Pengertian Pegadaian Gadai adalah suatu hak yang diperoleh

Pengertian Pegadaian ◦ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya

Perusahaan Umum Pegadaian ◦ Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai ◦ Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata Pasal 1150

Tugas Pokok ◦ memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat

Tujuan Pokok ◦ Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut : ◦ Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. ◦ Mencegah praktek pengadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

Fungsi Pokok ◦ Fungsi pokok penggadaian adalah sebagai berikut : 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan cermat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi penggadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pengadaian. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian

Stuktur Organisasi Pegadaian ◦ Perum Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Sehingga, yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. ◦ Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberentian dewan Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberentian anggota-anggota Dewan Pengawas (Komisaris) Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh dua orang dan maksimal lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan komisaris selama tiga tahun dapat diangkat kembali.

Stuktur Organisasi di Perum Pengadaian

KEGIATAN PEGADAIAN ◦ PENGHIMPUN DANA ◦ PENGGUNAAN DANA

Penghimpunan Dana ◦ Pinjaman jangka pendek dari perbankan ◦ Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun) ◦ Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterioma dimuka, dan lain-lain) ◦ Penerbitan obligasi Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 (dua) kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar Rp 25 miliardan penerbitan yang kedua kalinya adalh pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 miliar, sehingga sampai tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 miliar. ◦ Modal sendiri

Penggunaan Dana ◦ Uang kas dana likuid lain ◦ Pembelian dan pengadaan berbagai bbentuk aktiva tetap dan inventaris ◦ Pendanaan kegiatan operasional ◦ Penyaluran dana ◦ Investasi lain

Katagori Barang gadai ◦ Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Perum Pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain: A. Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. B. Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain. C. Kendaraan : sepeda, motor, mobil. D. Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah. E. Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dal lain-lain. F. Tekstil : kain batik, permadani. G. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

BARANG TIDAK BISA DI GADAI • Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. • Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. • Barang dagangan dalam jumlah besar. • Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut. • Barang-barang yang amat kotor. • Kendaraan yang sangat besar. • • • Barang-barang seni yang sulit ditaksir. Barang-barang yang mudah terbakar. Barang-barang jenis senjata, amunisi. Barang-barang yang disewa belikan. Barang-barang milik pemerintah. Barang-barang illegal

Pihak yang terlibat dalam pengadaian: 1. 2. 3. Nasabah petugas taksir kasir

Fasilitas yang diberikan a. KCA (Kredit cepat aman) b. Kreasi (Kredit angsuran fidusia) c. Krasida (Kredit angsuran sistem gadai) d. Gadai Syariah e. Jasa Taksiran f. Jasa titipan g. Krista (Kredit usaha rumah tangga) h. Kucica (kiriman uang cara instan, cepat, dan aman)

Prosedur pegadaian 1. Nasabah datang langsung ke pegadaian untuk mendapatkan informasi tentang pegadaian seperti barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan bunga pinjaman. 2. penyerahan barang jaminan disertai bukti diri (KTP) ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan 3. barang jaminan dilakukan penaksiran oleh penaksir untuk menetapkan nilai taksir barang 4. setelah nilai taksir, kemudian penentuan jumlah pinjaman disertai sewa modal (bunga pinjaman) kepada calon peminjam. 5. jika nilai disetujui oleh nasabah maka barang jaminan ditahan dan pegadaian akan mengeluarkan surat bukti gadai

Prosedur pegadaian

PELELANGAN ◦ Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila terjadi hal-hal berikut 1. Pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan 2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan

Hasil pelelangan ◦ Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum pegadaian yang terdiri dari : 1. Pokok pinjaman 2. Sewa modal atau bunga 3. Biaya lelang ◦ Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada wal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian