SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK STISIP

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2018 Unggul Profesional Islami MK : Etika Pemerintahan Tatap Muka #2 - Ko. Lu. SI Ahmad Mustanir

Konsep Kolusi • Kolusi adalah suatu kerja sama melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara • Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar

Konsep Kolusi • Sedangkan pengertian kolusi berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kolusi adalah pemufakatan kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain, masyarakat ataupun negara

Di Indonesia sendiri , kondisi tersebut sering terjadi dalam proyek pengadaan barang atau jasa tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah Ciri-ciri kolusi jenis ini adalah: • Pemberian uang pelicin kepada perusahaan tertentu oleh oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu.

Ciri-ciri kolusi jenis ini adalah: • Penggunaan broker (perantara) dalam pengadaan barang dan jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme G 2 G (pemerintah ke pemerintah) atau G 2 P (pemerintah ke produsen), atau dengan kata lain secara langsung.

Macam Kolusi 1. KARTEL. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan definisi ini, satu entitas bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya

Macam Kolusi 2. PENGAWASAN HARGA. • Yang paling umum adalah pengawasan terhadap masuknya perusahaan baru ke dalam pasar. • Para penjual dapat dibatasi ruang geraknya hanya pada satu sub pasar tertentu

Macam Kolusi 3. PERSETUJUAN. • Merupakan persetujuan penetapan harga antar perusahaan dengan tujuan memelihara agar harga stabil, standarisasi, kontraksi yang teratur dan mengurangi ketidakpastian

Macam Kolusi 4. KOLUSI TERSELUBUNG. • Kolusi terjadi apabila kondisi-kondisi yang terjadi dipasar mendukung terciptanya suatu kolusi. Kolusi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu kolusi yang bersifat formal dan kolusi bersifat informal. Kolusi yang tidak formal biasa disebut kolusi terselubung. Para pelaku oligopoli akaan memiliki keinginan yang sama dalam persamaan penetapan harga jual serta persamaan biaya produksi sehingga dalam hal ini akan menyebabkan para pelaku oligopoli ini merasa bahwa mereka sebagai pelaku monopoli bersama. Dalam hal ini para pelaku oligopoli saling mengikat kontrak tertulis, memperluas organisasi dan pengawasan

Permasalahan & Tantangan 1. Hambatan struktural, yaitu praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan pencegahan Kolusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: a) Egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan secara makro. serta berupaya menutuptutupi penyimpangan yang terdapat di sector dan instansi yang bersangkutan

Permasalahan & Tantangan b) Belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; c) Lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; d) Lemahnya sistem pengendalian intern yang memilki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara e) Rendahnya kualitas pelayanan publik

Permasalahan & Tantangan 2. Hambatan Kultural, kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: a) Sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan permasalahan Kolusi;

Permasalahan & Tantangan b) Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan toleran dan melindungi pelaku Kolusi; c) Campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana Kolusi; d) Rendahnya komitmen untuk menangani Kolusi secara tegas dan tuntas;

Kebijakan Anti Kolusi Peraturan mengenai kolusi diatur di UU 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua TAP MPR terkait dengan kolusi, yaitu TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun demikian, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kolusi yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Terima CP : 0812 4163 143 WA : 0812 4163 143 Line : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74@yaho o. id kasih