi prirotas untuk Kota/Kabupaten alokasi pendanaan yang sangat rendah (investasi dan operasional), pengelolaan persampahan membutuhkan biaya yang cukup. • Alokasi anggaran Kota/Kabupaten yang rendah (rata-rata 0, 5 – 2, 6 % dari total APBD). • Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum menerapkan prinsip cost recovery dalam penentuan besaran retribusi dan subsidi sampah. • Sistem retribusi yang sangat kompleks, dan belum terintegrasinya biaya pengumpulan dan pengangkutan/pemrosesan akhir sampah. Retribusi untuk pengumpulan sampah (biasanya dilakukan oleh RT/RW) hanya cukup untuk menutupi biaya pengumpulan sampah, sementara biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA mash menjadi beban pemerintah. • Minimnya investasi di sektor persampahan (pembelian truk baru, dll) menyebabkan inefisiensi dan biaya operasi yang semakin besar

Isu Strategis: Kapasitas Lembaga Pengelola Sampah • Persampahan merupakan salah satu sektor yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi sampai saat ini, kapasitas pengelola sampah masih butuh peningkatan. • Pengelolaan persampahan merupakan pelayanan public service, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi • Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PUPR, memberikan fasilitasi pembangunan infrastruktur persampahan ( TPS 3 R dan TPA), setelah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, yang mengalokasikan biaya OP pengelolaan persampahan minim, maka pengelolaan infrastruktur terbangun tidak akan sesuai dengan SOP dan NSPK, hal ini mengakibatkan 70% dari investasi terbangun tersebut beroperasi tidak maksimal, maka nilai asset berkurang drastis sebagai dampak dari rendahnya operasi dan pemeliharaan tsb. (studi World Bank, 2013).

Isu Strategis: Peningkatan Pelayanan Persampahan • Rendahnya pelayanan persampahan dari Kota/Kabupaten di Indonesia. • Beberapa kota /kabupaten sudah memiliki tingkat pelayanan yang cukup baik, dan TPA sampah sudah dioperasikan secara contolled/sanitary landfill, tetapi masih terdapat banyak kota/kabupaten yang tingkat pelayanannya masih sangat memprihatinkan dengan mengoperasikan TPA sampah secara open dumping, walaupun telah dilatur melalui UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. c • Sistem reward yang ada (Adipura) belum efektif untuk meningkatkan motivasi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam peningkatan pengelolaan sampah. • Perlu mekanisme penegakan hukum sebagai pelengkap sistem reward yang sudah berjalan.

Isu Strategis: Kelangkaan Lahan untuk TPA Sampah • Lahan merupakan salah satu faktor utama dalam penyiapan infrastruktur persampahan. • Terdapat beberapa peraturan yang telah ditetapkan dalam usaha mempercepat proses pembebasan lahan (UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta turunan-turunannya), tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. c • Isu Sebagian besar TPA di Kota Metro, Besar, dan Sedang akan habis kapasitasnya di tahun 2025 (Studi World Bank, 2013). • Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup karena selain kapasitas TPA sampah yang perlu ditambah, diperlukan juga usaha-usaha mengurangi sampah yang masuk ke TPA dengan mengurangi sampah di sumber, sehingga umur teknis TPA sampah dapat diperpanjang.

Lingkup Pengelolaan Sampah Regulator/Monitoring Outcome : KLHK • Pendampingan Pengadaan 3 R alat/armada • Pembangunan pengumpulan/ TPST-3 R, ITF, Pengadaan Recycle Center pengangkutan wadah • Pendampingan sampah Sampah Rumah Tangga SAMPAH (yang dikelola berdasarkan UU No. 18/2008) Sampah Sejenis Rumah Tangga Pengadaan alat/armada pengumpulan/ pengangkutan sampah Bank Sampah Sumber: Timbulan sampah Rumah Tangga User interface: Tempat Sampah Sistem pengumpulan: Armada lingkup komunal (gerobak, motor sampah) - Truk Sampah Sarana peralihan Sarana antara: TPST/ Intermediate Treatment Pengangkutan: Truk Sampah Facility/ Bank Sampah/Recycle Center • Pengurangan sampah di • Pembangunan TPST/TPS 3 R : sumber : • Kem. PUPR Masyarakat • KLHK • Pembangunan Sarana Pemerintah Daerah • Masyarakat Pengurangan Sampah (Bank Swasta • Kemenkes Sampah/Recycle Center) : KLHK • Pembangunan TPST/ Bank • Kemendikbud Sampah dan OM: • Kemenkominfo Masyarakat/Pemda/ Swasta • Swasta Sampah Spesifik • KLHK (mengacu pada perpres No. 16/2015) • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perindustrian • Pemerintah Daerah • Swasta • Pembangunan TPA • Waste to Energy • Operasional TPA • Monitoring Sarana Pembuangan/ Pengolahan: TPA/Landfill Waste to Energy • Pembangunan TPA : Kem. PUPR • Pemberian izin insinerator dan pengolahan sampah oleh pihak swasta : KLHK • OM: Pemerintah Daerah/ Swasta

