PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BKPSDMD
PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BKPSDMD KABUPATEN BREBES
Reformasi Manajemen ASN 2 “Pengelolaan ASN berbasiskan Sistem Merit” Perencanaan ASN sesuai arah pembangunan Penghargaan berdasarkan kinerja Kebutuhan ASN berdasarkan ABK Sistem Seleksi CPNS menggunakan CAT & Promosi JPT Secara Terbuka Penilaian Kinerja dg SKP dg penilaian 360⁰ Pengembangan kapasitas ASN Diklat PNS minimal 5 hari/tahun Pemberhentian ASN karena tidak mencapai kinerja UU 5/2014 ASN Penggajian & Tunjangan berdasarkan beban, tanggung jawab & resiko pekerjaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua berdasarkan iuran pasti
Misi Kebijakan ASN Penataan Struktur Organisasi 3 Profesionalisasi ASN Penataan Jumlah dan Distribusi ASN MISI Penataan Sistem Seleksi CPNS Promosi JPT secara Terbuka KEBIJAKAN Peningkatan Kesejahteraan ASN Peningkatan Integritas dan Disiplin
ROADMAP PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 4 Tantangan Manajemen SDM ke Depan COMPETITIVE-AFTA-MEA • • • 2015 • Profil SDM ASN saat ini ASN BERWAWASAN INTERNASIONAL/GLOBAL PENGUASAAN BAHASA ASING PENGUASAAN IT/DIGITAL KEBIJAKAN STRATEGI ASN 2015 -2019 1. Perencanaan ASN sesuai dg Arah Pembangunan & Kebutuhan 2. Pengadaan ASN Bebas KKN 3. Profesionalisme ASN Tantangan SDM Internal • Ketersedian ASN dgn Strategi Pembangunan • > 40% Kualifikasi Pendidikan ASN Masih SLTA ke bawah & Kompetensi belum memadai 2019 SMART ASN
ROADMAP ASN 2015 -2019 SASARAN 2015 2016 2017 5 2018 2019 SASARAN 2 SASARAN 1 ASN AWARD Audit Organisasi & Penataan ASN & Redistribusi Pegawai Perencanaan ASN Moratorium CPNS Terbatas Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN sesuai dengan Arah Pembangunan Nasional (NAWACITA) Standar Kompetensi Jabatan Rekruitmen ASN Rekruitmen CPNS & PPPK (Pendidik, Kesehatan, Penegak Hukum, Formasi Khusus, dan Tenaga Teknis yg mendukung Nawa Cita) Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Management JPT & JA ASN & Pengembangan Assessment Centre SASARAN 3 RPP UU ASN Profesionalisme ASN Managemen t Gaji & Tunj. berbasis kinerja Syarat Sertifikat dlm Jabatan Inpassing nasional JF SMART ASN Berbasis Sistem Merit
KEBUTUHAN PEGAWAI ASN S. D. TAHUN 2019 No. URAIAN 1 KEBUTUHAN ASN BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA S. D. TAHUN 2019 2 PUSAT (orang) DAERAH (orang) 6 JUMLAH (orang) 1. 527. 683 5. 365. 086 6. 892. 769 JUMLAH PNS S. D. AKHIR TAHUN 2016 889. 500 3. 485. 948 4. 375. 448 3 PENSIUN PNS TAHUN 2015 S. D. 2017 39. 909 184. 701 224. 610 4 KEKURANGAN ASN SAMPAI TAHUN 2019 (1 - (2 + 3)) 678. 092 2. 063. 839 2. 741. 931 § Kekurangan ASN s. d. tahun 2019 adalah 2. 741. 931 § Rata- rata kekurangan ASN setiap tahun (2017 -2019) adalah 913. 977
REKAPITULASI SEMENTARA PNS PEMERINTAH KAB BREBES YG MENCAPAI BUP, APS, MD. ( 5 TH ) TH BUP APS MD JML 2014 2015 2016 2017 2018 JML 250 240 384 474 532 1880 11 20 18 2 51 49 78 86 5 218 310 338 494 481 532 2155 KET 7
KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI 8 1. PNS yang pensiun pada Tahun 2017 dan 2018 2. Penataan struktur organisasi 3. Peta jabatan melalui analisis jabatan 4. Kebutuhan pegawai melalui analisis beban kerja 5. Redistribusi pegawai 6. Rasio belanja pegawai 7. Luas wilayah
JABATAN – JABATAN TERKAIT NAWACITA YANG MENJADI PRIORITAS UNTUK FORMASI • • • 9 Tenaga Pendidik (dosen-guru) Tenaga kesehatan (dokter-perawat-bidan) Penegak hukum (jaksa-hakim) Poros maritim Infrastruktur Ketahanan energi Ketahanan pangan Reformasi birokrasi Instruktur Penjaga lapas dan jabatan yang menjadi tugas pokok instansinya
