DESENTRALISASI FISKAL RUANG LINGKUP DESENTRALISASI FISKAL SEMAKIN POPULER

DESENTRALISASI FISKAL

RUANG LINGKUP • DESENTRALISASI FISKAL SEMAKIN POPULER. • MOTIVASI UTAMA DESENTRALISASI: KEKECEWAAN PEMILIH ATAS KINERJA PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMENUHAN PERMINTAAN BARANG DAN JASA YANG MENINGKAT (TANZI, 1999). • ASPEK PEMBIAYAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAH YANG DAPAT MENINGKATKAN ALOKASI BELANJA PUBLIK LEBIH KONSISTEN DENGAN KEINGINAN WARGA, • DAPAT MEMBERIKAN KETERIKATAN POLITIK BAGI NEGARA-NEGARA DENGAN KERAGAMAN ETNIS DAERAH.

RUANG LINGKUP • HUBUNGAN ANTARA DESENTRALISASI DAN STABILISASI DESENTRALISASI MEMBUAT LEBIH SULIT BAGI NEGARA-NEGARA UNTUK MENGHILANGKAN DEFISIT FISKAL STRUKTURAL. • PEMERINTAH LEBIH DEKAT DENGAN RAKYAT MENINGKATKAN EFISIENSI SEKTOR PUBLIK, SERTA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN • MEMPERBAIKI HUBUNGAN FISKAL ANTAR PEMERINTAH POSISI FISKAL PUSAT DAN DAERAH KOORDINASI DALAM HUBUNGAN FISKAL.

RUANG LINGKUP • PERBEDAAN BUDAYA, LINGKUNGAN , KEPEMILIKAN SUMBER DAYA ALAM, DAN LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI DAN SOSIAL. • KEMAMPUAN PENGELOLAAN PERPAJAKAN DARI PEMERINTAH DAERAH, PENGATURAN PEMBAGIAN PAJAK, KINERJA BIROKRASI PUSAT DAN DAERAH, • KUALITAS SISTEM MANAJEMEN PENGELUARAN PUBLIK UNTUK MENGIDENTIFIKASI KONDISI DAN INSTITUSI YANG SECARA SIGNIFIKAN DAPAT MENGURANGI MANFAAT DESENTRALISASI.

PENDEKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN • RICHARD MUSGRAVE (1939) 3 FUNGSI PEMERINTAH: ALOKASI, DISTRIBUSI & STABILISASI • KEYNES (1933) PERAN PEMERINTAH: PENENTU DALAM MENGATASI KETERPURUKAN EKONOMI DAN MENSTABILKAN PERTUMBUHAN EKONOMI • WILLIAM OATES (1970) DESENTRALISASI FISKAL • 1980’s NEW ZEALAND DAN NEGARA EROPA MENERAPKAN DESENTRALISASI FISKAL • 1998 INDONESIA MENERAPKAN DESENTRALISASI

PEMBAGIAN FUNGSI PEMERINTAH DI INDONESIA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 (KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN): • URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT ADALAH URUSAN PEMERINTAHAN YANG SEPENUHNYA MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT. • URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ADALAH URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBAGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. • URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ADALAH URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN.

URUSAN PEMERINTAH DI INDONESIA (UU 23/2014)

URUSAN PEMERINTAH DI INDONESIA

PERIMBANGAN KEUANGAN (UU 33/2004) • PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI DIDANAI OLEH APBD. • PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH GUBERNUR DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DIDANAI OLEH APBN. • PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH GUBERNUR DALAM RANGKA TUGAS PERBANTUAN DIDANAI OLEH APBN; TERDIRI ATAS : 1. DANA BAGI HASIL. 2. DANA ALOKASI UMUM : MINIMAL 26% DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI NETTO YANG DITETAPKAN DALAM APBN. 3. DANA ALOKASI KHUSUS : BESARNYA DAK DITETAPKAN SETIAP TAHUN DALAM APBN. • PENDAPATAN HIBAH DAN PENDAPATAN DANA DARURAT.

PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN 1. PENDAPATAN • PEMERINTAH PUSAT LEBIH MEMILIKI KELELUASAAN DALAM MENGGERAKKAN SUMBER PENDAPATAN • PEMERINTAH DAERAH TIDAK MEMILIKI SEPENUHNYA PENDAPATAN PAJAK YANG DIKENAKAN KEPADA MASYARAKAT DI DAERAHNYA • PAJAK YANG DAPAT DIKENAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH LEBIH SEDIKIT KARENA ALASAN KEMUDAHAN DAN EFISIENSI PENGELOLAAN PAJAK (BIRD 1992)

PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN 1. PENDAPATAN • PENGHASILAN DARI NON-PAJAK (RETRIBUSI, IURAN, DAN ROYALTY) CENDERUNG LEBIH KECIL DIBANDING PAJAK • PENDAPATAN NASIONAL DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DI DAERAH

PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN 2. PENGELUARAN • PAJAK PEMERINTAH DAERAH DIBATASI OLEH MINIMNYA SUMBER PENDAPATAN • PEMERINTAH DAERAH DIBATASI OLEH PRINSIP PEMBAGIAN PENDAPATAN SECARA HORISONTAL DAN VERTIKAL • PEMERINTAH DAERAH DAPAT DIHAMBAT OLEH ABSENNYA FLEKSIBILITAS ATAS PROGRAM YANG DAPAT DIBIAYAI OLEH PENDAPATAN • PEMERINTAH DAERAH MENJADI AGEN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGELUARAN ANGGARAN

PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN 2. PENGELUARAN • EFEKTIFITAS PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAPAT DIHAMBAT OLEH KETIDAKEFISIENAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAN KETIDAKMAUAN PEMERINTAH PUSAT MENDELEGASIKAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH • PEMERINTAH DAERAH YANG KAYA DAN EFISIEN HARUS MENANGGUNG BEBAN PEMERINTAH DAERAH YANG TINGGI KETERGANTUNGAN PADA BAGI HASIL (DAU DAN DAK)

PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN 3. DISPARITAS KEWENANGAN • PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MENGELUARKAN HUTANG DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG LEBIH KECIL • PEMERINTAH DAERAH HANYA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGELOLA PROGRAM JANGKA PENDEK • PEMERINTAH DAERAH TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA UNTUK PEMBIAYAAN PROGRAM JANGKA PANJANG DAN MEMERLUKAN INVESTASI YANG BESAR KETERGANTUNGAN PADA HIBAH DAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT

TUGAS • (PILIH) SALAH SATU DARI PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN. • ANALISA/ JELASKAN PER PASAL DAN AYAT YANG ADA DI UNDANG PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH, KESEUAIAN/ KETIDAKSESUAIAN DENGAN TEORI • Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah

PEMBAGIAN KEWENANGAN KEUANGAN DI INDONESIA • Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah