SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK STISIP

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2016 Unggul Profesional Islami Tatap Muka # 6 Pathology Birokrasi Oleh: Ahmad Mustanir

Pathology Birokrasi Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan.

………………Pathology Birokrasi Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA. , (1988) mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal

………………Pathology Birokrasi Risman K. Umar (2002) Mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi

Prof. Dr. Sondang P Siagian MPA (1994) menyebut serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan yakni : 1. Persepsi gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok dan nepotisme

2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan 3. Tindakan pejabat yang melanggar hukum dengan penggemukan pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya

4. Manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif seperti sewenang, pura sibuk dan diskriminatif 5. Akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi seperti imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja dan sistem pilih kasih

Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup patologi birokrasi dengan menggunakan terminologi Smith (1998) berkenaan dengan kinerja birokrasi yang buruk, dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu :

Ruang Lingkup 1. Dysfunction of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.

Ruang Lingkup 2. Mal – administration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi : perilaku korup, tidak sensitif, arogan, mis - informasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.

Macam - macam patologi birokrasi antara lain : 1. PATERNALISTIK, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. Hal tersebut menjadikan pelayanan publik kurang maksimal dikarenakan sikap bawahan yang terlalu berlebihan terhadap atasan sehingga birokrasi cenderung mengabaikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang wajib menerima layanan sebaik mungkin.

Macam - macam patologi birokrasi antara lain : 2. PEMBENGKAKAN ANGGARAN, terdapat beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi yaitu: semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan semakin besar pula peluang untuk memark-up anggaran, tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan, terdapatnya tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran. Pembengkakan anggaran akan semakin meluas ketika kekuatan civil society lemah dalam mengontrol pemerintah

Macam - macam patologi birokrasi antara lain : 3. PROSEDUR YANG BERLEBIHAN akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit - belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak. 4. PEMBENGKAKAN BIROKRASI, dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan lain - lain yang sebenarnya struktur tersebut tidak terlalu diperlukan keberadaannya. Akibatnya banyak dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara tidak langsung dapat merugikan negara. Sehingga anggaran menjadi kurang tepat sasaran.

Macam - macam patologi birokrasi antara lain : 5. FRAGMENTASI BIROKRASI, banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi tetapi lebih kepada motif tertentu

Fernandes Simangunsong, IPDN. Beberapa macam patologi birokrasi termasuk hal sebagai berikut : AIDS (alfa ijin dikit sakit) Batuk (banyak ngantuk) Flu (facebookan melulu) Kurap (kurang rapi) Kudis (kurang disiplin) TBC (tidak bisa komputer) Asma (asal mengisi absen) Kram (kurang trampil)

Beberapa macam patologi birokrasi termasuk hal sebagai berikut : Asam urat (asal sampai kantor uringan atau tidur) Kejang – kejang (kerja jarang kerja lambat) Pucat pasi (pulang cepat padahal masih pagi) Maag (makan gaji buta) Jantung (kerja suka itungan) Panu (piket asal tulis) Kutil (kurang teliti) Bisul (bisanya hanya siul) Muntaber (mundur tanpa berita)

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi Patologi Birokrasi yaitu: 1. Perlu adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama intansi tertentu saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja namun juga reformasi yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, perbaikan moral, dan merubah cara pandang birokrat, bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi Patologi Birokrasi yaitu: 2. Pembentukan kekuatan hukum dan per. Undang-Undangan yang jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Kita sering melihat bahwa para koruptor tidak pernah jera walaupun sering keluar masuk buih. Ini dikarenakan hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi Patologi Birokrasi yaitu: 3. Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya demokrasi dan rasa ber-tanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin mudah untuk menyeleweng dari hal yang semstinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini

Melalui Prinsip Good Governance Mar'ie Muhammad (Media Transparansi 1998) menyatakan bahwa good governance itu ada jika pembagian kekuasaan ada. Jadi ada disperse of power, bukan concentrate of power. Good governance sama dengan disperse of power, pembagian kekuasaan di tambah akuntabilitas publik dan transparansi publik. Jadi kalau tidak ada prinsip ini, good governance perlu untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang biasanya itu menimbulkan korupsi. Dan korupsi itu selalu abuse of power. Semakin tinggi kualitas dari good governance, semakin rendah korupsi. Sebaliknya semakin rendah kualitas good governance, korupsinya semakin tinggi

T e r im a CP : 0812 4163 143 WA : 0812 4163 143 Line : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir K a s ih email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74@yahoo. co. id