Kewajiban Hukum Adalah adanya ancaman kewajiban hukum Jika

Kewajiban Hukum Adalah adanya ancaman kewajiban hukum. Jika klien atau pihak ketiga menderita kerugian dari kecurangan ini , maka kekayaan pribadi auditor dan reputasi profesionalnya bisa terpengaruh oleh adanya tuntunan hukum.

Menurut Common Law l l Auditor bertanggungjawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak. Jika gagal atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, maka harus bertanggung jawab terhadap klien atau pihak ketiga.

CONTOH : l l l PELANGGARAN KONTRAK KELALAIAN KECURANGAN/KELALAIAN BERAT

Faktor faktor kewajiban hukum bagi auditor : l l Kesadaran pemakai lap. keuangan semakin meningkat. Kesadaran yang meningkat di pihak SEC/Bapepam Kerumitan fungsi auditing & akuntansi, disebabkan meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi, dan operasi bisnis. Banyak KAP memilih penyelesaian hukum secara “damai” demi biaya sengketa dan nama baik KAP.

PERBEDAAN ANTARA KEGAGALAN BISNIS, AUDIT & RISIKO AUDIT KEGAGALAN AUDIT : APABILA AUDITOR MENGELUARKAN OPINI YANG TIDAK BENAR, KARENA GAGAL MEMENUHI PERSYARATAN AUDIT. Misalnya : staf auditor yang tidak kompeten dalam penugasannya. l

Lanjutan-risiko audit l Auditor berkesimpulan laporan keuangan yang disajikan telah memadai, padahal ternyata terdapat salah saji yang cukup signifikan. . Penyebabnya : auditee menyembunyikan transaksi yang mengandung kecurangan, sehingga sulit di deteksi. ( dalam perikatan harus selektif )

4 sumber utama kewajiban hukum auditor l l Kewajiban pada klien : klien menuntut auditor karena tidak menemukan kecurangan saat pemeriksaan. ( perikatan harus jelas : special atau general audit ) Kewajiban pada pihak ketiga menurut common law : bank menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji dari nasabah.

Lanjutan l l Kewajiban sipil menurut UU sekuritas : para pemegang saham di perusahaan , menuntut auditor, karena tidak menemukan salah saji. Kewajiban kriminal : auditor dihukum karena menerbitkan laporan yang menyesatkan/menghilangkan dan merusak bukti dokumen. ( SOX )

UU Akuntan Publik - 2011 Pengesahan sedang dalam proses di DPR. Psl. 44 mengenai sanksi Administrasi : peringatan tertuklis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda. Bab XI, psl. 46 mengenai ketentuan Pidana : menimbulkan kerugian pihak lain, pendapat atas laporan keuangan tidak disertai bukti yang valid, diancam 6 tahun kurungan penjara atau denda Rp. 300 jt

Tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum l l l l 1. Penelitian dalam auditing ( lembaga pendidikan ) 2. Penetapan standard dan aturan ( mendeteksi kecurangan ) 3. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor ( representasi manajemen ) 4. Menetapkan persyaratan penilikan horizontal ( pendidikan berkelanjutan ) 5. Melawan gugatan hukum 6. Pendidikan bagi pemakai laporan ( pemahaman tugas auditor ) 7. Mengenakan sanksi terhadap anggota karena ulah hasil kerja yang tak layak 8. Perundingan untuk perubahan hukum

Tanggapan akuntan perorangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki intregritas. Memperkejakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka dengan baik. Mengikuti standar profesi. Mempertahankan independensi. Memahami usaha klien. Melaksanakan audit yang bermutu. Mendokumentasikan semua pekerjaan dengan seksama. Mendapat surat penugasan dan surat representasi. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Perlunya asuransi. Mencari bantuan hukum.