PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KEISTIMEWAAN DIY Di sampaikan Oleh

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KEISTIMEWAAN DIY Di sampaikan Oleh : PANIRADYA PATI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JABATAN PANIRADYA PATI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENGALAMAN KERJA Drs. Beny Suharsono, M. Si. TEMPAT, TGL LAHIR Brebes, 12 Mei 1965 NIP. 19650512 198602 1 002 ALAMAT Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta PENDIDIKAN S 2 Ilmu Pemerintahan • • • Bertugas di Kelurahan; BAPPEDA Kota Yogyakarta; BKD Provinsi DIY; Biro Organisasi Setda DIY; Biro Umum, Humas & Protokol Setda DIY (TU Pimpinan); Kepala Bagian Otonomi Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Kepala Bidang Pemerintahan, BAPPEDA DIY; Kepala Bidang Perencanaan & Statistik, BAPPEDA DIY; Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Sekretaris DPRD DIY. HP PENGALAMAN ORGANISASI E-MAIL • • 081392869955 benysuharsono 125@gmail. com Ketua LKMD; Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.

RUMUSAN PERMASALAHAN BAGAIMANA ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI DIY SESUAI DENGAN REGULASI YANG BERLAKU ? BAGAIMANA ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM MELAKSANAKAN DANA KEISTIMEWAAN DAN APBD? BAGAIMANAKAH POLA HUBUNGAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN RAJA DENGAN DPRD DIY? BAGAIMANAKAH PEMBAGIAN WEWENANG DAN PENUGASAN KRATON, PAKUALAMAN DAN PEMERINTAH DAERAH ?

A PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

• UUD 1945, Pasal 18: Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. • UUD 1945, Pasal 18 a: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. • UUD 1945, Pasal 18 b: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

KONSEP “KEKHUSUSAN” DAN “KEISTIMEWAAN” DALAM UU NO. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Menimbang: “…pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” Penjelasan Umum: Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

PEMAHAMAN YURIDIS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 17 Agustus 1945 “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan HB IX dan KGPAA Pakualam VIII turut antusiasme mengobarkan semangat nasionalisme rakyat Yogyakarta dengan berbagai gerakan”. 18 Agustus 1945 “Sri Sultan HB IX dan KGPAA Pakualam VIII menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia”. 19 Agustus 1945 “Presiden Soekarno memberikan piagam kedudukan kepada Sri Sultan HB IX dan KGPAA Pakualam VIII”. 5 September 1945 “Sri Sultan HB IX dan KGPAA Pakualam VIII mengirimkan amanat 5 September sebagai bukti yang sah bahwa daerah yang saat itu masih terdiri dari Kasultanan Ngayogyogkarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman kini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta”. 30 Oktober 1945 “Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang ditandatangani secara bersama-sama, dengan menyatakan Negeri Ngayogyakarta, termasuk di dalamnya Negeri Paku Alaman adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia”.

BENTUK PENGELOLAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN SENTRALISASI TERPUSAT/ SENTRALISTIK Tidak ada otonomi, urusan pemerintahan dikendalikan pempus, daerah sbg “penonton” DESENTRALISASI SIMETRIK/ OTDA devolusi, coadministration/ medebewind/ tugas pembantuan, delegasi, privatisasi, dan dekonsentrasi/ field administration) ASIMETRIK/ OTSUS Special territory, special authonomy, special local government w/ special treatment

MODEL DESENTRALISASI ASIMETRIK KONFLIK/POLITIK Bougainville – PNG Quebec – CANADA Mindanau Selatan-FILIPINA Basque/Catalonia – SPANYOL Papua, Aceh - INA IBUKOTA NEGARA Washington DC – USA Jakarta – INA Canberra – AUS KARAKTER WILAYAH (perbatasan, kepulauan) Kalbar, Kepri – INA Potensial Otsus KEBUDAYAAN DIY - INA EKONOMI Pattaya – THAILAND Kepri, Bali, Jakarta – Potensial Otsus

DASAR PENGATURAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UU 23/2014 KELEMBAGAAN DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA Pedoman Kelembagaan Perangkat Daerah berlaku bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, SEPANJANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus. PP 18/2016 Ketentuan Perangkat Daerah istimewa dan khusus diatur dgn Permendagri setelah mendapat pertimbangan tertulis Men. PANRB. UU Otsus dan Keistimewa-an mengamatkan lembaga khusus dan keistimewaan. UU OTSUS DAN KEISTIMEWAAN Permendagri 8/2017 – Perangkat Daerah DIY 10

KEKHUSUSAN PERANGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UU 13/2012 KEISTIMEWAAN DIY KEWENANGA N KELEMBAGAA N DIY MEMPERHATI KEISTIMEWA KAN AN BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DAN AN ASLI NOMENKLAT UR Keistimewaan historis sosial budaya pemerintahan UU 23/2014 PEMDA PERANGKAT DAERAH DIY PERMENDAGRI KELEMBAGAAN PEMDA DIY KELEMBAGAA N PEMDA MENGATUR PEDOMAN KELEMBAGAA N PERANGKAT DAERAH PP 18/2016 Permendagri 8/2017 PERDAIS 1/2018 KELEMBAGAAN PEMDA DIY UU SEKTOR WAJIB MENDASARK AN PADA UU PEMDA

