Strategi Pendanaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Dana Pensiun Dirjen

Strategi Pendanaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Dana Pensiun Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – DR Luky Alfirman ST, MA

. Outline Pembiayaan Infrastruktur . Ketersediaan dan Pemanfaatan Dana Pensiun di Indonesia dan Negara Lain . Penguatan Peran Dana Pensiun pada Infrastruktur di Masa Depan

Pembiayaan Infrastruktur

KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR Kebutuhan Pembiayaan tiap Sektor Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2015 -2019 Sector (dalam triliun rupiah) 4. 796, 2 1. 978, 4 41, 25% 2. 817, 8 1. 066, 2 100% 58, 75% 22, 23% 1. 751, 6 36, 52% Kebutuhan pembiayaan • Anggaran Pemerintah Celah Pembiayaan BUMN Swasta Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama 5 tahun dari 2015 -2019 dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4. 796, 2 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 41% yang bisa dicukupi dari APBN/APBD. Jalan Kereta Api Transportasi Laut Transportasi Udara Transportasi Darat Transportasi Perkotaan Kelistrikan Minyak & Gas Informasi & Telekom Air Sumber Air Bersih dan Pembuangan Perumahan Total Kebutuhan (triliun Rp) 733 226 591, 2 144 47 86 1000 507, 3 280, 3 450, 9 403 327, 5 4, 796. 2 Kriteria Umum Pembiayaan Infrastruktur • Anggaran Pemerintah digunakan untuk proyek infrastruktur dasar, terutama untuk proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial. • Pembiayaan dari BUMN digunakan untuk proyek yang secara tradisional memang dikelola oleh BUMN seperti listrik, jalan tol, perminyakan dan lain-lain. • Pembiayaan dari swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/Public-Private Partnership (PPP)) digunakan untuk proyek yang layak baik secara ekonomi maupun secara finansial. Pemerintah bisa memberikan dukungan dalam bentuk jaminan dan lain-lain. 4

Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Kontribusi APBN dalam Pembangunan Infrastruktur 5 5

DUKUNGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI APBN Pendanaan Infrastruktur APBN/APBD BUMN § Non KPBU Dukungan Pembiayaan Infrastruktur melalui APBN § Belanja Modal § Kementerian/Lemba ga § APBD Above the line Below the line § Pinjaman § SBSN/SUN Swasta § PMN § KPBU ü Project Development Fund ü Viability Gap Fund ü Penjaminan § BUMN/ Lembaga Khusus 6 § Penjaminan DJPPR

Ketersediaan dan Pemanfaatan Dana Pensiun di Indonesia dan Negara Lain

DANA PENSIUN SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Kontribusi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkembangan Aset DJS Ketenagakerjaan (Dalam Juta Rupiah) 300, 000. 00 250, 000. 00 200, 000. 00 Jaminan Hari Tua 150, 000. 00 Reksadana, 11% 100, 000. 00 Jaminan Pensiun Penyertaan Langsung, Properti, Deposito, 0% 1% 8% Reksadana, 15% 50, 000. 00 Saham, 20% - 2014 • • 2015 JP JHT 2016 JKK JKm 2017 0% 8% Saham, 16% 43344 BPJS TK Kebijakan investasi yang baik wajib mempertimbangkan durasi antara aset dan liability Portofolio aset DJS Ketenagakerjaan dana pensiun PNS, TNI/Polri masih terkonsentrasi pada instrumen jangka pendek Regulasi saat ini membatasi ruang gerak badan penyelenggara untuk berkontribusi kepada pembiayaan infrastruktur Perlu mereviu regulasi agar terdapat relaksasi kebijakan investasi mendukung pembiayaan infrastruktur yang tetap mengedepankan risiko dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta Portofolio Investasi PT Asabri (Realisasi Tahun 2017) Reksa Dana, 5. 57 Penyertaan Langsung, 0%Properti, Deposito, EBA, 0% SBN, 51% EBA, 0% Obligasi Korporasi, 9% SBN, 50% Obligasi Korporasi, 12% Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, September 2018 Portofolio Investasi PT Taspen (Realisasi Tahun 2017) Reksa Dana, Saham, 2. 9 Deposito, 2. 22 Obligasi Korporasi, 15. 2 Penyertaan 1. 1 Langsung, 2. 1 Sukuk Korporasi, 0. 1 Deposito, 22. 8 SBN, 8. 68 8 Saham, 8. 17 SBN, 79. 8 Sumber: Laporan Keuangan PT Taspen dan Lapkeu PT Asabri

