DIMENSI IDEOLOGIS GOVERNANCE Fitria Niafatin 105030507111030 Administrasi Pemerintahan

DIMENSI IDEOLOGIS GOVERNANCE Fitria Niafatin 105030507111030 Administrasi Pemerintahan

GOVERNANCE Governance merujuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah. Sehingga governance juga melibatkan sektor privat dan masyarakat. Gambar interaksi antar aktor dalam Governance Pemerint ah Masyarak at Sektor privat

NILAI-NILAI UTAMA DALAM GOVERNANCE No Dimensi Governance 1 Dimensi Aktor Jumlah peserta yang besar yang terdiri dari aktor publik, privat dan masyarakat. 2 Dimensi Fungsi Kerjasama dalam pembuatan/pelaksanaan kebijakan. 3 Dimensi Struktur Batas-batas yang sangat terbuka dan bersifat fungsional. 4 Dimensi konvensi dari interaksi Hubungan kerjasama kontak yang sangat informal dan keterbukaan. 5 Dimensi distribusi dari kekuasaan Organisasi yang mandiri, kepentingan masyarakat diakomodir oleh negara, dan Sumber: Schwab and adanya keseimbangan ataukubler, 201 simbiosis antar aktor.

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE 1. Partisipasi 2. Penegakan hukum 3. Transparansi 4. Kesetaraan 5. Daya tanggap 6. Wawasan kedepan 7. Akuntabilitas 8. Pengawasan publik 9. Efektivitas dan efisiensi 10. Profesionalisme Sumber: www. goodgovernance. or. id

POLA RELASI ANTAR AKTOR • Negara/pemerintah bertugas menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. • Sektor privat/swasta menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan. • Masyarakat memfasilitasi interaksi sosial politik dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial.

PROPOSISI DASAR GOVERNANCE Stoker (1998) mengemukakan 5 proposisi mengenai Governance sebagai berikut : Governance. . 1. Merujuk pada institusi dan aktor yang tidak hanya pemerintah. 2. Mengidentifikasikan kaburnya batas-batas dan tanggungjawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi. 3. Mengidentifikasikan adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif. 4. Mengenai self governing yang otonom dari aktor-aktor. 5. Menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak pperlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui pemerintah dan kewenangannya.

STAKEHOLDERS GOVERNANCE Governace menghendaki adanya multi stakeholders dari berbagai lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan dalam mengelola kebutuhan dan masalah publik. Stakeholders tersebut memiliki kedudukan yang setara dan hanya diikat oleh suatu jaringan dan prosedur yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi mereka dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi kebijakan.

TERIMA KASIH