PERDAIS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG KELEMBAGAAN DIY PERDAIS NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN RUANG TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN PERDAIS NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

SEMANGAT KEISTIMEWAAN DIY Pengelolaan Pe Ener les gi n ga ian i Tat a Nila i i ta Ta Norma n Se & Pa g an ng Ru an olog Teh n Pengetahuan HAMEMAYU HAYUNING BAWANA LH Bu day a Pendi dikan an t eha s e K ce Re san i a n MANUNGGALING KAWULO GUSTI Semangat keistimewaan a disi a r T ur Luh Pariwisata nd i Adat Istiadat Be SANGKAN PARANING DUMADI om on Ek n du n i l ter rga Ke Wa tar

Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat manusia Jogja PANCA MULIA Atas dasar tegaknya nilai integritas ARAH PEMBANGUNAN DIY LIMA TAHUN KE DEPAN (2017 – 2022) Silang budaya diletakkan sebagai strategi harmoni kehidupan masyarakat Jogja Mewujudkan sistem tatakelola pemerintahan yang baik Perilaku bermartabat ASN Silang kelembagaan diletakkan sebagai strategi pengkatan kualitas SDM Atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan & kebersamn Tata dan perilaku yang demokratis Silang birokrasi diletakkan sebagai strategi menciptakan good governance Penguatan ekonomi berbasis sumberdaya lokal (keunikan teritori) Harmoni masy dan birokrasi Silang birokrasi diwujudkanmelalui program besar yang lintas sektor Strategi kebudayaan diletakkan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan Mengisi IORA untuk mewujudkan keadilan sosial & beradab Kemampuan & ketrampilan SDM yg berdaya saing Kualitas & keragaman perekonomian masy Silang keruangan diletakkan untuk memajukan wilayah pinggiran Kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masy

B PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DAN APBD

DEFINISI DAN PENJELASAN DEFINISI DANA KEISTIMEWAAN DIY • Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke DIY. PENGALOKASIAN DANA KEISTIMEWAAN DIY • Dana Keistimewaan DIY diajukan oleh Pemda DIY, dibahas dengan kementerian/lembaga terkait, dan kemudianggarkan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. • Pedoman dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan

Dana Keistimewaan DIY Sumber Dana APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY Peruntukan Untuk Pemda DIY dan Dikelola oleh Pemda DIY Alokasi & Penyaluran Melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara Kewenanganan Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU 23/2014 (Pemerintahan Daerah) Diatur Didalam UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; (5) Tata Ruang Penjabaran Lanjutan Diatur melalui Perda Istimewa (Perdais) yang Dibentuk oleh Gubernur DIY dan DPRD DIY Alokasi Dana Keistimewaan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Dasar Alokasi • UU 13/2012 Pasal 42; • PMK Nomor 173/PMK. 07/2017, Pasal 6.

ATURAN YANG MELANDASI Dasar Hukum Nasional Peraturan Daerah 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Keistimewaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 2. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY. 4. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017 -2022 Peraturan Gubernur DIY Peraturan Gubernur Nomor 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

PENDANAAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PEMERINTAH PUSAT (MENDAGRI, MENKEU, MENEG PPN/BAPPENAS) DI BAHAS BERSAMA USUL PERDAIS 5 KEWENANGAN URUSAN ISTIMEWA K/LPNK TERKAIT DISETUJUI DANA KEISTIMEWAAN (Transfer ke DIY) KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN MELIPUTI: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. 3. Kebudayaan. 4. Pertanahan. 5. Tata ruang. DILAKSANAKAN OLEH PEMDA DIY

KETENTUAN PENYALURAN (1) ❑ Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. ❑ Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2014 dilakukan secara bertahap sesuai dengan laporan pencapaian kinerja dengan rincian sebagai berikut: ❑ tahap I disalurkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu Dana Keistimewaan ; ❑ tahap II disalurkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80% (delapan puluh persen); dan ❑ tahap III disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80% (delapan puluh persen). ❑ Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan yang disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan.

KETENTUAN PENYALURAN (2) ❑ Syarat Penyaluran Dana Keistimewaan DIY untuk tahap I : a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; b. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diiberi kuasa; c. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I; d. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan e. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan a. Syarat Penyaluran Dana Keistimewaan DIY untuk tahap II/III : a. SPT JM yang ditandatangani oleh. Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa; b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II/III; c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I/II yang telah diverifikasi; dan – Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I/II yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan b. Sisa Anggaran Dana Keistimewaan DIY yang tidak terserap dan berada di Kas Daerah Pemerintah DIY akan diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I pada Tahun Anggaran berikutnya.

C KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN GUBERNUR DAN DPRD DIY

TUGAS DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UU 13/2012 Pasal 17 (1) DPRD DIY mempunyai kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Selain bertugas dan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY bertugas dan berwenang: a. menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. membentuk Perda dan Perdais bersama Gubernur. (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD DIY yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UU 13/2012 Pasal 10 TUGAS a. b. c. d. e. f. g. h. i. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD DIY; mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas bersama; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah DIY di kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. WEWENANG (2) Gubernur berwenang: a. mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perdais; b. menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD DIY; c. menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PENGATURAN KEISTIMEWAAN DIY UU 13/2012 Pasal 5 a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka NKRI; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Sekian, dan. . . . Terima kasih atas perhatiannya