Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman untuk Peingkatan Pertumbuhan Ekonomi

Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman untuk Peingkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Dr. Fadjar Hari Mardiansjah, MT, M. Dev. Plng. Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Dipoegoro

Outline q Pengertian q Latar Belakang dan Tantangan q. Tantangan Politis q. Tantangan Praktis q. Tantangan Riil q Kebijakan Pembangunan pada saat ini q Perlunya Perubahan Paradigma dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pengertian: Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. q Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (untuk rumah sewa dan rumah milik) q Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (rumah sosial? ) q Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri (rumah instansi? ) q Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Rumah, Perumahan dan Permukiman q Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. q Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. q Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. q Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satuan permukiman. q Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Rumah, Perumahan dan Permukiman Rumah ≠ Perumahan = kumpulan rumah + infrastruktur dasar + infrastruktur sosial Infrastrukttur Dasar: q Jalan, drainase dan sanitasi, termasuk terminal/halte angkutan umum dan layanannya q Penyediaan energi (listrik, gas, BBM, dll) q Penyediaan air bersih q Infrastruktur telekomunikasi dan informasi Infrastruktur Sosial: q Sarana, prasarana dan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kapasitasnya dalam berusaha dan/atau berkontribusi positif dalam kehidupannya bermasyarakat q Fasilitas pendidikan: sekolah, perpustakaan, pelatihan, dll q Fasilitas kesehatan: puskesmas, tempat praktek dokter, apotik/toko obat, dll q Fasilitas rekreasi dan budaya: taman, balai pertemuan, fasilitas pendukung sosial budaya, dll q Fasilitas keamanan

Rumah, Perumahan dan Permukiman Perumahan ≠ Permukiman: q perumahan q Infrastruktur dasar q infrastruktur sosial q infrastruktur ekonomi q infrastruktur lain (infrastruktur lingkungan, keamanan, dll).

Tinjauan Hak Masyarakat terhadap Perumahan Bukan hanya Kebutuhan Dasar. UUD 1945 § Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Sustainable Dev’nt Goals § …ensure access for all to adequate, safe, affordable housing and basic services and upgrade slums New Urban Agenda § Provide basic services for all citizens. These include: access to housing, safe drinking water and sanitation, … setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah yang layak (Artikel 25, Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB)

Sustainable Development: Tantangan Politik Global

Latar Belakang: Tantangan Legal q “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif” q “negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia” q “pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Tinjauan Hak Masyarakat terhadap Perumahan. UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP § Penyelenggaraan rumah dan perumahan. . . dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (Pasal 20, Pasal 129) § Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah (Pasal 50)

Latar Belakang: Tantangan Praktis q Tantangan urbanisasi (sebagai negara urban; kebutuhan ruang kota dan kelengkapan fisiksosial-ekonomi-kelembagaannya) q Tantang globalisasi (kota-kota sebagai “driver” pertumbuhan ekonomi, sekaligus “pompa” peningkatan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan) q Tantangan desentralisasi dan demokratisasi (perubahan peran dan penentuan arah di dalam tata-kelola pembangunan dan penyelenggaraan kota) q Tapi kondisi kota-kota Indonesia umumnya masih memprihatinkan

Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Indonesia l l l Tantangan terbesar terjadi pada kota-kota kecil di bawah 500 ribu penduduk Dengan dominasi di wilayah KABUPATEN Penduduk Indonesia sudah tergolong dan akan terus menguatkan karakteristiknya sebagai kepada PENDUDUK PERKOTAAN Walaupun laju pertumbuhan penduduk perkotaan mulai penurun, tetapi PERTAMBAHAN-nya masih memiliki angka yang luar biasa Tantangan: Kota Metropolitan dan Kota Kecil dan Menengah Average Annual Increase 1920 -1930 -1961 -1971 -1980 -1990 -2000 -2010 -2015 Total Pop. Urban Pop. Rural Pop. 2. 33% 1. 58% 2. 24% 2. 73% 2. 19% 1. 46% 1. 74% 1. 80% 5. 02% 4. 31% 3. 32% 5. 90% 5. 98% 4. 90% 3. 71% 3. 47% 2. 15% 1. 24% 2. 02% 1. 96% 0. 86% -0. 46% 0. 10% 0. 05% Annual Absolute Increase Total Pop. 1, 138, 300 1, 253, 724 2, 137, 500 3, 163, 878 3, 169, 630 2, 480 3, 418, 533 3, 508, 164 Urban Pop. 155, 400 383, 448 528, 300 1, 343, 311 2, 257, 900 2, 981, 040 3, 307, 606 3, 458, 566 Rural Pop. 982, 900 870, 276 1, 609, 200 1, 820, 567 911, 730 -498, 560 14110, 927 49, 598