INVESTASI PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR PER SEPTEMBER 2018 9

INTERNATIONAL PRACTICES (1) OECD, 2015, Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds Rata-rata Alokasi Aset LPFs dan PPRFs tahun 2010 – 2014 (% dari Total Aset) Persentase Alokasi Aset Dana Pensiun Australia, Canada, dan Jepang tahun 2010 - 2015 • Berdasarkan data historis Large Pension Funds (LPFs) 2010 – 2014 dan Public Pension Reverse Funds (PPRFs) 2011 -2014 menunjukkan bahwa rata-rata alokasi aset dana pensiun negara OECD baik dari LPFs maupun PPRFs sekitar 1 persen s. d. 2 persen yang dialokasikan pada unlisted infrastructure • Dana Pensiun Australia dan Canada memberikan porsi yang relatif besar kepada investasi land building dan unlisted infrastucture 10

International practices • Pengeluaran publik terhadap pensiun Indonesia memiliki potensi meningkat kedepannya Sumber: Pensions at a Glance 2017 - © OECD 2017 11

PENGUATAN PERAN DANA PENSIUN PADA INFRASTRUKTUR DI MASA DEPAN Akselerasi pembangunan infrastrukur nasional memerlukan dukungan dari sektor privat Dengan potensi yang dimiliki, kedepannya diharapkan dana pensiun dapat berkontribusi secara optimal 12

ISU STRATEGIS DANA PENSIUN KONTRIBUSI TERHADAP PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 1 Perbaikan regulasi Mereviu regulasi untuk merelaksasi kebijakan investasi dana pensiun 2 Intensifikasi dan ekstensifikasi cakupan kepesertaan Mendorong bdan penyelenggara untuk meningkatkan cakupan kepesertaan 3 4 5 Transparansi pengelolaan dana pensiun Akselerasi Infrastruktur Birokrasi yang efisien dan efektif Mendorong transparansi pengelolaan dana berbasis teknologi § Menjaga anggaran infrastruktur dengan meningkatkan kualitas § Mengembangkan skema pembiayaan kreatif (KPBU dan Non-KPBU) Efisiensi birokrasi 13

Terima kasih

Appendix 15

PROYEK-PROYEK YANG DIBIAYAI OLEH SUKUK PEMERINTAH PERIODE TAHUN 2013 - 2018 16

EMITEN-EMITEN YANG TERMASUK KEDALAM INFRASTRUKTUR RELATED 1. Emiten Surat Utang Emiten Kepemilikan Sektor Adhi Karya (Persero) Tbk BUMN Sektor Konstruksi Angkasa Pura I (Persero) Bank Tabungan Negara (Persero) Garuda Indonesia (Persero) Tbk. BUMN Sektor Infrastruktur Sektor Perbankan Sektor Transportasi Hutama Karya (Persero) BUMN Sektor Konstruksi Indonesia Infrastructure Finance SWASTA Sektor Keuangan Jasa Marga ( Persero), BUMN Sektor Infrastruktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Ind. BUMN Sektor Keuangan Perkebunan Nusantara X BUMN Sektor Perkebunan Perusahaan Listrik Negara (Persero) BUMN Sektor Energi Pupuk Indonesia (Persero) BUMN Sektor Industri Dasar Sarana Multi Infrastruktur (Persero) BUMN Sektor Keuangan Sarana Multigriya Finansial BUMN Telekomunikasi Indonesia Tbk BUMN Waskita Karya BUMN Sektor Keuangan Sektor Telekomunikasi Sektor Konstruksi Pelabuhan Indonesia IV (Persero) BUMN Sektor Infrastruktur 2. SBN Infrastruktur Related: PBS 003, PBS 004, PBS 005, PBS 006, PBS 007, PBS 011, PBS 012, PBS 015, PBS 016 dan PBS 017 3. Emiten Saham Emiten TLKM PGAS JSMR WSKT WIKA WSBP GIAA WTON PTPP Kepemilikan BUMN BUMN SWASTA BUMN Sektor Infrastruktur Sektor Properti Sektor Industri Dasar Sektor Infrastruktur Sektor Industri Dasar Sektor Properti 4. Emiten Penyertaan Langsung: PT Marga Mandala Sakti (MMS) 17

Ketahanan Dana Trillions Per 31 Januari 2018 800, 000 Milestone Pendanaan Jaminan Pensiun 700, 000 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 200, 000 100, 000 0 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 2058 2063 2068 2073 2078 2083 2088 2093 Surplus Iuran dan Investasi Aset Akhir Tahun 18