SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN PENGERTIAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN Pemajuan
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PENGERTIAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. ” UU No. 5/2017, Pasal 1
KEBUDAYAAN NASIONAL PEMAJUAN KEBUDAYAAN Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar. Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
KAJIAN PENGAYAAN KERAGAMAN PENYEBARLUAS AN PENGEMBANGAN PEMBINAAN SDM LEMBAGA PRANATA PELINDUNGAN INVENTARISASI PENYELAMATAN PEMELIHARAAN PENGAMANAN PUBLIKASI PEMANFAATAN KETAHANAN BUDAYA PENGARUH KEPADA DUNIA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TRADISI LISAN MANUSKRIP ADAT ISTIADAT RITUS PENGETAHUAN TRADISIONAL 10 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TEKNOLOGI TRADISIONAL SENI BAHASA PERMAINAN RAKYAT OLAHRAGA TRADISIONAL
PEDOMAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN “Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada: a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi c. Strategi Kebudayaan d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan” UU No. 5/2017, Pasal 8
ALUR DOKUMEN PERENCANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT STRATEGI KEBUDAYAAN DISUSUN PEMERINTAH RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RENCANA KERJA PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH LOKAKARYA TARI
JADWAL PENYUSUNAN: 2018 FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER MASA PERSIAPAN PRA KONGRES 1: PENYUSUNAN PPKD KABUPATEN/KOTA PRA KONGRES 2: PENYUSUNAN PPKD PROVINSI PENYUSUNAN STRATEGI KEBUDAYAAN LOKAKARYA PENYUSUNAN PPKD DI 20 KLASTER KERJA PENETAPAN PPKD KAB/KOTA OLEH BUPATI/WALIKOTA LOKAKARYA PENYUSUNAN PPKD DI 20 KLASTER KERJA PENETAPAN PPKD PROVINSI OLEH GUBERNUR 16 -18 NOVEMBER 2018 KONGRES KEBUDAYAAN 2018: PENETAPAN STRATEGI KEBUDAYAAN OLEH PRESIDEN
Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada APBD. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pasal 11 ayat (3) & (4) UU No. 5 / 2017 9
ISI PPKD KABUPATEN/KOTA a. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota b. Identifikasi SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota c. Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota d. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan e. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota
PPKD PROVINSI Seluruh dokumen PPKD Kabupaten/Kota akan dikonsolidasikan menjadi dokumen PPKD Provinsi. Dokumen PPKD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. 11
ALUR PENYUSUNAN PPKD Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. Bupati/Walikota mengalokasikan APBD untuk penyusunan PPKD Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota menetapkan SK Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota; Tim Penyusun bekerja menyusun PPKD Kabupaten/Kota melalui rangkaian survey, forum terbuka, forum diskusi terpumpun, dan penulisan analisis & rekomendasi; Bupati/Walikota menetapkan SK PPKD Kabupaten/Kota; dan Penyerahan PPKD Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi. 12
Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota. Pasal 11 ayat (1) UU No. 5/2017 13
KOMPOSISI TIM PENYUSUN PPKD Tim Penyusun berjumlah gasal, paling sedikit 5 orang, dan terdiri dari: a. Organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, perencanaan dan keuangan. b. Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota, yaitu: • Pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan; • Budayawan atau seniman; • Anggota Dewan Kebudayaan Daerah atau Dewan Kesenian Daerah; • Anggota organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan; • Pemangku adat atau kepala suku; dan/atau • Orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20 KLASTER KERJA PPKD BPNB ACEH BPCB SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA BPNB SUMATERA BARAT BPCB JAMBI BPNB KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT JAMBI KEPULAUAN RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN RIAU BANGKA BELITUNG BPNB JAWA BARAT BPCB BANTEN JAWA BARAT BANTEN DKI JAKARTA LAMPUNG BPCB D. I. YOGYAKARTA BPCB JAWA TENGAH BPCB JAWA TIMUR D. I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR
20 KLASTER KERJA PPKD BPNB KALIMANTAN BARAT BPCB KALIMANTAN TIMUR BPNB BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN UTARA BALI KALIMANTAN TIMUR NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN TENGAH BPCB BALI NUSA TENGGARA TIMUR BPNB SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT KALIMANTAN SELATAN BPCB SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA BPNB SULAWESI UTARA BPCB GORONTALO BPNB MALUKU BPNB PAPUA SULAWESI TENGAH MALUKU UTARA PAPUA BARAT GORONTALO MALUKU PAPUA
KEBUTUHAN KONSOLIDASI DATA Dalam rangka persiapan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat Kabupaten/Kota, perlu konsolidasi data terkait 10 objek pemajuan kebudayaan di 515 Kabupaten/Kota. Konsolidasi ini ditempuh dengan: 1. Penyiapan data reference dari lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan 10 objek pemajuan kebudayaan 2. Pengisian borang (formulir) terkait 10 objek dalam proses penyusunan Pokir Kebudayaan Daerah.
DATA YANG AKAN DIKONSOLIDASI 1. Apa saja objek pemajuan kebudayaan yang digunakan di Kabupaten/Kota? 2. Berapakah jumlah pengguna untuk masing-masing objek pemajuan kebudayaan tersebut? 3. Apa saja lembaga yang mendukung pemajuan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten/Kota tersebut? 4. Apa saja pranata yang mendukung pemajuan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten/Kota tersebut? 5. Apa saja sarana dan prasarana fisik yang mendukung pemajuan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten/Kota tersebut? 6. Apa saja masalah dalam pemajuan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten/Kota tersebut?
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2018
- Slides: 19