HUKUM PERDATA AYU DENIS CHRISTINAWATI SH MKn Hukum

  • Slides: 17
Download presentation
HUKUM PERDATA AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH. , MKn

HUKUM PERDATA AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH. , MKn

 Hukum Pribadi : kaedah-kaedah hukum tentang pribadi kodrati, hak-hak dan kewajibannya, hubungan hukum,

Hukum Pribadi : kaedah-kaedah hukum tentang pribadi kodrati, hak-hak dan kewajibannya, hubungan hukum, dan seterusnya. Hukum Pribadi : Pribadi kodrati; Pribadi hukum; 1. 2.

 Consenting adult/ partner Hidup bersama/ samenleven Marriage/ suami istri/ husband-wife FWB : Friends

Consenting adult/ partner Hidup bersama/ samenleven Marriage/ suami istri/ husband-wife FWB : Friends with Benefit

 Pribadi kodrati : 1. Punya hak/kewajiban sejak lahir sampai mati> 2. 3. 4.

Pribadi kodrati : 1. Punya hak/kewajiban sejak lahir sampai mati> 2. 3. 4. kecuali anak yang masih dalam kandungan. Berstatus otonom; dapat bertindak sendiri untuk mengurusi kepentingan-kepentingannya. Punya hak bersikap tindak; yang mempunyai akibat hukum (orang yang sudah dewasa dan akal pikirannya sehat) Tidak setiap pribadi dianggap mampu/cakap untuk melaksanakah hak tersebut/ batas usia dewasa?

Batas usia dewasa? Usia berapakah batas usia dewasa? KUHPerdata UU No. 1 tahun 1974

Batas usia dewasa? Usia berapakah batas usia dewasa? KUHPerdata UU No. 1 tahun 1974 UU Perlindungan Anak

 1. 2. Pribadi Hukum; Ada suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar

1. 2. Pribadi Hukum; Ada suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan bersama. Ada tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung pada pribadi kodrati sebagai perorangan. Pribadi hukum punya hak/ kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum, terlibat peristiwa hukum dan seterusnya (negara, desa, perseroan terbatas, yayasan, dsb)

Hukum Harta Kekayaan, Hukum Keluarga dan Hukum Waris Adalah kaedah-kaedah hukum yang mengatur kebutuhan-kebutuhan

Hukum Harta Kekayaan, Hukum Keluarga dan Hukum Waris Adalah kaedah-kaedah hukum yang mengatur kebutuhan-kebutuhan kebendaan ekonomi dari pribadi kodrati, hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan hubungan hukum yang timbul.

Ruang Lingkup Hukum Harta Kekayaan 1. 2. 3. Benda; segala sesuatu yang jadi bagian

Ruang Lingkup Hukum Harta Kekayaan 1. 2. 3. Benda; segala sesuatu yang jadi bagian alam kebendaan yang dapat dikuasai dan bernilai bagi manusia serta yang oleh hukum dianggap sebagai sesuatu yang utuh. Perikatan; suatu hubungan kebendaan antara dua pihak yang berdasarkan atas suatu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib berprestasi dan bertanggungjawab atasnya. Hak immateriil; hak-hak atas hal-hal yang tidak dapat dilihat atau diraba, misal : hak cipta.

WANPRESTASI KONTRAPRESTASI

WANPRESTASI KONTRAPRESTASI

Pengertian Prestasi 1. 2. 3. Menyerahkan benda; Melakukan suatu perbuatan; Tidak melakukan suatu perbuatan;

Pengertian Prestasi 1. 2. 3. Menyerahkan benda; Melakukan suatu perbuatan; Tidak melakukan suatu perbuatan; Wanprestasi?

Hukum Benda Hukum barat : ü Benda tetap dan benda bergerak ü Benda yang

Hukum Benda Hukum barat : ü Benda tetap dan benda bergerak ü Benda yang dapat dikuasai dan yang tidak dapat dikuasai ü Benda yang dapat dibagi-bagi dan yang utuh ü Benda yang ada sekarang dan yang akan ada di masa mendatang

Hukum Benda Adat Benda tetap > tanah Benda lepas > bukan tanah : hak

Hukum Benda Adat Benda tetap > tanah Benda lepas > bukan tanah : hak atas rumah, tumbuh 2 an, ternak, benda bergerak lainnya. Berlaku asas horisontal > hak tanah terpisah dari hak atas rumah dan tumbuh-tumbuhan di atasnya.

Hukum Benda Hukum Agraria : hukum benda tetap/ hukum tanah : 1. Hak milik

Hukum Benda Hukum Agraria : hukum benda tetap/ hukum tanah : 1. Hak milik HGU HGB Hak Pakai 2. 3. 4. Hak Sewa 6. Hak Gadai 7. Hak Usaha Bagi Hasil 8. Hak Menumpang dll 5.

Hukum Perikatan 1. 2. 3. Sumber-sumber : Undang-Undang Persetujuan/ perjanjian Hukum tidak tertulis (adat,

Hukum Perikatan 1. 2. 3. Sumber-sumber : Undang-Undang Persetujuan/ perjanjian Hukum tidak tertulis (adat, agama, dll)

Ruang Lingkup Hukum Perikatan 1. 2. 3. Hukum perjanjian Hukum penyelewengan perdata Hukum perikatan

Ruang Lingkup Hukum Perikatan 1. 2. 3. Hukum perjanjian Hukum penyelewengan perdata Hukum perikatan lain-lain

Hukum Perikatan Hukum perikatan (verbintenis) : suatu hubungan antara dua pihak, yang isinya adalah

Hukum Perikatan Hukum perikatan (verbintenis) : suatu hubungan antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban; suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sisi lain adalah suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian> perjanjian adalah sumber utama dari perikatan.

Asas Perikatan Asas konsensualisme Syarat-syarat sahnya perjanjian : Ada pihak yang cakap membuat perjanjian;

Asas Perikatan Asas konsensualisme Syarat-syarat sahnya perjanjian : Ada pihak yang cakap membuat perjanjian; Ada kata sepakat; Ada obyek yang diperjanjikan; Ada causa yang halal. (pasal 1320 KUHPerdata) 1. 2. 3. 4.