Integrasi Politik dan Integrasi Nasional Kelompok 4 Rumusan

Integrasi Politik dan Integrasi Nasional Kelompok 4

Rumusan Masalah 1. 2. 3. Pengertian integrasi politik dan integrasi nasional Hubungan integrasi politik dan integrasi nasional dengan pembangunan politik Kasus integrasi politik dan integrasi nasional di Indonesia

Pengertian Integrasi Politik Dan Integrasi Nasional � Dua orang sarjana Barat, James J. Coleman dan Carl G. Rosberg, melihat integrasi politik sebagai suatu bagian dari integrasi nasional. � Dalam pandangan mereka, integrasi nasional memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (atau elite-massa) dan dimensi horizontal (atau territorial).

� konsep integrasi politik mencakup masalah-masalah yang ada dalam bidang yang vertikal. Dalam pengertian ini, integrasi politik bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpasrtisipasi

� Dan yang dimaksud integrasi teritorial adalah integrasi dalam bidang horizontal dengan tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. � Integrasi politik adalah suatu proses yang mengandung bobot-bobot politik, sehingga secara otomatis prose situ bersifat politik pula. Oleh sebab itu, integrasi politik bisa mencakup bidang vertical atau horizontal saja, atau campuran antara keduanya.

� Integrasi politik melibatkan dua masalah. Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. � Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya.

� Bagi masyarakat yang relatif homogen, mengatasi masalah tidaklah begitu sulit, lain halnya dengan masyarakat yang bersifat heterogen. � Untuk mengatasi masalah dalam masyarakat heterogen itu Weiner mengajukan dua strategi yang mungkin ditempuh oleh suatu negara. Ia menamakan masing-masing strategi itu sebagai “asimilasi” dan “persatuan dalam keanekaragaman” atau bhineka tunggal ika.

Hubungan integrasi politik dan integrasi nasional dengan pembangunan politik � Integrasi politik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses membentuk bagian-bagian dari suatu bangsa ditingkat global atau regional menjadi satu kesatuan diantar unit-unit nasional yang terpisah. Integrasi merupakan usaha untuk dan wujud mempersatukan masyarakat.

� Integrasi politik itu sendiri adalah tujuan dari pembangunan politik. Dalam uraiannya mengenai integrasi politik dan pembangunan politik, Myron Weiner mengemukakan bahwa integrasi merujuk kepada proses penyatuan berbagai kelompok sosial kedalam suatu kesatuan wilayah dan suatu pembentukan identitas nasional. Myron Weiner juga mengatakan bahwa tujuan pembangunan politik adalah sebagai integrasi politik, pemerintahan yang efesien, bersih dan berwibawa.

� Untuk menangani masalah integrasi politik, dapat diterapkan melalui strategi pembuatan kebijakan sesuai dengan situasi atau keadaan masyarakat yang dihadapi. Salah satu strateginya yaitu melalui pembangunan politik, pembangunan politik merupakan aksi dari sebuah pengembangan kapasitas, institusi, dan legitimasi dari negara yang berhubungan dengan proses politik demi memenuhi tuntutan kelompok masyarakat.

� Pembangunan politik juga kerap disebut sebagai tindakan yang diilakukan oleh aktor-aktor nasional atauu internasional untuk membangun negara dengan melibatkan masyarakat melalui proses politik. Pembangunan ini mengacu pada strategi yang dilakukan oleh elite untuk membentuk identitas nasional baik melalui etnis, budaya, sejarah atau akar politik.

Kasus integrasi politik dan integrasi nasional di Indonesia � Sesuatu hal yang tidak aneh sebenarnya ketika sebuah negara memiliki sebuah gempuran pemberontakan diwarnai dengan perang saudara. Baik itu di negara yang teraman didunia sekalipun isu-isu itu pernah berhembus akibat adanya konflik di tingkat-tingkat tertentu.

� Tidak heran pula bahwa di Indonesia memiliki pemberontak-pemberontak yang cukup punya pengaruh dalam menggoyang kehidupan bernegara, dimana sebuah Negara memiliki impian menjadi sebuah Negara yang maju, aman, damai dan terjaga stabilitas sosialnya.

� Pada kasus Indonesia, ada beberapa pemberontakan dimana posisi Indonesia telah melepaskan diri secara penuh dari kekuasaan Kolonial Belanda, diantaranya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, DII/TII, NII (Negara Islam Indonesia), Darul Islam, PKI, Gerakan Atjeh Merdeka, Operasi Papua Merdeka, RMS dan masih ada lagi. � Namun, pada saat ini yang sangat baru dan bahkan masih eksis kegiatannya adalah GAM, RMS dan OPM.

� GAM merupakan Gerakan pembebasan Negara Aceh sumatera yang diproklamirkan pada 1974 dibawah Hasan Tiro, cucu Teungku Cik Ditiro, pahlawan nasional. Selanjutnya disambung oleh Daeud Beurueh yang mendapatkan kepercayaan lebih dan pengaruh yang luas pada masyarakat Aceh. � OPM, dimana Papua merupakan warisan dari lepasnya Papua dari tangan Belanda, dan menjadi milik Indonesia sepenuhnya. Hal ini walau didukung oleh banyak pihak, namun lama kelamaan mundur dan menjadi gerakan yang kecil dan bersifat gerilya. Namun gerakan ini banyak aktif diluar negeri dan masih berusaha memerdekakan tanah yang terenggut dari tangan mereka

� Hal yang paling utama dari mereka adalah tujuan mereka melakukan pemberontakan tersebut, yaitunya sentralistik dan dominasi suku jawa dimana. Setiap pulau terjamah oleh suku yang dijadikan suku yang sepertinya dijadikan identitas nasional. Transmigran di lakukan di setiap pulau, dengan tujuan Repelita dan pertumbuhan ekonomi, namun yang terjadi malahan adanya usaha dari pemerintah mencoba mengikis budaya local dan mencoba menjadikan Jawa menjadi suku Indonesia.

� Karena dominasi kesukuan Jawa, akibatnya adanya ketimpangan social yang menjadikan sentralistik Jakarta menjadi pusat perkembangan dan kemajuan yang tidak dapat ditandingi oleh kehidupan manapun. Selain itu, akibat sentralistik yang terjadi daerah seperti anak tiri dan menjadi tidak mendapatkan perhatian secara adil dan merata. Maka timbullah kekecewaan dari mereka dalam bidang Ekonomi, social dan Politik.