MANAJEMEN Tatap Muka 13 KONSEP PERILAKU ORGANISASI Organisasi

  • Slides: 13
Download presentation
MANAJEMEN Tatap Muka 13

MANAJEMEN Tatap Muka 13

KONSEP PERILAKU ORGANISASI Organisasi dapat dipersonifikasi sebagai sesuatu yang hidup karena di dalamnya ada

KONSEP PERILAKU ORGANISASI Organisasi dapat dipersonifikasi sebagai sesuatu yang hidup karena di dalamnya ada sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku sesuatu yang hidup dapat diamati dan dimengerti. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannnya. Perilaku birokrasi hasil interaksi antara individu dengan organisasinya. Artinya, untuk memahami perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut.

KAPAN TIMBUL ? Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka timbullah perilaku organisasi.

KAPAN TIMBUL ? Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka timbullah perilaku organisasi. Karakteristik birokrasi antara lain: adanya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, adanya pembagian kerja, adanya tugas-tugas dalam jabatan tertentu, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya sistem penggajian tertentu, adanya sistem pengendalian.

BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi tidak akan terlepas dari budaya masyarakat setempat. Budaya organisasi Indonesia

BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi tidak akan terlepas dari budaya masyarakat setempat. Budaya organisasi Indonesia (kadang) masih tersisa warisan budaya kerajaan, budaya paternalistik, dan budaya primodial. Upaya perubahan sudah adakah? kolonial, budaya

FUNGSI BUDAYA ORGANISASI Berperan sebagai batas penentu yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi yang

FUNGSI BUDAYA ORGANISASI Berperan sebagai batas penentu yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Menyampaikan identitas kepada anggota-anggota organisasi Mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu Mendorong stabilitas sistem sosial, di mana budaya berperan membentuk suatu ikatan sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikerjakan Pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan serta pembentuk perilaku dan sikap

FUNGSI BUDAYA ORGANISASI (2) Memberikan identitas organisasi, sebagai pengikat organisasi, sumber inspirasi dalam menjabarkan

FUNGSI BUDAYA ORGANISASI (2) Memberikan identitas organisasi, sebagai pengikat organisasi, sumber inspirasi dalam menjabarkan kebijakan dan melaksanakan tugas, sebagai penggerak organisasi , memberikan pola perilaku yang menggariskan batas-batas toleransi sosial.

ANCAMAN PATOLOGI BIROKRASI Apakah itu? ?

ANCAMAN PATOLOGI BIROKRASI Apakah itu? ?

MANAJEMEN TINGKAT NEGARA Adanya undang-undang dasar atau konstitusi Konstitusi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan

MANAJEMEN TINGKAT NEGARA Adanya undang-undang dasar atau konstitusi Konstitusi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam negara Konstitusi sebagai alasan manajerial Terdapat pusat-pusat kekuasaan (supra struktur politik & infra struktur politik) Adanya perumusan peran dan fungsi tiap-tiap bagian pemerintahan

MANAJEMEN TINGKAT PEMERINTAHAN Adanya subsistem pemerintahan. Implementasinya? Hubungan antara pusat dan daerah: agency model

MANAJEMEN TINGKAT PEMERINTAHAN Adanya subsistem pemerintahan. Implementasinya? Hubungan antara pusat dan daerah: agency model & partnership model

MANAJEMEN KEWENANGAN NEGARA KESATUAN Pembagian wewenang dinamis, tapi tidak keluar dari sistem utama pada

MANAJEMEN KEWENANGAN NEGARA KESATUAN Pembagian wewenang dinamis, tapi tidak keluar dari sistem utama pada manajemen yang diterapkan Otonomi daerah

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT Yang tidak diserahkan ke daerah: Hubungan LN � Pertahanan & keamanan

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT Yang tidak diserahkan ke daerah: Hubungan LN � Pertahanan & keamanan � Peradilan � Moneter � Peradilan � Agama � Alasan efisien tidak diserahkan: Kebijakan makro ekonomi � Standarisasi nasional � Administrasi pemerintahan � BUMN � Pengembangan SDM �

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Propinsi sebagai intermediate government Propinsi sebagai fused model Kabupaten/Kota sebagai split

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Propinsi sebagai intermediate government Propinsi sebagai fused model Kabupaten/Kota sebagai split model Kewenangan Propinsi? . . yang bersifat lintas kabupaten/kota

SELESAI Tatap Muka 14 tentang reformasi manajemen, perubahan manajemen publik, Manajemen e-government

SELESAI Tatap Muka 14 tentang reformasi manajemen, perubahan manajemen publik, Manajemen e-government