Proses Urbanisasi: Mampu kah Dimanfaatkan?

Tantangan Perumahan di Indonesia Kondisi Perumahan Backlog Perumahan 7, 6 juta unit Rumah Tidak Layak Huni 3, 4 juta unit Sumber: BPS, 2010; RPJMN 2015 -2019 Pertumbuhan Jumlah Kepala Keluarga 81. 00 76. 00 71. 21 71. 00 66. 00 Pra-Program Sejuta Rumah 250– 400 ribu / tahun (Worldbank, 2013) Program Sejuta Rumah § Tahun 2015: 699. 770 Unit § Tahun 2016: 805. 169 Unit 76. 41 67. 77 63. 87 61. 00 56. 00 2015 Produksi Rumah 74. 10 2025 2030 2035 *dalam juta Sumber: diolah dari Bappenas, 2013; BPS, 2014 Kebutuhan peningkatan supply perumahan untuk mengurangi backlog, mengimbangi pertumbuhan kepala keluarga baru, dan mengurangi jumlah RTLH.

PERASALAHAN PERUMAHAN dan PERMUKIMAN Rumah semakin tidak terjangkau a. 11, 8 juta rumah tangga tidak memiliki rumah b. 3, 1 juta rumah tangga memiliki rumah lebih dari satu c. Peningkatan kebutuhan hunian sewa di perkotaan namun supply bagi rumah terjangkau masih terbatas. d. Rumah tangga cenderung menunda memiliki rumah atau sebagian terpaksa menempati hunian tidak layak (sewa/milik) Rusunawa Kumuh Permukiman Kumuh Rumah Tidak Layak Huni Rusunawa Terbengkalai Persoalan bidang perumahan dan permukiman sudah sering dibicarakan, namun belum ada upaya sistematis menyelesaikannya.

KECENDERUNGAN KE DEPAN Perumahan Swadaya dibangun sesuai penguasaan lahan dan kemampuan masyarakat sekarang Semakin tumbuh tak terkendali Pembangunan rumah Pertumbuhan penduduk Permukiman padat, infrastruktur (jalan, drainase, air minum, dll) tidak terintegrasi, rawan kebakaran masa depan Tanpa atau kurang pembinaan dan pengawasan

21

SASARAN OUTPUT PERUMAHAN 2015 -2019 • Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676. 950 unit • Pembangunan Rumah Khusus: 50. 000 unit • Pembangunan Rumah Susun untuk MBR: 550. 000 unit • Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya: 450. 000 unit 22

Target RPJMN Tahun 2015 -2019 550. 000 unit Rusunawa 50. 000 unit Rumah Khusus 1. 750. 000 unit Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas RTLH 676. 950 unit PSU Perumahan MBR

Target dan Capaian Penyediaan Perumahan 2015 -2017 1 TAHUN Rusun TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL TARGET 20. 500 15. 000 180. 000 165. 000 187. 500 550. 000 CAPAIAN 10. 497 7. 740 13. 253 - - 31. 490 (10. 003) (7. 260) (145. 747) (165. 000) (187. 500) (518. 510) GAP 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET 7. 320 5. 000 10. 000 12. 680 15. 000 50. 000 CAPAIAN 6. 713 6. 048 5. 083 - - 17. 844 GAP (607) +1. 048 (4. 917) (12. 680) (15. 000) (32. 156) Rumah Khusus

