HUBUNGAN INDUSTRIAL RUANG LINGKUP HUBUNGAN INDUSTRIAL Ruang lingkup

HUBUNGAN INDUSTRIAL

RUANG LINGKUP HUBUNGAN INDUSTRIAL Ruang lingkup hubungan industrial berarti seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

HUBUNGAN INDUSTRIAL PEMERINTAH PEKERJA PENGUSAHA

HAKEKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL DASAR PEKERJA HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 TUJUAN 1. STABILITAS PERUSAHAAN YANG TERKENDALI, MANTAP DAN DINAMIS. 2. PERTUMBUHAN PERUSAHAAN YANG CUKUP TINGGI. 3. PEMERATAAN HASIL – HASIL PERUSAHAAN PENGUSAHA

PERKEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. TAHAP : MASYARAKAT PREMITIF Semula mereka mengerjakan sendiri – sendiri, berkembang menjadi / menuju suasana kerja sama yang sederhana, kelompok kecil dan ada batasan yang jelas antara majikan dan anggota kelompok. 2. TAHAP : MASYARAKAT PERTANIAN Perkembangan dari masyarakat premitif ke masyarakat pertanian.

PERKEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 3. TAHAP : MASYARAKAT PENGRAJIN Tahap masyarakat pengrajin lebih tinggi dari masyarakat pertanian. 4. TAHAP : MASYARAKAT INDUSTRI Tahap masyarakat industri sangat ditentukan oleh Revolusi Industri. 5. TAHAP : PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN Masyarakat sebagai suatu sistem akan tumbuh bekelanjutan.

Sekolah KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA 27. 000 org (36%) Bukan Ang. Kerja 75. 000 orang (49, 6%) Mengurus Rmh Tangga 32. 250. 000 org (43%) Penerimaan Pendapatan 15. 750. 000 org (21%) Tenaga Kerja 151. 130. 600 (71%) Umur 10 th keatas Menganggur 1. 294. 220 org (1, 7%) Angkatan Kerja 76. 130. 600 org (50, 3%) Bekerja Penduduk 74. 836. 380 org (98, 3%) Bekerja Penuh 48. 643. 647 (65%) 212. 860. 000 orang Bukan T. K. 61. 729. 400 (29%) Umur dibawah 10 th Setengah Penganggur 26. 192. 733 (35%)

PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengertian Hubungan Industrial adalah : Hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Prinsip-Prinsip Hubungan Industrial Beberapa prinsip dari Hubungan industrial, yaitu : 1. Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat, dan pemerintah 2. Kemitraan yang saling menguntungan: Pekerja/buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan

Ø Ø Ø Ø Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan (Stakeholders): Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen Para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh Supplier atau perusahaan pemasok Konsumen atau para pengguna produk/jasa Perusahaan Pengguna Masyarakat sekitar Pemerintah Disamping para stakeholders tersebut, para pelaku hubungan industrial juga melibatkan: 1. Para konsultan hubungan industrial dan/atau pengacara 2. Para Arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi 3. Hakim-Hakim Pengadilan hubungan industrial

Prinsip-Prinsip Hubungan Industrial Beberapa prinsip dari Hubungan industrial, yaitu : 1. Hubungan fungsional dan pembagian tugas 2. Kekeluargaan 3. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja 4. Peningkatan produktivitas 5. Peningkatan kesejahteraan bersama

Sarana Pendukung Hubungan Industrial Sarana-sarana pendukung Hubungan industrial, sebagai berikut : 1. Serikat Pekerja/Buruh 2. Organisasi Pengusaha 3. Lembaga Kerjasama bipartit (LKS Bipartit) 4. Lembaga Kerjasama tripartit (LKS Tripartit 5. Peraturan Perusahaan 6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaaan 8. Lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

SEJARAH SERIKAT BURUH Perkembangan perburuhan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok periode : 1. Periode Pertama, yaitu sebelum kemerdekaan atau sebelum thn 1945 2. Periode Kedua, yaitu antara sesudah kemerdekaan dengan sebelum FBSI atau antara thn 1945 – 1972. 3. Periode Ketiga, yaitu sesudah FBSI lahir pada tahun 1972, setelah FBSI sampai dengan kebebasan berserikat, sesuai UU No. 21 Tahun 2000, Tentang SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