PEMILAHAN & PEWADAHAN TPA B 3 Kertas dll 3 R INDIVIDUAL Gelas dll RESIDU Organik TPS 3 R SKALA KAWASAN Bahan Beracun Berbahaya RESIDU TPA Target Pengurangan Sampah = 30% Perpres 97/2017 (s/d Tahun 2025 ) PENGANGKUTAN

Sistem Pengelolaan Sampah Mendatang Kertas dll 30% pengurangan TPS 3 R Gelas dll PEMILAHAN DAN PEWADAHAN SUMBER SAMPAH RESIDU Organik Bahan Beracun Berbahaya TPST, 70% penanganan termasuk infrastruktur WTE Residu WTE (Waste to Energy), merupakan proses pengkonversian pengolahan sampah menjadi energi (listrik dan panas) yang menggunakan teknologi termal atau non termal. TEMPAT PENAMPUNGAN B 3 TPA SAMPAH - Teknologi termal termasuk: insinerasi, gasifikasi, pirolisis, dll - Teknologi non termal termasuk: anaerobic digestion, fermentasi, dan Mechanical Biological Treatment TPS 3 R: Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recyle, berbasis masyarakat (MBT). TPST: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, berbasis institusi 20%

Menuju Indonesia Bersih 2020 KONDISI PERSAMPAHAN SAAT INI KONDISI YANG AKAN DATANG Tingkat daur ulang sampah rendah (7 %) *KLHK, 2015 Kelembagaan di daerah belum optimal INDONESIA BERSIH 2020 Reduksi sampah TPA dioperasikan dengan open dumping Pengolahan berbasis masyarakat tingkat keberhasilan rendah -- 30 % TPA dioperasikan dengan metode sanitary landfill Pemilahan sampah di sumber finansial terbatas Penegakan Hukum belum terlaksana Pemenuhan pembiayaan melalui retribusi dan subsidi Penegakan Hukum dan sanksi yang jelas Data dasar infrastruktur yang benar sulit didapat Belum menerapkan konsep zero waste dalam penanganan sampah Data dasar infrastruktur yang lengkap Penerapan konsep zero waste 13

Dasar Hukum Tupoksi Direktorat PPLP Berdasarkan Permen PUPR No. 15/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat TUGAS Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan persampahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan persampahan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan persampahan FUNGSI fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan persampahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan persampahan

Peran Kementerian PUPR Menurut Perpres No. 97 tahun 2017 Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology) dalam pengurangan sampah Pengurangan Sampah Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan sampah Pengelolaan Sampah Non Fisik Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan terbaik (best available technology) dalam penanganan sampah Penanganan Sampah Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah Penyusunan dan kaji ulang SOP penanganan sampah (pengolahan dan pemrosesan akhir) Pembangunan TPA Regional Antar Kota/Kabupaten Fisik Pembangunan dan Revitalisasi TPA Tunggal Kota/Kabupaten Pembangunan TPA Regional Antar Provinsi atau Kepentingan Strategis Nasional

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN OLEH APBN TAHUN INFRASTRUKTUR TPS 3 R (Lokasi) ITF (Kab/Kota) SPA (Kab/Kota) TPA (Kab/Kota) 2006 - 9 2007 24 8 2008 55 12 2009 63 12 2010 57 44 2011 55 4 50 2012 90 5 47 2013 107 3 32 2014 47 2015 301 2016 181 38 2017 65 25 TOTAL 1045 3 27 3 6 33 12 337 16

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR No. Program Unit Target 2015 -2019 Realisasi 1. Regional Landfill Cities/Regencies 11 5 2. Single Landfill Cities/Regencies 163 160 3. 3 R Facilities Locations 334 325 4. Intermediate Treatment Facilities Cities/Regencies 41 6 Target vs Realisasi 334 325 350 300 250 163 160 200 150 100 50 11 41 5 6 0 Regional Landfill City Landfill 3 R Facilities Target 2015 -2019 Intermediate Treatment Facilites Realization

Kegiatan Sektor Persampahan Direktorat Pengembangan PLP Membangun Sistem Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pembangunan Berbasis Masyarakat • Fasilitasi penyusunan software bidang persampahan, termasuk Rencana Induk (Master Plan), dan Detailed Engineering Design (DED) • Pembangunan Intermediate Treatment Facilites (ITF) • Pembangunan TPA Sampah (Regional dan Tunggal) • Penyediaan Alat Berat untuk TPA Sampah (Excavator dan Buldozer) • Bantuan Teknis §Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bidang Persampahan §Penyiapan Kelembagaan §Pengoperasian PS Persampahan §Penyusunan Dokumen Perencanaan Persampahan • Peningkatan Kapasitas Operasi & Pemeliharaan PS Terbangun bagi Pemda • Pemberian Bantuan dalam Pencapaian SPM • Kemitraan • Pembangunan TPS 3 R Berbasis Masyarakat

terima kasih …. .