MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Biro Kepegawaian

MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR

MASA KERJA 01 MASA KERJA PNS 02 MASA KERJA GOLONGAN 03 MASA KERJA PENSIUN

MASA KERJA PNS Merupakan masa kerja sebagai seorang PNS secara terus menerus mulai dari ybs diangkat menjadi CPNS sampai dengan ybs diberhentikan Diangkat sebagai CPNS Mencapai BUP MASA KERJA PNS 01 – 03 – 2000 01 – 11 – 2020 20 Tahun 8 Bulan “Sebagai dasar dalam menentukan Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS”

MASA KERJA GOLONGAN Merupakan masa kerja seorang PNS sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan ybs diberhentikan dengan memperhitungkan penambahan/pengurangan masa kerja. Diangkat sebagai CPNS Mencapai BUP MASA KERJA PNS Masa Kerja yg Diakui / PMK Pengurangan Masa Kerja MASA KERJA GOLONGAN 01 – 03 – 2000 01 – 11 – 2020 20 Tahun 8 Bulan 4 Tahun 4 Bulan 5 Tahun 0 Bulan 20 Tahun 0 Bulan “Sebagai dasar dalam menentukan Gaji Pokok bagi PNS”

MASA KERJA PENSIUN Merupakan masa kerja seorang PNS sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan ybs diberhentikan/mencapai Batas Usia Pensiun ditambah dengan masa kerja tambahan yang telah diakui. Diangkat sebagai CPNS Mencapai BUP MASA KERJA PNS Peninjauan Masa Kerja MASA KERJA PENSIUN 01 – 03 – 2000 01 – 11 – 2020 20 Tahun 8 Bulan 4 Tahun 4 Bulan 25 Tahun 0 Bulan “Sebagai dasar dalam menentukan Hak Pensiun”

PENINJAUAN MASA KERJA Merupakan penghitungan terhadap pengalaman kerja seorang PNS apabila sebelum ybs diangkat sebagai CPNS telah bekerja pada Instansi yang berbadan hukum dan masa kerja dimaksud belum pernah diperhitungkan sebelumnya. Dapat diperhitungkan secara Penuh Dapat diperhitungkan Setengah/Sebagian Dapat tidak diperhitungkan keseluruhannya “sebagai dasar untuk menambah Masa Kerja Golongan dan Masa Kerja Pensiun”

MASA KERJA YG DAPAT DIPERHITUNGKAN Masa Selama Menjadi CPNS/PNS Masa Selama Menjadi Pejabat Negara Masa Selama Menjalani Tugas Pemerintah Masa Selama Menjadi Pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Pemerintah

MASA KERJA YG DIPERHITUNGKAN SEBAGIAN Masa Sebagai Pegawai/Karyawan Dari Instansi Yang Berbadan Hukum Di Luar Instansi Pemerintah, dengan ketentuan : 01 02 Masa Kerja Diperhitungkan Setengah dari pengalaman yang ada Masa Kerja yang diakui paling banyak 8 Tahun

MASA KERJA YG TIDAK DIPERHITUNGKAN Masa Selama Menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara (tidak dihitung pada semua masa kerja) 01 04 Masa Kerja Yang Diperoleh Dari Swasta Yang Kurang Dari Satu Tahun 02 Pengalaman Kerja Yang Diperoleh Dari Pemerintah Dengan Menerima Penghasilan Tidak Tetap (Pekerja Lepas) Bukti Pengalaman Kerja Dari Pemerintah/Swasta Yang Dibuat Dalam Bentuk Surat Keterangan Tidak Dapat Dipertimbangkan Sebagai Bukti Pengalaman Kerja Masa Kerja Yang Diperoleh Dari Swasta Yang Lebih Dari Delapan Tahun 03 05

CARA MENGHITUNG PMK MASA KERJA DIHITUNG PENUH Seorang sebelum diangkat sebagai CPNS mempunyai masa kerja sebagai berikut: Sebagai Pegawai Honorer Sebagai Perangkat Desa Jumlah = 2 thn 5 bln = 4 thn 4 bln = 6 thn 9 bln maka masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah 6 tahun 9 bulan

CARA MENGHITUNG PMK MASA KERJA TIDAK DIHITUNG PENUH Seorang mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum pada: Perusahaan swasta Nasional Perusahaan swasta asing Rusia Perusahaan swasta asing Amerika = 5 tahun = 7 tahun = 8 tahun = 20 tahun : 2 Jumlah = 10 tahun Maka masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah sebanyak-banyaknya adalah 8 tahun

CARA MENGHITUNG PMK MASA KERJA TIDAK DAPAT DIHITUNG Seorang mempunyai masa kerja pada perusahaan yang berbadan hukum pada: Perusahaan swasta asing Argentina = Perusahaan swasta asing Spanyol = Jumlah 6 bulan 11 bulan 17 bulan Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak dapat diperhitungkan, karena tiap kali dari masa kerja yang dimiliki kurang dari 1 (satu) tahun

PENERBITAN SK PENSIUN

PERATURAN BKN NO. 2 TAHUN 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS A. PENERBITAN SK PENSIUN PNS YANG MENDUDUKI JPT MADYA, JPT UTAMA, DAN JAFUNG AHLI UTAMA 01 02 03 instansi mengusulkan pensiun ybs 6 bulan sebelum ybs memasuki BUP BKN menerbitkan pertimbangan teknis pensiun Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan pertimbangan teknis BKN menerbitkan sk pensiun ybs B. PENERBITAN SK PENSIUN PNS SELAIN YANG MENDUDUKI JPT MADYA, JPT UTAMA, DAN JAFUNG AHLI UTAMA 01 02 03 Instansi mengusulkan pensiun ybs 6 bulan sebelum ybs memasuki BUP BKN menerbitkan pertimbangan teknis pensiun Instansi negara berdasarkan pertimbangan teknis BKN menerbitkan sk pensiun ybs

KETENTUAN DALAM PENERBITAN SK PENSIUN NO. 1. 2. 3. JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN Pemberian pertimbangan teknis atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun Pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun KODE PERTEK BKN KODE SK INSTANSI PA-000000/12026/AP/00/00 PB-000000/12026/TAP/00/00 PD-000000/12026/AV/00/00 4. Pemberhentian dan pemberian pertimbangan teknis pensiun janda/duda PE-000000/12026/MD/00/00 5. Pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua. PF-000000/12026/AX/00/00 6. Pemberian Pensiun perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah PNS PO-000000/12026/AG/00/00 PH-000000/12026/AZ/00/00 PI-000000/12026/AP/00/00 a. 7. 8. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda. Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani dengan pemberian pensiun Untuk penomoran kode instansi sudah autogenerate dari aplikasi SAPK BKN sehingga instansi sudah tidak melakukan penomoran secara manual Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala BKN dan Nomor Keputusan PPK Insansi Pusat dan Instansi Daerah Tentang Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

TRACKING SYSTEM LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

POTRET KINERJA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BIDANG MUTASI Proses Kepegawaian Lambat Delivery Produk Kepegawaian Lambat 18, 9% BKO 10% V 2 50% PNS 15% V 1 25% 33, 3% > 3 BLN 17% < 1 BLN 10% 1 -3 BLN 73% Berdasarkan survey tanggal 14 s/d 24 Agustus 2018 dengan 111 responden Pemberian Imbalan Atas Proses Kepegawaian Pengkondisian Agar Terjadi Pemberian Imbalan 19, 2% 10, 9% 20% 80% saat menyampaikan usulan kepegawaian saat menerima produk kepegawaian Informasi Proses Kepegawaian Minim 23, 8%

POTRET KINERJA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BIDANG MUTASI Berdasarkan survey tanggal 14 s/d 24 Agustustus 2018 dengan 111 responden Tidak Pernah Meng-update Data Kepegawaian via e-HRM Tidak Puas Dengan Layanan Kepegawaian 22, 1% 18, 9% § § Tidak dapat akses Terbatas waktu Tidak sempat belajar Sibuk Tidak Memahami Alur Proses Kepegawaian Tindak Lanjut Keluhan Tidak Responsif 7, 4% 34, 8% Proses Kepegawaian Dipersulit 5, 2% Kurangnya Tingkat Pengetahuan Pegawai Atas Peraturan Kepegawaian 2, 9%

“KENAPA TRACKING SYSTEM ? ” KONDISI SAAT INI LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KURANG OPTIMAL GEJALA PERMASALAHAN § Banyaknya stakeholder yang menanyakan waktu dan posisi proses layanan § Adanya indikasi konflik kepentingan dalam proses layanan § Adanya stakeholder yang datang hanya untuk menanyakan validitas produk layanan PENYEBAB PERMASALAHAN q Belum ada penerapan waktu proses dalam SOP layanan q Pelaksana layanan belum menerapkan bisnis prinsip FIFO dalam memproses layanan q Belum adanya akses informasi kepada stakeholder terkait posisi proses dan validitas produk layanan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK (REFORMASI BIROKRASI) KONDISI YANG DIHARAPKAN OPTIMALNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 01 Transparansi mencegah konflik kepentingan dalam proses layanan 02 Stakeholder mendapatkan informasi waktu dan posisi proses layanan secara online 03 Stakeholder dapat melakukan pengecekan validitas produk layanan secara online

APAKAH TRACKING SYSTEM ? Sistem monitoring proses kepegawaian 2 BENEFIT Dalam bentuk WEB-BASED MOBILE Terintegrasi dengan e-HRM, TNDE, pu. net A. UNTUK USER LAYANAN KEPEGAWAIAN 1. PNS KEMENTERIAN PUPR Untuk membantu monitor proses : KP CLTN Pensiun Alih status, dst Ralat B. UNTUK PENGELOLA KEPEGAWAIAN Membantu monitoring tugas-tugas Yang sedang/sudah dikerjakan Notifikasi tugas yang belum dikerjakan List kekurangan kelengkapan administrasi 2. MASYARAKAT UMUM Cek validitas produk kepegawaian CPNS Ø Sah atau tidak Ø Menghindari penipuan 3. INSTANSI LAIN Cek mutasi kepegawaian, contoh : Alih tugas

SIAPA YANG TERLIBAT ? 01 BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 02 PENGELOLA KEPEGAWAIAN UNOR 03 BKN INTERNAL EKSTERNAL MASYARAKAT/INSTANSI UMUM

TERIMA KASIH……….