SEJARAH SERIKAT BURUH Pasal 25 (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak: a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial; c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;

SEJARAH SERIKAT BURUH Pasal 25 (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak: d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SEJARAH SERIKAT BURUH Pasal 26 Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat berafiliasi dan/atau bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional dan/atau organisasi internasional lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEJARAH ASOSIASI PENGUSAHA Masa sebelum kemerdekaan Praktis selama beberapa tahun tak ada kesempatan untuk melakukan pembangunan, karena semua daya dan tenaga tercurah untuk kemerdekaan RI. Masa Setelah Kemerdekaan Baru setelah Indonesia merdeka, maka perhatian bangsa Indonesia mulai diarahkan kepada pembangunan di segala bidang, termasuk bidang sosial ekonomi yang merupakan era baru didunia usaha.

SEJARAH ASOSIASI PENGUSAHA Dengan meningkatnya isu-isu di bidang perburuhan / hubungan industrial itu, kalangan majikan merasa perlu berhimpun dalam satu wadah, sebagai forum untuk berkomunikasi antar sesama dan saling tukar pikiran, agar dapat dicapai suatu kesamaan langkah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, baik demi kepentingan para majikan sendiri, maupun demi kesejahteraan buruh serta demi kepentingan pihak pemerintah.

SEJARAH ASOSIASI PENGUSAHA Prakarsa untuk membuat wadah yang berbentuk organisasi : Pada Tanggal 31 Januari 1952 Dibentuklah ''Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha seluruh Indonesia" Perkembangan organisasi menuntut perubahan nama. Maka pada tanggal 7 Juli 1970. Organisasi ini diganti dengan nama : "Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi, Pengusaha seluruh Indonesia'', untuk pertama kalinya disingkat dengan PUSPI.

SEJARAH ASOSIASI PENGUSAHA Pada tanggal 24 Nopember 1977, nama ''Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha seluruh Indonesia", diperpendek menjadi "Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha seluruh Indonesia" dan tetap disingkat PUSPI. Pada tanggal 16 Januari 1982. bertepatan dengan Musyawarah Nasional PUSPI ke-1 di Yogyakarta, kata ''Permusyawaratan'' diganti dengan ''Perhimpunan'' "Perhimpunan Sosial Ekonomi Pengusaha seluruh Indonesia" dan tetap disingkat PUSPI.

SEJARAH ASOSIASI PENGUSAHA Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1985 secara keseluruhan nama : ''Perhimpunan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia'‘ yang disingkat PUSPI. diubah menjadi “Asosiasi Pengusaha Indonesia'‘ yang disingkat APINDO. Apindo adalah organisasi yang mewakili para pengusaha di dalam lembaga ketenagakerjaan Yang berkewajiban membela dan melindungi anggotanya.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 32/MEN/XII/2008 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Pengertian Lembaga Kerja Sama Bipartit, yang selanjutnya disebut LKS Bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal‑hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Tujuan Pembentukan LKS Bipartit bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Fungsi LKS Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Tugas LKS Bipartit mempunyai tugas : a. melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu‑waktu apabila diperlukan.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Tugas LKS Bipartit mempunyai tugas : b. mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/ buruh dalam mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Tugas LKS Bipartit mempunyai tugas : c. menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Kepengurusan LKS Bipartit ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1: 1 yang jumlahnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan sekurang‑kurangnya 6 (enam) orang.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT Susunan pengurus LKS Bipartit sekurang‑kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Jabatan ketua LKS Bipartit dapat dijabat secara bergantian antara unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh Masa kerja kepengurusan LKS Brpartit 3 (tiga) tahun. Pergantian kepengurusan LKS Bipartit sebelum berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya. Ruang Lingkup Kawasan Kerja Ø Merupakan badan tersendiri Ø Dapat memberikan saran dan nasehat Ø Tidak mengambil alih tugas sp/sb

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Pendahuluan Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Lembaga kerja sama Tripartit terdiri dari : 1. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan 2. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Tujuan Ø Menjadi wadah pengembangan gagasan kerja sama Ø Meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja Ø Pemerataan pendapatan

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) LANDASAN HUKUM Landasan Hukum PKB adalah Undang – Undang No 13 Tahun 2003 dan Ketentuan – ketentuan pelaksanaannya PENGERTIAN Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh Serikat Buruh/Pekerja dengan Pengusaha.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) FUNGSI Ø Sebagai pedoman induk mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ø Sebagai sarana menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan usaha. Ø Merupakan partisipasi Pekerja dalam penentuan atau pembuatan kebijaksanaan dalam perusahaan.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) MANFAAT Ø Mengurangi timbulnya perselisihan. Ø Membantu ketenangan kerja. Ø Masing – masing kewajibannya. pihak mengetahui hak dan Ø Pengusaha dapat membuat rencana tenaga kerja sesuai kebutuhan. Ø Perundingan PKB merupakan sarana bipartit. Ø Dapat menciptakan suasana musyawarah dan mufakat.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TATA CARA PEMBUATAN Ø Persiapan sesuai dengan undang – undang. Ø Terhadap permintaan berunding yang diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak, maka pihak lain dalam 14 hari wajib menanggapi. Ø Masing – masing menyiapkan wakil – wakilnya (Sp/SB lebih dari satu dihitung proforsional sesuai jumlah anggotanya). Ø Masing – masing menyiapkan konsepnya. Atau yang mengajukan permintaan berunding yang menyiapkan.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) Ø Selambatnya dalam jangka waktu 2 bulan harus sudah ditanda tangani. Ø Selama perundingan kedua belah pihak tidak boleh saling menekan. Ø Perundingan dilakukan dengan penuh kejujuran, etikat baik, tulus dan terbuka. Ø Dalam hal tidak tercapai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka penyelesaiannya melalui tata cara yang ditetapkan oleh undang – undang.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) MATERI Materi Perjanjian Kerja Bersama berpedoman pada pola umum Perjanjian Kerja Bersama yang ditebitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Garis besar materi meliputi :

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) NO BAB MATERI 1 I Pihak – pihak yang membuat Perjanjian kerja bersama. 2 II Umum 3 III Hubungan kerja 4 IV Hari kerja dan jam kerja 5 V Pembebasan dari kewajiban untuk bekerja

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) NO BAB MATERI 6 VI Pengupahan 7 VII Perawatan dan Pengobatan 8 VIII Keselamatan dan Kesehatan Kerja 9 IX Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga kerja 10 X Program Peningkatan Ketrampilan 11 XI Tata Tertib Kerja 12 XII Penyelesaian Keluh Kesah 13 XIII Pemutusan Hubungan Kerja 14 XIV Masa Berlakunya, Perubahan dan Perpanjangan 15 XV Ketentuan Penutup

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TATA TERTIB PEMBUATAN PERJAJIAN KERJA BERSAMA I. Dasar II. Tujuan III. Susunan Team IV. Masa musyawarah V. Materi musyawarah VI. Tempat musyawarah VII. Tata cara musyawarah VIII. Sahnya musyawarah IX. Lain – lain

LEMBARAN NEGARA R. I TAHUN 2004 NOMOR 6 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R. I NOMOR 4356

LATAR BELAKANG Dalam era industrialisasi, Perselisihan Hub. Industrial menjadi semakin kompleks, utk penyelesaiannya diperlukan institusi yg mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yg cepat, tepat, adil dan murah; UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, sudah tidak sesuai lagi dg perkembangan keadaan dan kebutuhan tersebut; UU yg baru ini diperlukan karena : 1. Sejak diberlakukannya UU. No. 5 Thn 1986 ttg PTUN, maka Putusan P 4 P yg semula bersifat Final dpt diajukan gugatan pd PTTUN yg selanjutnya dpt dimohonkan Kasasi pd Mahkamah Agung; 2. Adanya kewenangan Menakertrans untuk menunda/membatalkan putusan P 4 P atau biasa disebut Hak Veto Menteri dan ini dianggap campur tangan pemerintah yg tidak sesuai lagi dengan paradigma yg berkembang dalam masyarakat; 3. UU No. 22 Thn 1957 mengatur hanya 1(satu) SP/SB yg dpt menjadi pihak dlm Penyelesaian Perselisihan HI.

