Kuliah Etika Profesi ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI

Kuliah Etika Profesi ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI Nur Hidayat

• Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip profesionalisme dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat. : . Bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesional untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi tersebut.

Organisasi Profesi • Tujuan profesi : memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. • Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi, yaitu : – – Kredibitas Profesionalisme Kualitas Jasa Kepercayaan

Proses Profesional • Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesi. • 3 langkah proses profesional yaitu: – Munculnya asosiasi informal • Asosiasi informal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. – Identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu • Oleh karena memiliki kepentingan yang sama, maka komunitas tersebut mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu dibidangnya. – Para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga • Seiring dengan berkembang lingkup profesi yang dijalaninya maupun perkembangan ilmu dan teknologi maka dirasa perlu untuk memformalkan komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat.

Organisasi-Organisasi Profesi • IDI (Ikatan Dokter Indonesia) – Organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter di indonesia. • PERMI (Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia) – Organisasi profesi yang menghimpun ahli mikrobiologi kedokteran, pertanian, pangan, industri, lingkungan dan sebagainya di Indonesia. • PATPI (Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia) – Organisasi profesi ahli teknologi pangan di Indonesia yang anggota-anggotanya memiliki latar belakang pendidikan dibidang pangan, teknologi pangan, gizi, teknik kimia dsb. • APTA (Asosiasi profesi Teknologi Agroindustri) – Organisasi profesi agroindustri yang menghimpun ahli teknologi dana manajemen agroindustri di Indonesia. • dll

Fungsi Pokok Organisasi Profesi • 4 fungsi pokok dalam peningkatan profesionalisme yaitu: – Mengatur keanggotaan organisasi • Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi serta syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi. – Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi • Organisasi profesi merupakan jembatan antara perkembangan yang terjadi dimasyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya. • Misalnya : jika muncul suatu teknologi/tren baru dimasyarakat yang berkaitan dengan profesi, amak organisasi profesi akan mengadakan workshop, seminar tentang hal tersebut.

– Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya • Dengan pemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. • Organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk mengatur syarat-syarat sertifikasi. – Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota • Etika profesi adalah aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. • Aturan tersebut menyakut hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. – Memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi • Sanksi diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota.

Mengatur keanggotaan organisasi • Pasal 8 Ayat 1. Perhimpunan mempunyai 5 golongan anggota: Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, Anggota Muda, Anggota Luar Biasa dan Anggota Donor • Ayat 2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa pada Perhimpunan dan/atau perkembangan Teknologi Pangan di Indonesia. Pengangkatan berlaku seumur hidup • Ayat 3. Mereka yang secara ethis atau dianggap telah mempunyai keahlian teknis dan yang mendapat pendidikan/pengalaman dalam satu atau lebih aspek teknologi pangan sebagai tercantum dalam Pasal 2 Bab 1 dan atau mereka yang menurut penilaian Dewan Harian telah mendapat pengakuan atas karya ilmiah mereka untuk penerapan dibidang teknologi pangan dan menjadi Anggota Biasa

Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi • • Seminar Workshop Pelatihan dsb

Kode Etik • Kode artinya kumpulan sandi, buku, undang-undang dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. • Etik adalah moral filosofi, ajaran kesusilaan. • Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. • Tujuan : pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut.

Prinsip Dasar Kode Etik Profesi • Merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional diantaranya: – Prinsip tanggung jawab profesi • Setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. – Prinsip kepentingan publik • Setiap anggota berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. – Prinsip integritas • Pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. – Prinsip obyektifitas • Pelaku profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. – Prinsip perilaku Profesional • Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik.

Contoh: PP no 42 2004: kode etik PNS • Bab I Ketentuan Umum • Pasal 1 ayat 2: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. • Pasal 1 ayat 4: Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbua tan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir jiwa korps dan kode etik

PP no 42 2004: kode etik PNS Bab IV: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL – Pasal 7: Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8: etika bernegara a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

Pasal 8: etika bernegara e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9: Etika dalam berorganisasi a. melaksanakan tugas dan wewenang sesai ketentuan yang berlaku; b. menjaga informasi yang bersitat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. membangun etos kerja untnk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pe laksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inova tif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja.

Pasal 10: Etika bermasyarakat a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11: etika terhadap diri sendiri a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Bab IV: Penegakan Kode Etik • Pasal 15 ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral • Pasal 17 ayat 1: Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik