Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Informasi & Komunikasi Publik

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika WAJIB Pasal 28 (F) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (sesuai Lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah )

Empat Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo & Unit Kerja Pelaksana Pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika (Ditjen SDPPI) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Ditjen IKP) Urusan Pemerintahan Pusat Urusan Pemerintahan Konkuren Penyelenggaraan pos dan informatika (Ditjen PPI) Penatakelolaan aplikasi informatika (Ditjen Aptika)

PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN KAB /KOTA No Sub Urusan Kewenangan Daerah 1. Informasi Pengelolaan dan informasi dan Komunikasi komunikasi publik Publik pemerintah daerah kabupaten/kota Pelaksanaan Urusan Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik. Pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi kabupaten/kota dalam hal kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi. 5

PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN PROVINSI No Sub Urusan Kewenangan Daerah 1. Informasi Pengelolaan dan informasi dan Komunikasi komunikasi publik Publik pemerintah daerah provinsi Pelaksanaan Urusan Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik. Pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi provinsi 6

LAYANAN UTAMA SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK No. 1. Layanan Utama Fungsi Dasar Penyediaan informasi Perumusan Kebijakan teknis bidang penyediaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. informasi Monitoring opini dan aspirasi publik Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Kebijakan teknis bidang penyebarluasan informasi Pengelolaan media komunikasi publik Pelayanan informasi publik Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik 3. Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Layanan Hubungan media Kemitraan dengan pemangku kepentingan Manajemen krisis komunikasi publik 4. Pemberian dukungan pengelolaan Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola

KEMAMPUAN DAERAH PENATAANKELEMBAGAAN MERAKIT MESIN BIROKRASI DINAS APBD FP 1 FP 5 FAKTOR TEKNIS URUSAN JUMLAH PENDUDUK SEKRE FP 4 FP 3 LUAS WILAYAH JUMLAH SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK FU 2 JUMLAH OPD & UPT JUMLAH LAYANAN PUBLIK & KEPEMERINTAHAN YG BUTUH APLIKASI PIKP FU 3 FU 4 FU 1 FU 2 E-GOV FU 5 JUMLAH APARATUR NEGARA FU 3 FU 4 FU 1 FP 2

TAHAPAN PENATAAN URUSAN & KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH RPP PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN MEMUAT : FUNGSI UTAMA & PENDUKUNG PELAKSANAAN URUSAN KOMINFO: MENYUSUN NSPK PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN KOMINFO & BAPPENAS : MENETAPKAN PROGRAM PRIORITAS PP 18/2016 PERANGKAT DAERAH MEMUAT: INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN UNTUK PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KOMINFO: PM 13/2016 PENETAPAN INTENSITAS URUSAN UNTUK PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAERAH: MENYUSUN PERDA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOMINFO: PM 14/2016 PEDOMAN PENYUSUNAN OTK PERANGKAT DAERAH, CAB. DINAS, & UPT DAERAH: MENYUSUN PERKADA OTK PERANGKAT DAERAH KOMINFO: MELAKUKAN RAKORTEK HARMONISASI RENCANA KERJA & SINERGITAS RESOURCES KOMINFO: MENYUSUN PM KAMUS UNIT KOMPETENSI BID. KOMUNIKASI KOMINFO MELAKUKAN PEMBINAAN & PENGAWASAN DAERAH: PERKADA STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Dasar hukum Pemda menyelenggarakan informasi publik: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 347 Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pasal 391, 392 Pemda wajib menyediakan informasi Pemda yang terdiri atas: a) Informasi pembangunan daerah, yang memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah (mencakup: kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah). b) Informasi keuangan daerah (paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan). Pasal 348, Sanksi bagi yang melanggar • • Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

DINAS KOMINFO JANTUNG REFORMASI BIROKRASI DAERAH • Sesuai Nawacita ke-dua yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Maka Dinas Kominfo berperan dalam membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan sasaran 1. meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; 2. makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; 3. dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh perangkat daerah

KOMINFO STATISTIK & PERSANDIAN SEBAGAI FONDASI PEMERINTAHAN Fungsi Teknis Sektoral Pendi dikan DEMOCRATIC GOV Fungsi Teknis Dukungan G O O D G O V E R NA N CE Keseh atan Keten agake rjaan Sosial Tranti bbum Perhu bunga n AKSES INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK UNTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI DALAM PEMERINTAHAN VALIDITAS DATA PEMERINTAHAN STANDARISASI FUNGSI MANAJEMEN PENYENGGARAAN URUSAN (Perencanaan, Pelaksanaan, Keuangan, Pengawasan, Penelitian, Kepegawaian PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN, TUSI YANG CLEAR CUT UP. Pengelolaan Infor. ormasi & Komunikasi Publik Urusan. E – Gov & Persandian Urusan. E Government & Statistik Sektoral Badan Teknostruktur Daerah Bag. Organisasi Setda

MEMBANGUN REPUTASI YANG KUAT BACK OFFICE FRONT OFFICE Menciptakan Ruang Partisipasi Masyarakat untuk berkomunikasi menyampaikan aspirasinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada Menciptakan Transparansi proses pelayanan publik dengan memanfaatkan TIK sehinga tercipta pelayanan pemda yang cepat, mudah, murah, aman dan pasti selesai tepat waktu. CITRA PEMERINTAHAN DAERAH YANG HADIR UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN PEMERINTAHAN YANG PRIMA

RKP 2019 REPUBLI K INDONE SIA Kesinambungan Implementasi Money Follows Program Menajamkan Prioritas Nasional RKP 2019 2017 2018 2019 23 PN 10 PN 5 PN 154 PP 30 PP 24 PP Memastikan Pelaksanaan Program Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3) Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 18

REPUBLI K INDONE SIA Tema dan Prioritas Nasional Tema “Pemerata an Pembangu nan untuk Pertumbu han Berkualita s” 1 2 3 4 5 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 19

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Bagian Kesatu Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Bagian Kedua Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Bagian Ketiga Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda Bagian Keempat Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Bagian Kelima Pengelolaan Media Komunikasi Publik Bagian Keenam Pelayanan Informasi Publik Bagian Ketujuh Layanan Hubugan Media Bagian Kedelapan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Bagian Kesembilan Manajemen Krisis Komunikasi Publik Bagian Kesepuluh Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Bagian Kesebelas Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IV LAIN - LAIN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN LAIN –LAIN Pelaksanaan Fungsi Juru Bicara Pelaksanaan fungsi komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di luar dari Dinas koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyiapan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah evaluasi pemanfaatan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah fungsi juru bicara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terima Kasih “Komunikasi lancar, informasi benar” 22