10 Rekrutmen ASN PENAMBAHAN PEGAWAI BARU MEMPERHATIKAN 1. Peta Jabatan 2. Analisis Beban Kerja 3. Rasio Belanja Pegawai 4. Luas wilayah 5. Jumlah Penduduk 2015 Formasi Karena : v PENSIUN, BUP, APS v MENINGGAL DAN v MUTASI/ROTASI Moratorium (ditunda) 2016 1. PROGRAM WAJIB v KESEHATAN v PENDIDIKAN v PENANGGULANGAN KEMISKINAN Moratorium (ditunda) 2017 Nawacita 2018 ARAH PEMBANGUNAN (NAWACITA) Nawacita 2019 Nawacita 2. PROGRAM PRIORITAS q PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR q PEMBANGUNAN POROS MARITIM q PEMBANGUNAN KETAHANAN 3. PROGRAM DUKUNGAN ENERGI REFORMASI BIROKRASI q PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PENDAPATAN PEMERINTAH KAB BREBES TH 2018 , BELANJA PUBLIK, BELANJA PEGAWAI Rp. 1. 196. 852. 264. 000 43, 75 % BELANJA PUBLIK Rp. 1. 538. 544. 426. 000 56, 25 % 11
PERENCANAAN ASN Kebutuhan ASN Provinsi/Kab/Kota Minimal memperhatikan Rasio Belanja dan jumlah penduduk Jabataan Yang tepat untuk melaksanakan tugas pokok organisasi 1 PETA JABATAN ABK Setiap Jabatan memikul tugas paling sedikit 1250 Jam per tahun Tes (TKD-TKB) Sesuai Dengan Kompetensi jabatan 4 3 2 KEBUTUHAN ASN Kebutuhan ASN Kem/Lembaga Sesuai dengan Mandat Instansi 12 FORMASI ANGGARAN BELANJA SDM APARATUR
PENGADAAN ASN Rekruitmen Nawacita Pembangunan FORMASI PNS PPPK 1 v Program Wajib v Program Prioritas v Program Dukungan RB Secara online ü PENGUMA N ü PELAMARA N ü ADMINSTR ASI Sesuai dengan kebutuhan TKD CAT 2 4 3 TES TKB CAT 13 LULUS ASN YANG PROFESIONAL
PRINSIP PENGADAAN ASN TKD CAT TKB CAT MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA DAN MENDAPATKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL 14
PENATAAN SDM APARATUR Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan SDM di lingkungan dapat di lakukan § Perpindahan dari Antar Daerah § Perpindahan unit kerja § Perpindahan jabatan § Peningkatan kompetensi diperlukan pengaturan (PP- Perpres - PERMEN) Kebijakan formasi CPNS : • Jab ADM Pelaksana di Bidang Teknis • Jab Fungsional (Pertama, Terampil dan Pemula) REDISTRIBUSI PEGAWAI CPNS KEBUTUHAN ASN Kekuarangan ASN dapat dipenuhi melalui : • Formasi Sekolah Kedinasan • Formasi Khusus • Formasi Umum PPPK Kekurangan ASN untuk Jab Fungsional dapat juga di penuhi melalui pengangkatan jalur formasi PPPK (menunggu PP PPPK) 15
NOMENKLATUR JABATAN Nomenklatur Jabatan Administrasi Pelaksana PER MENPANRB NO. 25 TAHUN 2016 adalah Sebagai Dasar untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Peta jabatan Kebutuhan Perencanaan (Formasi) Pengadaan (TKD – TKB) Pendidikan Kompetensi Sasaran Kerja Pembinaan Karier Kelas Jabatan Pangkat dan Jabatan Penggajian Pemberhentian 16
JUMLAH JABATAN PELAKSANA MENURUT URUSAN = 2648 NO Kelompok Urusan 1 KESEKRETARIATAN 1 Perencanaan 2 Sistem Informasi dan Dokumentasi 3 Hubungan Masyarakat 4 Hukum 5 Kepegawaian 6 Keuangan 7 Organisasi/ Kelembagaan 8 Pelaporan 9 Pengawasan 10 Perlengkapan 11 Tata Usaha 12 Tatalaksana Agama Energi dan Sumber Daya Mineral Hukum dan HAM Keamanan Kearsipan Kebudayaan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Kepemudaan dan Olah Raga Kesehatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Komunikasi dan Informasi Teknologi Komputer 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumla h 23 14 16 62 65 112 24 27 57 116 41 23 89 84 11 28 5 113 19 50 7 59 32 57 NO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kelompok Urusan Lingkungan hidup Moneter dan Fiskal Nasional Pangan Pariwisata Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Penanaman modal Pendidikan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perdagangan Perhubungan Perindustrian Perpustakaan persandian Pertahanan Pertanahan Pertanian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman politik Luar Negeri Sosial Statistik Tenaga Kerja Transmigrasi 17 Jumlah 20 258 7 3 99 9 21 45 310 38 28 180 92 7 5 17 79 132 22 19 36 5 18 10
TUJUAN 18 Ø Pegawai ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku Public Service/ penyelenggara pelayanan masyarakat. Ø Pegawai ASN yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan). Ø Pegawai ASN yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja. Ø Pegawai ASN yang kompeten sesuai tuntutan jabatan.
