Kuliah Stadium General STISIP Syamsul Ulum Oleh Drs

Kuliah Stadium General STISIP Syamsul ‘Ulum Oleh: Drs. H. SYAFRUDDIN AMIR, M. M (Dosen STAI-STISIP Syamsul ‘Ulum) File dapat diunduh pada alamat: www. rumahpendidikan. wordpress. com X

Politik Seringkali di definisikan sebagai penggunaan wewenang/kekuasaan (exersise of power or outhority). Pengambilan kebijakan publik, pengelolaan sumber-sumber daya/dana dan lain-lain. Politik adalah aktivitas, interaksi sosial antar berbagai orang. Mengembangkan keberagaman dan keberadaan berbagai pendapat, keinginan, kebutuhan, kepentingan dan kadangkala berbeda tajam antar satu dengan lain (konflik).

Terminologi Demokrasi Menurut Josep A Schmeter; Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hook; Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang penting, secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

C. Schmitter; Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta pertanggungjawaban oleh warga negara melalui perwakilannya yang terpilih. Hendry B Mayo; Demokrasi sebagai system politik dimana kebijakan ditentukan oleh mayoritas kesepakatan legislative, diawasi langsung oleh rakyat, didasarkan pada prinsip persamaan politik, dan diselenggarakan dalam terjaminnya kebebasan. Kesimpulan Makna demokrasi berarti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena hal itu menentukan kehidupan rakyat.

Demokrasi Indonesia Demokrasi adalah suatu system yang berasal dari peradaban Yunnani – Romawi, yaitu suatu cara mengelola serta menjalankan kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sementara itu bangsa Indonesia secara turun-temurun telah memiliki dan menjalankan kebudayaan atas peradabannya sendiri. Oleh karena itulah founding father, tidak merumuskan secara tegas dan tersurat dalam UUD 1945. Model demokrasi ideal sebagaimana yang dicitakan. Namun demikian dari pembukaan UUD 1945 secara tersirat diketahui model demokrasi politik yang ingin dibangun yaitu demokrasi yang didasari nilai-nilai; Kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia 1. Masa 1945 – 1959 Demokrasi Liberal Parlementer; Kabinet jatuh bangun 8 (delapan) bulan. Kekacauan politik dan pemberontakan daerah. 2. Masa 1959 - 1965 Demokrasi Terpimpin; Dekrit 15 Juli kembali ke UUD 1945. Kabinet Kaki empat dan Militer. Presiden seumur hidup. 3. Masa 1965 – 1998. Demokrasi Pancasila; Tap MPRS No. III/1965 menghapus Presiden seumur hidup, Dwifungsi ABRI, Penyederhanaan Parpol (dari 10 menjadi 3). 4. Masa 1998 sampai sekarang. Demokrasi Politik Era Reformasi; Revitalisasi, Refungsionalisasi, Reposisi Infrastrukur Demokrasi, DPD sebagai lembaga baru.

Pembenahan Infrastruktur Politik Terminologi infrastruktur politik secara teoritis mengacu kepada domain politik, yaitu : Domain kenegaraan yang mengacu pada : Lembaga Eksekutif Lembaga Yudikatif Lembaga Legislatif. Domain masyarakat sipil termasuk press dan lembaga independen

Pembenahan Infrastruktur Politik. Pembenahan dibidang eksekutif diperkokohnya presidensialisme melalui pemilu langsung. Pembenahan legislatif, dengan menambah satu kamar yakni Dewan Perwakilan Daerah dan rekrutmen calon pemimpin. Pembenahan dibidang yudikatif melalui pembagian kerja yudisial antara Mahkamah Konstitusi sebagai court of law (penguji perundang-undangan) dan Mahkamah Agung sebagai court of justice (memutus kejahatan pada tingkat pertama dan terakhir bagi warga Negara maupun pejabat Negara.

Menurut F. Fukuyama (2004); Ada dua dimensi penting dalam mengurus Negara. 1. Dimensi yang berkaitan dengan fungsi yang mencakup ruang lingkup pengelolaan Negara, apakah minimal, pertengahan, atau aktif. 2. Dimensi yang berkaitan dengan kemampuan Negara dalam menjalankan dan menegakkan fungsi-fungsi yang diemban begitu luas.

