PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Drs Rasudyn Ginting MSi Indra Efendi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Drs. Rasudyn Ginting, MSi Indra Efendi Rangkuti, S. Sos back

RENCANA PEMBELAJARAN MK. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NO MATERI METODE PEMBELAJARAN 1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Ceramah interaktif dengan ilustrasi 2 Filsafat Pancasila Ceramah singkat , studi kasus dan pemaparan hasil studi lapang, dan diskusi. 3 Identitas Nasional Ceramah singkat, dan diskusi kelompok dan simulasi 4 Negara dan Konstitusi Ceramah singkat, dikusi kelompok 5 Demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapang. 6 HAM & Rule of Laws Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapangan/presentasi 7 Hak & Kewajiban Warga Negara Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapangan/presentasi 8 Politik dan Strategi Nasional. Ceramah, bedah kasus, diskusi. Indonesia 2

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI 20/2003) “PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003) PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN : “…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB” ( Ps 3 UU RI No. 20 Tahun 2003) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 3

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI No. 20/2003) “KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA ( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 ) “KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA; b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN; c. BAHASA. ” ( Ps 37 AYAT 2 UU No. 20 tahun 2003) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 4

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU No. 20/2003) “Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 5

SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI WAWASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA KOGNITIF SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB DEMOKRATIS PERCAYA DIRI SBG BANGSA WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK PARTISIPASI SOSPOL KOMITMEN BELA NEGARA AFEKTIF HOLISTIK (Komprehensifintegral ) KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN PSIKOMOTOR 6

VISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) ~ SUMBER NILAI DAN ~ PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK ~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF ~ MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 7

MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu : ~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, ~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ~ menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 8

KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI : ~ Kemampuan berfikir, ~ Bersikap rasional, dan dinamis, ~ Berpandangan luas sebagai manusia intelektual. a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk : - bela negara. - cinta tanah air. b. Wawasan kebangsaan, untuk : - kesadaran berbangsa - mempunyai ketahanan nasional. c. Pola pikir, sikap yang komprehensif. Integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 9

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) Agar mahasiswa : 1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan, 2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik. 3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 10

HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 -AN SAMPAI SAAT INI [ CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969, [ [ [ [ SMA 1969 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP, SMU 1975, 1984. PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970 -an - 2000 -an PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 -an - 2001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994 -Sekarang PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang (rintisan) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No. 20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 11

HISTORIS …. (LANJUTAN) CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 -an – 2000 - Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) : ~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter ~ Di beberapa PTN. ~ 1970 -an ~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsj). ~ sertifikatnya Tamtama Cadangan. - Pendidikan Perwira Cadangan : ~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep. B. 43/XII/73, 08 -12 -1973. ~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu, - sarjana muda ( eqivalen 90 sks) - diberi pangkat Letnan Dua. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 12

MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DOMAIN KAJIAN ILMIAH DOMAIN KURIKULER SMART & GOOD CITIZENSHIP DOMAIN SOSIALKULTURAL Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 13

WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA ISTILAH : • CIVICS, CIVIC EDUCATION • CITIZENSHIP EDUCATION • TA’LIMATUL MUWWATANAH, TARBIYATUL AL WATONIYAH • EDUCACION CIVICAS • SACHUNTERNICHT • CIVICS, SOCIAL STUDIES • LIFE ORIENTATION • PEOPLE AND SOCIETY • CIVICS AND MORAL EDUCATION • OBSCESVOVEDINIE Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan (USA) (UK) (TIMTENG) (MEXICO) (JERMAN) (AUSTRALIA) (USA NEW ZEALAND) (AFSEL) (HONGARIA) (SINGAPORE) (RUSIA) 14

PARADIGMA DASAR 1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY THIN MINIMUM CITIZENSHIP KNOWING DEMOCRACY 2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACY DOING CITIZENSHIP DEMOCRACY 3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY BUILDING MODERATE CITIZENSHIP DEMOCRACY Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan THICK MAXIMUM 15

ISI DAN MODUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATION Education about Democracy THIN CITIZENSHIP EDUCATION (exclusive, elitist, formal, content-led, knowledgebased, didactic transmission, easier to achieve, civic education) (South East Asia : Indonesia) Education in Democracy MODERATE CITIZENSHIP EDUCATION Education for Democracy THICK CITIZENSHIP EDUCATION (inclusive, activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education) (Central, South & East Europe, (North Europe, USA, New Zealand) Australia) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 16

PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EDUCATION ABOUT DEMOCRACY EDUCATION THROUGH DEMOCRACY PKN SD, SMP, SMA Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan EDUCATION FOR DEMOCRACY PKN DIKTI 17

KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CIVIC KNOWLEDGE CIVIC CONFIDENCE CIVIC DISPOSITIONS SMART & GOOD CITIZENSHIP CIVIC COMPETENCE CIVIC COMMITTMENT CIVIC SKILLS Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 18

ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA • BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL, BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, BERBHINNEKA TUNGGAL IKA, MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA, MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 19

REFERENSI PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Udin S. Winataputra, H. , (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko - pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi Dalam Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdiknas. 21 -22 September 2004. 2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 4. Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni. 5. Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan. 6. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 7. Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi. Terjemahan : Bern. Hidayat. Yogyakarta : Kanisius. 8. Saafroedin Bahar dan A. B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia. 9. F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa. 10. Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 11. Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 20

LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH 1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang studi. 2. Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi. 3. Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam eksistensi Wawasan Nusantara 4. Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya dapat mengancam Ketahanan Nasional. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 21

DISKUSIKAN n Mampukah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lokomotif yang tangguh untuk menarik “Nation’s Competitiveness” yang tertinggal dari negara lain back Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 22