1. PEMBANGUNAN KESEHATAN KES, BKKBN, PEMDA Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi JABATAN UTAMA Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat 19 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1 Apoteker 2 Asisten Apoteker 3 Bidan Dokter (Dokter umum dan Dokter 4 Spesialis) 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Perawat 8 Perawat Gigi 9 Epidemiolog Kesehatan 10 Entomolog Kesehatan 11 Fisikawan Medis 12 Fisioterapis 13 Nutrisionis 14 Perekam Medis 15 Pengawas Farmasi dan Makanan 16 Penyuluh Keluarga Berencana 17 Teknik Elekromedis 18 Teknisi Gigi 19 Terapis Transfusi Darah 20 Terapis Wicara
2. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif JABATAN UTAMA 1 Guru (SD & Mata pelajaran) 2 Dosen 3 Dokter Pendidik Klinis Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter 20 Kem dikbud, Kem Dikti, Kem Agama, Kem Perindustrian, Kem Kelautan, Kem Perhubungan, Kem Hukum dan HAM, Kem Kesehatan Prov/Kab/Kota Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Tinggi
3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kem Keungan, Kem Koperasi, Kem Perekonomian, Kem Perdagangan, Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial) JABATAN UTAMA Pertumbuhan ekonomi Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil Penciptaan lapangan kerja Peningkatan Taraf Hidup Penduduk Perluasan pelayanan dasar 21 Perkuatan basis perekonomian perdesaan Pengembangan kewirausahaan 1 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 2 Penyuluh Pajak 3 Penyuluh Perindag Analis Penerimaan Negara Bukan 4 Pajak 5 Analis Distribusi Pita Cukai 6 Analis Ekonomi 7 Analis Ekonomi Kreatif 8 Analis Ekonomi Makro 9 Analis Fiskal 10 Analis Pabean dan Cukai 11 Analis Pajak 12 Analis Penanaman Modal 13 Analis Penanggulangan Krisis 14 Instrukur Pengawas Perdagangan Berjangka 15 Komoditi 16 Penyuluh Perekonomian 17 Analis Koperasi 19 Penyuluh Koperasi 20 Pranata Koperasi 21 Medik Viterriner 22 Paramedik Viteriner
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Ketersediaan JABATAN UTAMA Jalan dan Jembatan Ketersediaan Pelabuhan Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Pendukung 22 Ketersediaan Bandara Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pembina Jasa Kontruksi Teknisi Penerbangan Teknik Pangairan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Teknik Jalan dan Jembatan Teknik Penyehatan Lingkungan Analis Jalan dan Jembatan Analis Pelabuhan Analis Pelayaran Analis Penerbangan Inspektur Angkutan Udara Inspektur Bandar Udara Inspektur Keamanan Penerbangan Inspektur Kelaikan Udara dan 14 Pengoperasian Pesawat Udara 15 Inspektur Naviasi Penerbangan
5. PEMBANGUNAN POROS MARITIM 23 JABATAN UTAMA Peningkatan budaya bahari, dan iptek Kelautan Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan Peningkatan produk kelautan Pengembangan pelabuhan perikanan dansentra perikanan terpadu Pembangunan Kemaritiman Peningkatan taraf hidup nelayan : pemberian akses terhadap umber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan Peningkatan pasar luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan, penambahan kawasan onservasi, dan Rehab pesisir dan kualitas lingkungan laut Konektivitas (tol) laut dan industri maritim Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU) Pengelolaan daerah perbatasan laut, pulau kecil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Pengawas Keselamatan Pelayaran Surveyor Pemetaan Pengawas Perikanan Pengamat Meteorologi dan Geofisika Rescuer Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pemeriksa Bea dan Cukai Analis SAR Pengawas Pelabuhan Bakes Bosun Juru listrik Juru Mesin Juru Minyak Juru Mudi Kasapdek Kasapmesin Kelasi Kerani Konselor Masinis Kapal Mualim Kapal Nakhoda Pengawas Cuaca Pengendali dan Pemelihara Radar Penyelam Penyuluh Keamanan Laut Pranata Sar Oiler Operator Komunikasi Operator Radio Panggil Serang Teknisi Kapal
6. PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI 24 JABATAN UTAMA Pembangunan kilang minyak Pengendalian impor minyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tata Kelola Industri Migas dan Energi Percepatan pembangunan pembangkit listrik Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua Pembangunan Kedaulatan Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke Gas Energi Iklim investasi migas yang kondusif Peningkatan penggunaan batubara dan gas Pengembangan biofuel, Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Peningkatan kapasitas tangki 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Inspektur Tambang Pengamat Gunung Api Penyelidik Bumi Analis Konservasi Energi Analis Usaha Jasa Mineral dan Batubara Analis Harga dan Subsidi Bahan Bakar Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Analis Kelaikan Teknik Minyak dan Gas Bumi Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Analis Ketahanan Energi Analis Konservasi Energi Analis Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi Analis Pengembangan Investasi Analis Investasi dan Kerjasama Inspektur EBTKE Analis Program Energi Baru Terbarukan Pengawas Usaha Produksi dan Pemasaran Analis Program Ketenagalistrikan Analis Program Mineral dan Batubara Analis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Analis Wilayah Pertambangan Penyelidik Geologi Analis Penyertaan Modal pemerintah Analis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara Analis Logam Analis Pemanfaatan Energi Analis Pengembangan Energi Analis Penyediaan Energi Analis Pengembangan Infrastruktur standar Analis Pengembangan Investasi Minyak dan Gas bumi Pengawas Konservasi Energi
7. PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 25 Reforma agraria Peningkatan produksi padi dan pangan lain Pengendalian harga dan impor pangan Peningkatan produksi ikan, garam, rumput laut JABATAN UTAMA Stop konversi lahan produktif Pembangunan Kedaulatan Pangan Pemulihan kesuburan lahan Pembangunan Desa Mandiri Benih Pengembangan pertanian organik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Pengawas Benih Tanaman Pengawas Bibit Ternak Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pengawas Mutu Pakan Pengawas Pembudidayaan Ikan Pengendali Ekosistem Hutan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Penyuluh Kehutanan Penyuluh Perikanan Penyuluh Pertanian Analis Ketahanan Pangan Analis Pasar Hasil Perikanan Analis Produksi Perikanan Tangkap Pengawas Mutu Hasil Perikanan Analis Lahan Pertanian Analis Industri Pangan Analis Potensi Perbenihan
8. PEMBANGUNAN DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pemeriksa Assesor Auditor Analis Laboratorium Pemeriksa Pajak Peneliti Pengawas Radiasi Pengelola Keuangan Penghulu Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Mutu Barang Pranata Nuklir Psikolog Klinis Radiografer Operator Transmisi Sandiman Statistisi Pemeriksa Desain Industri Pemeriksa Paten Pemeriksa Merek Analis Berkas Sengketa Analis Pemerintahan Analis Pemilihan Umum Analis Perumusan SNI Analis Pengukuran dan Pemetaan Analis Penggunaan dan 26 Pemanfaatan Tanah 26 27 Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah 28 Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran HAK 29 Pengelola Sistem informasi dan jaraingan 30 Atase 31 Atasse Perdagangan 32 Juru Ukur 33 Petugas Pembina Jasmani dan Mental Pegawai 34 Pembina Mental 35 Pemeriksa Laboratorium 36 Pemeriksa Transaksi Keuangan 37 Pengawas Industri 38 Pengawas Kemetrologian 39 Pengawas Kepatuhan Transaksi Keuangan 40 Pengawas Lalu Lintas Darat 41 Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan 42 Pengelola Bengkel 43 Pengelola Data Pelayanan Perpajakan 44 Pengelola Teknologi Informasi 45 Pengendali Jaringan Komunikasi 46 Pengedali Jaringan Sistem Satelit 47 Psikolog 48 Operator Alat Berat 49 Operator Kilang dan Utilitas 50 Teknisi Alat Berat 51 Teknisi Laboratorium
9. PEMBANGUNAN PENEGAK HUKUM Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Situasi Kondusif Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Kepastian dan Penegakan Hukum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 Jaksa Agen Analis Keimigrasian Pemeriksa Keimigrasian Polisi Kehutanan Diplomat Satuan Polisi Pamong Praja Analis Dukungan Operasi Narkotika Analis Hakim Analis Intelijen Analis Keamanan Analis Materi Sidang Analis Narkoba Analis Operasi Intelijen Keimigrasian Analis Penuntutan Analis Penyidikan Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM Analis Rekrutmen Hakim Analis Sengketa Peradilan Pengadministrasi Penanganan Perkara Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengelola Data Perkara Penjaga Tahanan Panitera Pengganti Penyidik Penyuluh Narkoba Penyuluh HAM Penyuluh Narapidana Petugas Pengejaran Petugas Penindakan Pengemudi Pengawal Tahanan Perawat Senjata Api Pengelola Warga Binaan Pemasyarakatan Analis Kekayaan Intelektual Pengelola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 27
BIROKRAT YANG DI INGINKAN SBB: TERIMA KASIH 28
- Slides: 28