TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SPM SERTA LAPORAN PENYELENGGARAAN

TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SPM SERTA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEBENCANAAN HARSO SUSILO, ST, MM KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Salatiga, 2 Oktober 2019

BIO DATA Nama : Harso Susilo, ST. MM NIP : 19710509 199903 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah Instansi : Biro Pemerintahan, Otda & Kerjasama Setda Prov. Jateng Alamat : Jl. Diponegoro VII No. 11 RT. 04/ RW. 06 Banyumanik Semarang Telp : HP. 081 6488 2023 / 0878 3206 7805 (WA) E-mail : harso_susilo@yahoo. co. id Pendidikan : S 1 Undip Tahun 1997 S 2 UGM Tahun 2002 Riwayat Kerja : 1999 – 2007, Staf Bappeda Prov. Jateng 2007 – 2008, Kasubbid Fispra Balitbang 2008 – 2013, Kasubbag Program Bappeda 2013 – 2016, Kepala Bidang Sosbud Bappeda 2017 – Sekarang, Kepala Bagian Otda Setda

3 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23/2014 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar : (Pasal 9) 6 Urusan Absolut (Pasal 10) 32 Urusan Konkuren (Pasal 11) 24 Urusan Wajib (Pasal 12) 6 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar SPM 7 Urusan Pemerintahan Umum (Pasal 20) 8 Urusan Pilihan (Pasal 12) 18 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar NSPK Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sosial Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. 3

PERUBAHAN KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL UU 32 Tahun 2004 § Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. § 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. § Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. UU 23 Tahun 2014 § Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. § 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. § Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 4

UU 32 TAHUN 2004 1. 2. 3. 4. Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pemerintahan Dalam Negeri (kependudukan dan catatan sipil; dan pemerintahan umum) 5. Sosial 6. Perumahan Rakyat 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 9. Ketahanan Pangan 10. Ketenagakerjaan 11. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kesenian 13. Komunikasi dan Informatika 14. Perhubungan 15. Penanaman Modal UU 23 TAHUN 2014 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Tramtibum & Linmas 6. Sosial 5

2. DASAR HUKUM SPM UU 23 THN 2014 1. Pasal 18 : Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yg berkaitan dg Pelayanan Dasar; 2. Pasal 298 : Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar yg ditetapkan dg SPM PERMENDAGRI 100 TAHUN 2018 TTG PENERAPAN SPM PP 2 TAHUN 2018 Pasal 1 1. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu yandas yg merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara; 3. Jenis Yandas adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; 4. Mutu Yandas adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak; 1. PERMENSOS 9/2018 tentang SPM Sosial 2. Permen. PUPR 29/2018 tentang SPM PU & 3. 4. 5. 6. 7. Perakim PERMENDIKBUD 32/2018 tentang SPM Pendidikan PERMENDAGRI 101/2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota PERMENDAGRI 114/2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota PERMENDAGRI 121/2018 tentang SPM Tribum. Linmas PERMENKES 4/2019 tentang SPM Kesehatan SE MENDAGRI NO 440/868/Bangda Tgl 13 Februari 2018 ttg Pelaksanaan SPM 1. SPM efektif th 2019 dengan target 100%; 2. Integrasi SPM kedalam perencanaan pembangunan daerah terutama RKPD sbg acuan penyusunan APBD (dikoordinasikan BAPPEDA) ; 6

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Kabupaten/Kota Pasal 9 PP 2/2018 PELAYANAN NO JENIS DASAR MUTU PELAYANAN DASAR 1. Pelayanan a. standar jumlah dan kualitas Ketentraman dan barang dan/atau jasa; Ketertiban Umum b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar PENERIMA PELAYANAN DASAR Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kab. /Kota 2. pelayanan Informasi rawan bancana 3. pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana 7

Lanjutan. . . . PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR 4. pelayanan a. standar jumlah dan kualitas Warga negara barang dan/atau jasa; yang berada di penyelamatan dan b. standar jumlah dan kualitas kawasanrawan evakuasi korban personel/sumber daya manusia; bencana dan yang menjadi c. petunjuk teknis atau tata cara korban pemenuhan standar bencana PELAYANAN NO JENIS DASAR 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Warga yang menjadi korban kebakaranatau terdampak kebakaran. 8

SPM Bidang Sosial: Provinsi Pasal 10 PP 2/2018 NO JENIS PELAYANAN DASAR 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 9 PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas penyandang barang dan/atau jasa; disabilitas b. standar jumlah dan kualitas terlantar personel/sumber daya anak terlantar manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara lanjut usia pemenuhan standar terlantar gelandangandan pengemis korban bencana provinsi