2 Target dan Capaian Penyediaan Perumahan 2015 -2017 TAHUN Rumah Swadaya TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET 70. 000 126. 000 410. 000 566. 000 578. 000 1. 750. 000 CAPAIAN 82. 245 97. 888 110. 000 - - 290. 133 +12. 245 (28. 212) (300. 000) (566. 000) (578. 000) (1. 459. 867) GAP 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL TARGET 40. 700 42. 000 180. 000 190. 000 224. 250 676. 950 CAPAIAN 29. 956 26. 884 14. 000 - - 70. 840 (10. 744) (15. 116) (166. 000) (190. 000) (224. 250) (606. 110) GAP TOTAL PSU Perumahan MBR CAPAIN OUTPUT JAUH DIBAWAH TARGET RPJMN AKIBAT GAP ANGGARAN

Gap Anggaran Penyediaan Perumahan Tahun 2015 -2019 § Terdapat gap yang cukup besar antara kebutuhan anggaran dengan alokasi dalam RPJMN [VALUE]T § Perlu sumber pembiayaan lainnya untuk mengurangi gap output dan anggaran § Loan dan KPBU (Perpres no. [VALUE]T Kebutuhan Anggaran Alokasi RPJMN 38 Tahun 2015) sebagai sumber pembiayaan alternatif

Perubahan Fenomena: Perubahan Paradigma?

PRINSIP DASAR PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH Menjamin Keamanan Bermukim Fokus pada secure tenure bukan kepemilikan Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda Partisipasi Masyarakat Pemda sebagai perencana dan sebagai koordinator pelaksana di daerah Terlibat dalam semua tahapan Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping dan enabler. Terintegrasi dengan Sistem Kota Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota Kolaborasi dan Komprehensif Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar stakeholders.

Integrasi dan Kolaborasi Integrasi. Perumahan = kumpulan rumah + infrastruktur dasar + infrastruktur sosial Integrasi dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman: q Integrasi antara Pembangunan Perumahan dengan infrastruktur serta sarana dan fasilitas pelayanan umum maupan khusus q Integrasi antara Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan Kota Perubahan pendekatan dari pembangunan sektoral kepada pembangunan teritorial (kawasan) Kolaborasi: q Kolaborasi antara antarlevel pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan daerah) q Kolaborasi antar-aktor pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) Perubahan pendekatan dari pembangunan parsial (individual) kepada pembangunan integratif dan kolaboratif (gotong royong)

Mengapa Perlu Integrasi? Perumahan dan Infrastruktur tidak dapat saling berdiri sendiri Perumahan dan infrastruktur serta sarana pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dan komplementer. Tanpa saling medukung, Perumahan dan infrastruktur serta sarana tidak mampu mencapai keberlanjutannya. Integrasi antara Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dengan Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan Kota • Bagaimana perencanaan dapat meningkatkan skala dan kualitas penyediaan perumahan dan permukiman? • Apakah terdapat hambatan pembangunan dan penyediaan perumahan yang berasal dari sistem perencanaan? • Apakah perencanaan dapat menjamin / memastikan kebutuhan lahan pembangunan perumahan dan permukiman secara cepat dan efektif? • Apakah ada alat dan mekanisme perencanaan yang dapat digunakan dalam menyediakan lahan perumahan dan permukiman?

Mengapa Perlu Partnership / Kolaborasi? KOMPLEKSITAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIM Tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagi urusan dan tidak ada lembaga yang bisa menanganinya secara sendirian. Perlu KERJASAMA antar SEKTOR maupun antar AKTOR. Perbedaan komplementer dari orientasi dan karakteristik antara aktivitas swasta (private good) dengan aktivtas pemerintah(public good) § Berorientasi profit § Lincah, kreatif dan inovatif § Memiliki kekuatan sumberdaya yang sangat besar § Difasilitasi pemerintah vs tidak difasilitasi pemerintah Swasta § Tidak berorientasi profit § Memiliki kewenangan yang sangat besar § Memiliki keterbatasan sumberdaya Pemerintah