MATRIK PERSANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERDASARKAN PPHI DENGAN UU NO. 22/57 DAN UU NO. 12/1964 N POKOK UU NO. O MATERI 22/1957 1 Kelembaga • Pemerantar an aan • Arbitrase • P 4 Daerah • P 4 Pusat • P. T. U. N • Mahkamah Agung UU NO. 12/1964 Mengikuti kelembagaan menurut UU No. 22/1957 UU N 0. 2/2004 • • Mediasi Konsiliasi Arbitrase Pengadilan PHI (masuk dalam kompetensi lingkup Badan Peradilan Umum) • Mahkamah Agung

NO POKOK MATERI UU NO. 22/1957 UU NO. 12/1964 • PHK UU N 0. 2/2004 2 Jenis • Hak Perselisihan • Kepentingan • • 3 Pihak-pihak yang berselisih • Majikan atau perkumpulan majikan • SP/SB atau Gabungan SP/SB • 4 Waktu Penyelesaian Relatif cukup lama • Tidak diatur batas waktu di P 4 D atau P 4 P Singkat • Paling lama 140 hari kerja Hak Kepentingan PHK Antar SP/SB Pekerja (perorangan) • SP/SB • Pengusaha • Gabungan Pengusaha

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara pengusaha dengan pekerja yang dilandasi rasa kekeluargaan.

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PB Pekerja/Buruh SP/SB PB = PERJANJIAN BERSAMA PENGUSAHA/ 30 HARI KERJA ASOSIASI PENGUSAHA

PENGADILAN NEGERI MEDIASI : 1. Perselisihan Kepentingan 2. Perselisihan SP/SB PB 3. Perselisihan Hak MENERIMA TIDAK MENERIMA ≤ 3 HARI KERJA 4. Perselisihan PHK JAWABAN ANJURAN ≤ 10 HARI KERJA ANJURAN TERTULIS ≤ 10 HARI KERJA PB SEPAKAT TIDAK SEPAKAT ≤ 7 HARI KERJA M E D I A T O R 30 HARI KERJA

PENGADILAN NEGERI KONSILIASI : 1. Perselisihan Kepentingan 2. Perselisihan SP/SB PB 3. Perselisihan PHK TIDAK MENERIMA ≤ 3 HARI KERJA JAWABAN ANJURAN ≤ 10 HARI KERJA ANJURAN TERTULIS ≤ 10 HARI KERJA PB SEPAKAT TIDAK SEPAKAT ≤ 7 HARI KERJA K O N S I L I A T O R 30 HARI KERJA

MAHKAMAH AGUNG PENINJAUAN KEMBALI APABILA KEPUTUSAN MENGANDUNG PUTUSAN ARBITER SEPAKAT 2 PIHAK UNSUR : a. Surat atau Dokumen diakui atau dinyatakan palsu setelah keputusan dijatuhkan; atau b. Setelah keputusan diambil diketemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Keputusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan; atau d. Keputusan melampaui kekuasaan Arbiter Ketenagakerjaan; atau e. Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BIPARTIT PERSELISIHAN KEPENTINGAN PERSELISIHAN ANTAR SP/SB

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU. NO. 2 TAHUN 2004 MAHKAMAH AGUNG 30 HARI KERJA (KASASI) PEMBATALAN P. PHK P. HAK PUTUSAN FINAL ARBITER Ps 115 PENGADILAN PHI 50 HARI KERJA PB PB Ps. 103 KONSILIASI MEDIASI 30 HARI KERJA SEPAKAT 2 PIHAK Ps 15, Ps 25, Ps 40 (1) DINAS YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN PB B I P A R T I T 30 HARI KERJA Ps. 3 (2) KEPENTINGAN SP/SB HAK PERSELISIHAN PHK 140 HARI KERJA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum. Berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

HUKUM ACARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khususnya dalam undang ( Pasal 57 )

TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. DI TINGKAT PERTAMA : HAK; 2. DI TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR : KEPENTINGAN; 3. DI TINGKAT PERTAMA : PHK; 4. DI TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR : ANTARA SP/SB

PENGAJUAN GUGATAN Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Industrial pada daerah hukumnya Pengadilan Hubungan Negeri meliputi pekerja/buruh bekerja ( Pasal. 81 ) yang tempat

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. (Pasal. 82)

KEWAJIBAN HAKIM 1. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. 2. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatan. ( Pasal 83 )

GUGATAN KOLEKTIF Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara dengan memberikan kuasa khusus. (Pasal 84 ) kolektif

PERSELISIHAN PHK Dalam hal perselisihan kepentingan hak dan/atau diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan dan/atau perselisihan kepentingan. hak (Pasal 86 )

KUASA HUKUM Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. ( Pasal 87 )

PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA MAJELIS HAKIM Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) Hakim PN Sebagai Hakim Ketua, Hakim AD Hoc Sebagai Anggota Majelis ( Pasal 92 )

PENUNDAAN SIDANG 1. Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang dipertanggungjawabkan, tanpa alasan Ketua yang Majelis dapat Hakim menetapkan hari sidang berikutnya. 2. Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan. ( Pasal 93 )

PENUNDAAN SIDANG 3. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya penundaan. ( Pasal 93 ) 2 (dua) kali

GUGATAN GUGUR Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka gugatannya dianggap gugur, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. ( Pasal 94 )

PUTUSAN VERSTEK Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat. (Pasal 94 )

TATA TERTIB PERSIDANGAN 1. Sidang Majelis Hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan lain. 2. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati tata tertib persidangan.

TATA TERTIB PERSIDANGAN 3. Setiap orang yang tidak mentaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah mendapat peringatan dari atau atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang. (Pasal 95 )

PUTUSAN SELA 1. Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. (Pasal 96 ) 2. Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua. (Pasal 96 ) Ayat 3

Lanjutan 3. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. ( Pasal 96 ) 4. Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat dipergunakan upaya hukum. ( Pasal 96 )

DICTUM PUTUSAN PHI Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. ( Pasal 97 )

PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT 1. Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan sengketa dipercepat. ( Pasal 98 ) diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. 3. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum. ( Pasal 98 )

Lanjutan 4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), menentukan Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan.

Lanjutan 5. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. ( Pasal 99 )

PENGAMBILAN PUTUSAN Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertibangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. (Pasal 100 ) Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. ( Pasal 101 )

TENGGANG WAKTU PEMERIKSAAN Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. ( Pasal 103 )

PUTUSAN PHI Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Hubungan dalam Industrial Pasal 103 ditanda tangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc dan panitera Pengganti. ( Pasal 104 )

PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan kasasi. ( Pasal 108 ) perlawanan atau

PUTUSAN AKHIR Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. ( Pasal 109 )

TENGGANG WAKTU KASASI Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja :

TENGGANG WAKTU KASASI a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim; b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. ( Pasal 110 )

KETENTUAN PERALIHAN (Ps. 124) 1. P 4 Daerah dan P 4 Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya Pengadilan HI; 2. Dengan terbentuknya Pengadilan HI maka kasus yang diajukan kepada : - P 4 Daerah atau Lembaga lain yang setingkat, yang belum diputus diselesaikan oleh Pengadilan HI - P 4 Daerah atau Lembaga lain yang setingkat, yang dimintakan Banding masih dalam tenggang waktu 14 hari diselesaikan oleh MA - P 4 Pusat atau Lembaga lain yang setingkat, yang belum diputus diselesaikan oleh MA - P 4 Pusat atau Lembaga lain yang setingkat, yang dimintakan banding masih dalam tenggang waktu 90 hari diselesaikan oleh MA

PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIBERLAKUKAN TERHITUNG MULAI 14 JANUARI 2005 (PS. 126) PERPU NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN UU. NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG PPHI MENJADI DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 14 JANUARI 2006

DATA – DATA PENDUKUNG DALAM PENYELESAIAN KASUS q SURAT PERNYATAAN DARI PELAKU MENGAKUI PERBUATANNYA. q BERITA ACARA PEMERIKSAAN DIBUAT OLEH PETUGAS YANG DITUGASKAN UNTUK ITU. q RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK, DAN SAKSI – SAKSI.

DATA – DATA PENDUKUNG DALAM PENYELESAIAN KASUS q PERJANJIAN BERSAMA YANG DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK YANG BERSEPAKAT SERTA BERMETERAI CUKUP. q DATA – DATA LAIN YANG ADA SP, LAPORAN KEJADIAN DARI SECURITY, DLL.

H I S A K A M I R E T