10 SPM Bidang Sosial: Kabupaten/Kota Pasal 10 PP 2/2018 NO JENIS PELAYANAN DASAR 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Kabupaten/Kota PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas penyandang barang dan/atau jasa; disabilitas b. standar jumlah dan kualitas terlantar personel/sumber daya manusia anak terlantar kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara lanjut usia pemenuhan standar terlantar gelandangan dan pengemis korban bencana Kab. /Kota

PEMENDAGRI 101 TAHUN 2018 MUTU PELAYANAN DASAR JENIS PELAYANAN DASAR Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan bencana dan thd Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Sarana dan prasarana penanggulangan bencana Peningkatan kapasitas personil Pelayanan warga negara yg berada dikawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana KRITERIA PENERIMA Setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota 11

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2018 BAB II TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGIAN KESATU UMUM BAGIAN KEDUA PENGUMPULAN DATA BAGIAN KETIGA PENGHITUNGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR BAGIAN KEEMPAT PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGIAN KELIMA PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAB III KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TIM PENERAPAN SPM PROVINSI TIM PENERAPAN SPM KABUPATEN/KOTA BAB IV PEMBIAYAAN Pembiayaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah dibebankan pada APBD PROVINSI, APBD KAB/KOTA, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB V PELAPORAN PENERAPAN SPM Pelaporan penerapan SPM dimuat dlm lap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU -an mengenai lap. penyelenggaraan pemda paling lambat 3 bln setelah thn anggaran berakhir BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Menteri melalui Ditjen Bina Bangda melakukan pembinaan scr umum • K/L melakukan pembinaan secara teknis Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM daerah provinsi Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kab/kota 12

PELAPORAN PERMENDAGRI 100 TAHUN 2018, TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1. Bupati/walikota melaporkan seluruh penerapan SPM di kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar: § rekapitulasi penerapan SPM di kabupaten/kota; dan § seluruh penerapan SPM di provinsi Pasal 20, Ayat (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat : a. Hasil penerapan SPM; b. Kendala Penerapan SPM c. Ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM Pasal 20, Ayat (1) Disampaikan bersamaan dengan LPPD setiap tahun Pasal 21, Ayat (1) & (2) • Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; • Laporan pemerintah daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah. 13

SISTEMATIKA PELAPORAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM C. KEBIJAKAN UMUM D. ARAH KEBIJAKAN Memuat alasan/dasar pertimbangan mengapa Pemda memutuskan untuk menerapkan SPM selain karena perintah peraturan perundangan Kebijakan terkait renc. penerapan dan pencapaian SPM yg dituangkan dalam RPJMD Orientasi & komitmen yg telah ditetapkan selama 1 tahun anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM yg dituangkan dalam KUA BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM A. B. C. D. E. F. Bidang Urusan Pendidikan Bidang Urusan Kesehatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum Bidang Urusan Perumahan Rakyat Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Bidang Urusan Sosial 1. Jenis Pelayanan Dasar Termasuk perhitungan pembiayaannya 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Dibandingkan juga dengan renc. target 3. Realisasi 4. Alokasi Anggaran 5. Dukungan Personil 6. Permasalahan dan Solusi APBD, APBN, Sumber dana lain yg sah Jumlah personil atau pegawai yg terlibat Permasalahan eksternal dan internal serta solusi penyelesaian BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP 14

LAPORAN PENERAPAN SPM 2018 PROVINSI JAWA TENGAH Capaian Indikator SPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menggunakan pendekatan pada indikator RPJMD/RKPD Prov. Jateng 15

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 19 PP No. 2/2018) Pembinaan dan Pengawasan Umum Pembinaan dan Pengawasan Teknis • Menteri, terhadap penerapan SPM di provinsi • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM oleh pemerintah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing • Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, terhadap penerapan SPM di provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM di oleh pemerintah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing 16

BIRO PEMERINTAHAN, OTDA DAN KERJASAMA SETDA PROV. JATENG TERIMA KASIH 17

18 PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA (Permendagri Nomor 38 th 2018 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019) Dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya Melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak

19 BELANJA TIDAK TERDUGA Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanggulangan bencana, dilakukan dengan cara BPBD mengajukan usulan kebutuhan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD Kepala Daerah membuat kebijakan terkait percepatan pencairan dana belanja tidak terduga

URUSAN SOSIAL No. Capaian Indikator SPM 2017 2018 1 Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial. 19. 954 23. 795 2 Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP 27 27 3 Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah 4122 6. 190 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial 10 47 5 Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (orang) 39. 446 60. 381 6 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS 3. 579 7. 851 7 Jumlah TAGANA yang dikerahkan kelokasi kejadian bencana 17 (616 org) 58(2. 996 org) 8 Kabupaten / Kota memiliki prasarana penanggulangan bencana 35 35 20