MENGENAL HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT KONVENSI

  • Slides: 38
Download presentation
MENGENAL HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT KONVENSI HAK ANAK (KHA) DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN

MENGENAL HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT KONVENSI HAK ANAK (KHA) DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 23 Th. 2002 OLEH: Dra. SRI SATUTI, MM KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA SALATIGA

LANDASAN FILOSOFIS § Anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.

LANDASAN FILOSOFIS § Anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. § Anak adalah generasi penerus keluarga, bangsa dan peradaban. § Anak adalah pemilik dan penentu masa depan bangsa

LANDASAN SOSIOLOGIS • Jumlah anak di Indonesia adalah sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 85

LANDASAN SOSIOLOGIS • Jumlah anak di Indonesia adalah sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 85 juta anak. • Masih banyak pola pikir dan perilaku yang menjadikan anak sebagai obyek dan properti orang dewasa (orang tua, guru, pemerintah, dll. ) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak • Norma perlindungan anak dan hak anak belum banyak dipahami dan belum dipraktekkan.

Prinsip Perlindungan Anak �Non diskriminasi �Kepentingan terbaik bagi anak �Hak hidup, kelangsungan hidup dan

Prinsip Perlindungan Anak �Non diskriminasi �Kepentingan terbaik bagi anak �Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan �Mendengarkan pendapat anak

ANAK Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

ANAK Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan » (UU PA 23/2002 Pasal 1 ayat 1)

ASAS PERLINDUNGAN ANAK (Pasal 2, UU No. 23, Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak) Penyelenggaraan

ASAS PERLINDUNGAN ANAK (Pasal 2, UU No. 23, Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak) Penyelenggaraan Perlindungan anak ber-asas-kan Pancasila dan ber-landas-kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar KHA.

APA ITU KONVENSI HAK ANAK (KHA) ? ? ?

APA ITU KONVENSI HAK ANAK (KHA) ? ? ?

Riwayat “Adopsi” Hak Anak • Tahun 1923, Eglantyne Jebb, pendiri “Save the Children” membuat

Riwayat “Adopsi” Hak Anak • Tahun 1923, Eglantyne Jebb, pendiri “Save the Children” membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (“Declaration of the Rights of the Child’ • Tahun 1924, Deklarasi Hak Anak itu di adopsi untuk pertama kalinya secara internasional oleh Liga Bangsa; dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”. • Tahun 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia. (Catatan: “Hak Anak bagian dari HAM”) • Tahun 1959, Majelis Umum PBB mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak, merupakan adopsi international ke dua. • Tahun 1979, Tahun Anak International. Suatu kelompok kerja dibentuk untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. • Tahun 1989, Konvensi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum PBB (20 November 1989). • Tahun 1990; tanggal 2 September 1990; Konvensi Hak Anak mulai berlaku sebagai hukum international.

Adopsi dan Ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia – – – KHA disetujui oleh Majelis

Adopsi dan Ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia – – – KHA disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tgl. 20 November 1989; di-ratifikasi oleh Indonesia, dengan Kep. Pres. RI No. 36/1990, tgl. 25 Agustus 1990; dan sesuai ketentuan dalam KHA, tigapuluh hari kemudian KHA berlaku di Indonesia, yakni: berlaku-nya mulai tgl. 5 Oktober 1990.

“Negara RI”, bukan hanya “Pemerintah Negara RI”, “DPRD”, dsb; melainkan juga mencakup “Keluarga”, “Masyarakat

“Negara RI”, bukan hanya “Pemerintah Negara RI”, “DPRD”, dsb; melainkan juga mencakup “Keluarga”, “Masyarakat , “LSM”, dsb. KOMUNITAS BASIS MASYARAKAT: Dasa Wisma PKK - RT – RW, Lembaga-2 Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok-2 Swadaya Masyarakat(KSM) Anak KELUARGA Keluarga pada “Posisi Sentral” dalam: Meng-implementasi-kan “Hak-Hak Anak”

Konseuensi -Tindak Lanjut setelah “ NEGARA RI ” meng-ADOPSI dan me-RATIFIKASI KHA • •

Konseuensi -Tindak Lanjut setelah “ NEGARA RI ” meng-ADOPSI dan me-RATIFIKASI KHA • • Perlindungan Anak menjadi Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Republik Indonesia Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ! (Pasal 20 UU PA).

Tindak lanjut setelah Negara RI me-Ratifikasi KHA • Konsekuensi dari ratifikasi KHA adalah ”kita”

Tindak lanjut setelah Negara RI me-Ratifikasi KHA • Konsekuensi dari ratifikasi KHA adalah ”kita” (Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia) wajib mengakui dan memenuhi Hak-hak Anak yang dirumuskan dalam KHA. • Dalam wacana HAM, ”Anak” (manusia) sebagai pemegang hak; sedang ”Negara” adalah pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak. • Negara-negara peserta ratifikasi, akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya, untuk mengimplementasikan KHA; • Implementasi di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Dibentuk ”Komisi Perlindungan Anak Indonesia” (KPAI), yang ”independent”. (Pasal 74 UUPA)

EMPAT PRINSIP DASAR KHA • Prinsip Non Diskriminasi, (non discrimination), artinya semua hak yang

EMPAT PRINSIP DASAR KHA • Prinsip Non Diskriminasi, (non discrimination), artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM. (Pasal 2 KHA). • Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak, (best interest of the child), artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. (Pasal 3 KHA) • Prinsip Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (survival and development), artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak; dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya juga harus dijamin. (Pasal 6 KHA) • Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (respect for the views of the child), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. (Pasal 12 KHA)

Hak Hak - HIDUP TUMBUH KEMBANG PERLINDUNGAN PARTISIPASI (Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang

Hak Hak - HIDUP TUMBUH KEMBANG PERLINDUNGAN PARTISIPASI (Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Perlindungan Anak ! dari bahaya-bahaya yang mengancam di dalam dan di luar rumah: Kelaparan,

Perlindungan Anak ! dari bahaya-bahaya yang mengancam di dalam dan di luar rumah: Kelaparan, Penyakit, Penelantaran! Anak butuh pembelaan, terhadap berbagai Perlakuan Salah dan Kejahatan yang melanggar ataupun mengabaikan Hak-Hak Anak;

Melindungi Anak Ketika Anak Kelaparan! • Berilah Anak Makanan yang ber-gizi ! Ketika Anak

Melindungi Anak Ketika Anak Kelaparan! • Berilah Anak Makanan yang ber-gizi ! Ketika Anak Haus? • Berilah Anak Minuman yang sehat ! Ketika Anak Sedih, menangis, resah, gelisah? • Hiburlah, ajak-lah bicara “hati-ke-hati” ! Ketika Anak Sakit, diancam Penyakit ? • Obatilah, peliharalah kesehatan-nya? Jika tidak mampu melindungi Anak? • Diskusikan dengan teman, Carikan Bantuan • Belajar, kerjasama, tolong-menolong !

Demi Perkembangan Jasmani, Rohani Mental, Moral, Kejiwaan; Anak membutuhkan makanan yang Bergizi Hak –

Demi Perkembangan Jasmani, Rohani Mental, Moral, Kejiwaan; Anak membutuhkan makanan yang Bergizi Hak – HIDUP & Hak - TUMBUH KEMBANG

Hak - TUMBUH KEMBANG Anak “ber hak mendapat pendidikan” membutuhkan peluang dan kesempatan, dari

Hak - TUMBUH KEMBANG Anak “ber hak mendapat pendidikan” membutuhkan peluang dan kesempatan, dari lingkungan hidupnya yang ‘kondusif’; untuk belajar dan berlatih, agar mejadi pintar, ber-pengetahuan, ber-ketrampilan; serta ber-kepribadian yang baik. Anak Ber-Kembang jasmani-nya dan rohani-nya, Intelektual, mental, dan spiritual. Bertumbuh dalam Iman, ber- Moral, dan ber–Akhlak mulia! Maka, marilah kita: Peduli Terhadap Anak dan Lingkungan Hidupnya!

Hak Perlindungan: Mencakup hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, perlakuan salah dan

Hak Perlindungan: Mencakup hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua dan anak dalam pengungsian.

4 Macam Perlakuan Salah Terhadap Anak 1. Emotional Abuse: Orang dewasa / Ortu mengacuhkan

4 Macam Perlakuan Salah Terhadap Anak 1. Emotional Abuse: Orang dewasa / Ortu mengacuhkan anak, ketika anak sungguh memerlukan perhatian. Misalnya: Anak menangis dibiarkan, anak bertanya tidak dijawab. 2. Verbal Abuse: Orang tua memperlakukan anaknya dengan katakasar, memaki-maki. Misalnya: Bodoh, Tolol, Goblog! ”Penghuni Kebun Binatang”, Dsb. 3. Physical Abuse: Orang tua memperlakukan anak dengan kasar, kekerasan fisik. Misalnya: Memukul, mencubit. 4. Sexual Abuse: Orang tua memperlakukan dengan kasar, kekerasan fisik: melakukan pelecehan seksual pada anak.

Hak Partisipasi: Mencakup hak anak untuk menyatakan pandangan-nya akan segala hal yang berdampak pada

Hak Partisipasi: Mencakup hak anak untuk menyatakan pandangan-nya akan segala hal yang berdampak pada dirinya.

Hak Partisipasi: Mencakup hak anak untuk menyatakan pandangan-nya akan segala hal yang berdampak pada

Hak Partisipasi: Mencakup hak anak untuk menyatakan pandangan-nya akan segala hal yang berdampak pada dirinya. Berikan Kesempatan Dan Peluang Kepada Anak, untuk melakukan kegiatan sesuai minat dan bakatnya (Antara lain dalam bidang olahraga, kesenian, dll. ) Hak Kebebasan berekspresi (pasal 13 KHA pasal 6 UU 23/2002)

Perlindungan Khusus bagi Anak Dalam Situasi Khusus • Anak dalam situasi darurat – pengungsian;

Perlindungan Khusus bagi Anak Dalam Situasi Khusus • Anak dalam situasi darurat – pengungsian; (sekelompok anak dalam situasi tertentu) • Anak dalam situasi ”konflik bersenjata” (semua anak dalam situasi tertentu) • Anak berkonflik dengan hukum (sekelompok anak dalam situasi tertentu) • Anak korban kekerasan/ eksploitasi ekonomi • Anak penyalahgunaan NAPZA, seksual • Anak: penjualan/perdagangan, penculikan • Anak di-eksploitasi dalam bentuk lain • Anak dari kelompok minoritas/ masyarakat adat (indigenous groups)

ANAK-ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS • • • Anak Jalanan Pekerja Anak Eksploitasi Seksual

ANAK-ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS • • • Anak Jalanan Pekerja Anak Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA) • Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Mencari nafkah tanpa sekolah

Mencari nafkah tanpa sekolah

Pekerja Anak

Pekerja Anak

Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA)

Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA)

PERAN MASYARAKAT Pasal 72 ayat (1), UU No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak:

PERAN MASYARAKAT Pasal 72 ayat (1), UU No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak: Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Pasal 72 ayat (2): Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa. Pasal 73: Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

ANAK PEMEGANG HAK, PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERKEWAJIBAN UNTUK MENGAKUI, MENGIMPLEMENTASIKAN, DAN MEMENUHI HAK

ANAK PEMEGANG HAK, PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERKEWAJIBAN UNTUK MENGAKUI, MENGIMPLEMENTASIKAN, DAN MEMENUHI HAK – HAK ANAK! Keluarga paling “ber-kewajiban” untuk mengakui dan memenuhi Hak-Hak Anak; Keluarga pada posisi yang sentral; dalam memberikan perlindungan kepada Anak; Keluarga lingkungan hidup terdekat bagi anak, keluarga-lah yang paling mengetahui dan mengenali kondisi dan kebutuhan anak!

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN ORANG TUA: Pasal 26 ayat (1) UU 23

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN ORANG TUA: Pasal 26 ayat (1) UU 23 / 2002, Tentang Perlindungan Anak: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: � � � mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal 26 ayat (2) UU 23 / 2002, Tentang Perlindungan Anak: Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberada-annya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya, maka kewajiban dan tanggung- jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN ANAK Pasal 19, UU No. 23 Th. 2002: Setiap Anak ber-kewajiban untuk: a.

KEWAJIBAN ANAK Pasal 19, UU No. 23 Th. 2002: Setiap Anak ber-kewajiban untuk: a. b. c. d. e. Menghormati orang tua, wali dan guru Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; Mencintai tanah air, bangsa dan negara; Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

MENGENAL ANAK ! ( Kesadaran Moral - nya ) ROHANI / IMAN–NYA Spiritualitas-nya

MENGENAL ANAK ! ( Kesadaran Moral - nya ) ROHANI / IMAN–NYA Spiritualitas-nya

TINDAK LANJUT-NYA APA?

TINDAK LANJUT-NYA APA?

MENGETAHUI DAN HARUS MENGAKUI HAK-HAK ANAK, HAK-HAK ASASI ANAK INTROSPEKSI, APAKAH SELAMA INI TELAH

MENGETAHUI DAN HARUS MENGAKUI HAK-HAK ANAK, HAK-HAK ASASI ANAK INTROSPEKSI, APAKAH SELAMA INI TELAH “MELAKUKAN KESALAHAN” TERHADAP ANAK! MAU MENG-KOREKSI DIRI! MELANJUTKAN “SOSIALISASI” KEPADA ANGGOTA KELUARGA DAN TETANGGA JADI PEMANTAU DAN PELAPOR JIKA ADA KEJAHATAN TERHADAP ANAK, DENGAN CARA YANG ARIF-BIJAKSANA, SESUAI “PRINSIP YANG TERBAIK BAGI ANAK”

MATUR NUWUN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK (DP 3 A) Jl. Hasanudin No

MATUR NUWUN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK (DP 3 A) Jl. Hasanudin No 110 B Salatiga Kode Pos 50721 Telp: 0298 – 314306 Email: dp 3 a@salatiga. go. id