Secara ideal Negara bergerak dari fungsi aktif menjadi fungsi minimal bersama tumbuhnya kekuatan Negara. Permasalahan yang relevan adalah seberapa kuatkah Negara Indonesia menjalankan fungsi minimalnya dibidang pertahanan keamanan, hukum, kepemilikan pribadi, ekonomi, kesehatan dan mengurangi kemiskinan serta penanggulangan bencana. . ? Sudah mampukah Negara mengentaskan mereka – anak bangsa/rakyat – yang menderita. . . ?

Berkaitan hal tersebut ada 4 (empat) tata kelola pemerintahan yang baik; meliputi system politik, penegakkan hukum, reformasi birokrasi dan otonomi daerah. Masalah institusi, politik, hukum, birokrasi Indonesia saat ini, kelemahannya sebagai berikut : 1. Kelemahan regulatory body untuk mengantisipasi perubahan dibidang ekonomi, politik yang berlangsung begitu cepat.

2. Ketidak siapannya institusi untuk berubah mentransformasi dari dan ke dalam sistem good goverment dengan karakter utama : tata pemerintahan yang berwawasan kedepan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, mendorong partisipasi publik dll. 3. Pengetahuan akan desain organisasi/institusi yang bersangkutan, baik internal maupun eksternal dalam berhubungan dengan pihak-pihak eksternal organisasi. 4. Berkaitan dengan Otonomi Daerah dapat kita pedomani a. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. b. Penguatan pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluasnya, kecuali urusan pemerinthan pusat yaitu: a) Moneter; b) Piskal; c) Agama; d) Hubungan Luar Negeri; e) Peradilan; f) Hankam.

c. UU No. 32 Tahun 2004 : � Prinsip pemberian kewenangan yang semakin luas; � Pengaturan tentang adanya urusan pemerintahan daerah yang bersipat pilihan selain urusan wajib; � Proses Pilkada secara langsung memiliki potensi : konplik horizontal dan konplik internal birokrat serta tidak berjalannya Baperjakat (indikasinya dalam menempatkan orang dalam suatu jabatan tidak lagi memperhatikan DUK) d. Ambiguitas institusi, misal ketidakjelasan tugas pokok, fungsi dan peran lembaga-lembaga Negara harus menjadi focus pembenahan.

MENUJU DEMOKRASI BERMARTABAT Selama lebih satu dekade bangsa Indonesia telah mempraktekkan sistem politik reformasi yang dianggap paling beradab, yakni sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selama itu pula bangsa ini memperoleh banyak pengalaman, pelajaran terutama bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi agar system tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan bangsa, dengan langkah-langkah seperti :

1. 2. Pembenahan infrastruktur politik menuju kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui system pemilihan umum. Karena rekrutmen dan seleksi politik acap kali tidak hanya mereduksi kedaulatan rakyat, melainkan mengatasnamakan rakyat. Untuk kepentingan segolongan elite. Sebab demokrasi bukan pemeritah oleh rakyat tetapi pemerintah atas nama rakyat.

3. Upaya peningkatan tata kelola kekuasaan yang dapat membendung kelaliman pemegang kekuasaan, sejalan dengan tumbuhnya nilai-nilai kehidupan yang lebih menghargai hak individu, kesetaraan, dan hak azasi manusia. 4. Pendidikan politik bagi masyarakat luas agar dapat menerima budaya politik (siap kalah dan siap menang) sehingga demokrasi Indonesia terus maju dari politik struktural menuju politik substantif.

5. Pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh mayoritas parpol yang memenangkan pemilu. Namun yang harus di ingat bahwa mayoritas tersebut harus melalui seleksi pemilu yang jurdil. Oleh sebab itu kaitan penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum harus individu-individu yang kredibel, amanah, serta sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. 6. Perlunya kalangan Perguruan Tinggi melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pendidikan politik secara dewasa, sehat, dan demokratis juga memberikan pemahaman tentang tata aturan kehidupan berkenegaraan dalam bentuk Negara demokras. Baik kaitannya dengan fungsi Negara, hak warga Negara, kewajiban warga Negara, sampai kepada pemahaman lain menyangkut fungsi lembaga-lembaga Negara.

Powered by : aksara @lmaqashid