ASEP SAMSUDIN M PD 1 Jelaskan Hakikat Desentralisasi

ASEP SAMSUDIN, M. PD

1. Jelaskan Hakikat Desentralisasi Manajemen Pendidikan? 2. Apa dasar yuridis Desentralisasi Pendidikan di Indonesia ? 3. Apa saja ruang lingkup Desentralisasi manajemen Pendidikan di Indonesia ?

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 hakekatnya berlakulah otonomi daerah. merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam segala urusan, kecuali urusan tertentu yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dapat diurus oleh pemerintah daerah (dalam hal ini pendidikan diserahkan kepada tiap kabupaten dan kota).

• Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. • Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

• Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. • Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi. • Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi. • Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. • Mengakomodasi kepentingan politik. • Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

1. pembangunan masyarakat demokrasi, • • • 2. pengembangan sosial capital, dan • • 3. peningkatan daya saing bangsa • Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Mengakomodasi kepentingan politik Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

1. Perundang-undangan Pendidikan • Internal Komitmen • external Poilitik Political will • konkrit (kemauan • konsisten politik)

2. Organisasi Kelembagaan Pendidikan

3. Manajemen Kurikulum Pendidikan Relevansi Pendidikan Aspek Manajemen Kurikulum Penetapan Kurikulum Bobot muatan kurikulum • Permasalah • Alternatif • Kelembagaan Pemerintah • Kelembagaan Masyarakat • Kelembagaan Swasta • • • Berdasarkan minat & bakat pes. Didik Potensi wilayah (SDA, Ekonomi, Pariwisata & sosbud. Sektor usaha Peningkatan kompetensi Jenis keterampilan yg ditetapkan pengelola • Mendasar • Kuat • luas

4. Manajemen Tenaga Kependidikan Desentralisasi Manajemen menuntut profesionalisasi ketenagaan: JUJUR TRANSPARAN INOVATIF KREATIF RESPONSIF

5. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Kontribusi • Efektivitas • Efisiensi Pendekatan Ekonomi dalam Pendidikan • Investasi SDM • Social Demand (permintaan sosial) • Rate of return (tingkat pengembalian)

6. Manajemen Sarana dan Prasarana Standarisasi Mutu • PP No. 19/2005 Konsep Manajemen Aspek Sarana dan Prasarana Pendidikan Inovasi Sarana Prasarana • Unsur sarana prasarana • Prinsip Dasar sarana prasarana Inventarisasi Sarana Prasarana • Untuk tertib administrasi • Untuk penghematan • Pelaporan • Perhitungan kekayaan • Mempermudah pengawasan • Restrukturisasi Pembelajaran berbasis teknologi • Peran Guru