DIMENSI IDEOLOGIS GOVERNANCE GOOD GOVERNANCE Tata kepemerintahan yang

DIMENSI IDEOLOGIS GOVERNANCE

GOOD GOVERNANCE § Tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan yang pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang baik, ataupun administrasi negara yang baik. § Penerapan prinsip transmigrasi, partisipasi dan akuntabilitas. § Gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE Menurut Yeremias T. Keban, nilai-nilai good governance meliputi : 1. Visi strategis 2. Transparansi 3. Responsitas 4. Keadilan 5. Konsensus 6. Effektivitas dan effisiensi 7. Akuntabilitas 8. Kebebasan berkumpul dan berpatisipasi 9. Dukungan aturan dan hukum 10. Demokrasi 11. Kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat 12. Komitmen pada pasar 13. Komitmen pada lingkungan 14. Desentralisasi

PRINSIP GOOD GOVERNANCE Prinsip Good Governance menurut UNDP : • Partisipasi • Hukum (rule of law) • Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan informasi • Ketanggapan (responsiviness) • Berorientasi pada konsensus • Kesetaraan (equity) • Efektifitas dan efisiensi

PRINSIP GOOD GOVERNANCE Bappenas RI mengajukan 14 prinsip : 1. Wawasan ke Depan 2. Keterbukaan dan Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Partisipasi Masyarakat 5. Supremasi hukum 6. Demokrasi 7. Profesionalisme 8. Responsibilitas 9. Efisien dan efektif 10. Desentralisasi 11. Kemitraan dengan Privat dan Masyarakat 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup 14. Komitmen pada Pasar yang Fair

Semua pelaku harus saling tau apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. STATE SOCIETY/ CITIZENS PRIVAT/ BUSINESS Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka.

PROPOSISI DASAR GOVERNANCE • Governance merujuk pada institusi dan aktor yang tidak hanya pemerintah • Governance mengidentifikasikan kaburnya batas-batas dan tanggung jawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi • Governance mengenal adanya saling ketergantungan di antara institusi yang terlibat dalam tindakan bersama. • Governance adalah mengenal self-governing yang otonom dari aktor-aktor • Governance memahami kapasitas untuk meyeleseikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung kepada kewenangannya, akan tetapi governance percaya bahwa pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing.