Upaya Perlindungan Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia

Upaya Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KELAS X

Kompetensi Dasar 3. 1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. 1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Tujuan Pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan proses perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia saat pra kemerdekan dan pasca kemerdekaan Peserta didik dapat mendeskripsikan upaya perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Peserta didik dapat menguraikan partisipasi masyarakat dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia Peserta didik dapat mengasosiasikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan upaya perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah. Peserta didik dapat menganalisis hambatan dalam upaya perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia

Proses Perlindungan, Pemajuan, dan Penegakan HAM di Indonesia A. Periode sebelum kemerdekaan (1908 -1945) • Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Pendidikan Nasional Indonesia (1931)

B. Periode Sesudah Kemerdekaan (1945 -sekarang) Periode Tahun 1945 -1950 Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada: 1. - Hak untuk merdeka - Hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik - Hak kebebasan menyampaikan pendapat terutama di parlemen Pemikiran tentang HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Legitimasi HAM tersebut memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik

2. Periode Tahun 1950 -1959 Periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi seperti: 1. Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya 2. Adanya kebebasan pers 3. Pemilu berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis 4. Parlemen sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif 5. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan

3. Periode Tahun 1959 -1966 Periode ini merupakan awal masa demokrasi terpimpin, dimana kekuasaan terpusat pada presiden Parlemen tidak memiliki kewenangan mengontrol presiden, akibat dari model pemerintahan ini tidak ada pemikiran HAM Pemerintah membatasi hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan

4. Periode Tahun 1966 -1998 Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan orde baru. Pemikiran HAM pada periode ini dibagi ke dalam beberapa waktu yaitu: Tahun 1967 Tahun 1968 Tahun 19701980 an Tahun 1990 an • Diadakan seminar yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia • Diadakan Seminar Naional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil (judicial review) yang diberikan kepada Mahkamah Agung guna melindungi HAM • Persoalan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan • Pemikiran penguasa saat itu HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila • Dibentuknya lembaga penegakan HAM, yaitu KOMNAS HAM berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993

5. Periode Tahun 1998 -Sekarang Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat itu dilakukan: 1. Pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia 3. Pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional semakin ditingkatkan Tahap Status Penentuan Strategi penegakan HAM pada periode ini Tahap Penataan Aturan Secara Konsisten

Hambatan Penegakan HAM Faktor sosial budaya Faktor komunikasi dan informasi Faktor kebijakan pemerintah Faktor perangkat perundang-undangan Faktor aparat dan penindakannya

Tantangan Penegakan HAM Prinsip universal Prinsip pembangunan nasional Prinsip kesatuan Hak-hak Asasi Manusia Prinsip objektivitas / non selektivitas Prinsip keseimbangan Prinsip kompetensi nasional Prinsip negara hukum

Dasar Hukum HAM di Indonesia Dalam perundangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis ysng menyatakan tentang HAM, yaitu dalam: • UUD NRI Tahun 1945 • Ketetapan MPR (TAP MPR) • Undang-Undang • Peraturan pelaksana perundangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksana lainnya

Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM Membentuk KOMNAS HAM • Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993. • Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM • Tujuan KOMNAS HAM adalah untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Membuat Produk Hukum yang Mengatur Mengenai HAM • Pembuatan produk hukum yang mengatur tentang HAM dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM • Produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM • Pembentukan produk hukum dibentuk dari UUD NRI Tahun 1945, Ketentuan MPR, Piagam HAM 1998 dan meratifikasi instrumen HAM internasional Membentuk Pengadilan HAM • Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU nomor 26 Tahun 2000 • Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus dilingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota • Tugas dan wewenang pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah NRI oleh WNI

Hambatan dalam upaya penegakan HAM Kondisi sosial budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk negara kepulauan yang juga memiliki banyak adat dan budaya Letak geografis Indonesia dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang membatasi komunikasi dan informasi antar daerah Pemerintah tidak jarang mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat Adanya sejumlah peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, namun tidak seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia Penindakan yang lemah oleh aparat mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti KKN yang melanggar hak orang lain Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia

Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh masyarakat Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM Berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM Masyarakat berhak menyampaikan laporan atas pelanggaran HAM, usulan perumusan kebijakan HAM, penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM kepada KOMNAS HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka penegakan HAM