SISTEM SISTEM HUKUM DAN SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA

























- Slides: 25
SISTEM, SISTEM HUKUM, DAN SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA
SISTEM = System Kamus Besar bahasa Indonesia seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk suatu totalitas Compact dictionary system is anything formed of parts placed together to make a regular and connected whole working as if one machine
PENGERTIAN: SISTEM Subekti: Susunan atau tatanan yang teratur Keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain Tersusun menurut suatu rencana atau pola Hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan
Kesimpulan: SISTEM Kesatuan yang terdiri dari komponen -komponen Antara satu komponen dengan komponen lainnya saling: berhubungan, melengkapi dan mempengaruhi
PENGERTIAN SISTEM HUKUM Bellefroid Suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut azas-azasnya. Seperti pengertian-pengertian hukum mempunyai unsur dari peraturan-peraturan hukum, maka peraturan hukum ini merupakan unsur-unsur dari sistem hukum. Adalah menjadi kewajiban ilmu hukum untuk secara tertib menyusun unsur-unsur ini menjadi azas-azas yang dianut oleh masing-masing unsur dalam suatu sistematika yang sempurna
PENGERTIAN: SISTEM HUKUM M. Bakri: Satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari bagian/komponen yang saling berhubungan, mempengaruhi, melengkapi untuk mencapai tujuan Merupakan tatanan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hukum yang satu sama lain berhubungan, terjalin dengan baik, dan tidak saling konflik Komponen Hukum yang diciptakan oleh: Lembaga pemerintah yang berwenang Putusan peradilan / hakim Kebiasaan / adat
Kesimpulan: SISTEM HUKUM Hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, dimana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya
SISTEM HUKUM DI DUNIA
SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL CIVIL LAW SEJARAH: • Berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran Romawi • Peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justinianus yang disebut “Corpus Juris Civilis NEGARA: • Eropa daratan: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Indonesia dll
Lanjutan…. . SUMBER HUKUM: • Hukum memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk UU dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi (peraturan tertulis) • Nilai utama: kepastian hukum DOKTRIN: • Tidak ada hukum selain UU • Res ajudicata (putusan hakim hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara) PERKEMBANGAN: • Pertumbuhan negara yang berkedaulatan (sovereignty), maka sumber hukum adalah: • “UU” yang dibuat legislatif • “peraturan” yang dibuat eksekutif
Lanjutan …… PEMBAGIAN HUKUM • Hukum privat • Hukum Sipil • Hukum Dagang • Hukum publik • Hukum Tata Negara • Hukum Administrasi Negara • Hukum Pidana PERKEMBANGAN PEMBAGIAN HUKUM: • Kaburnya batas hukum privat dan publik • Banyaknya campur tangan negara di bidang kehidupan • Proses sosialisasi dalam hukum akibat perkembangan bidang kehidupan yang menyangkut kepentingan perorangan dan kepentingan umum
SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON (ANGLO-AMERIKA) SISTEM COMMON LAW / UNWRITTEN LAW / CASE LAW SEJARAH: • Berkembang abad XI NEGARA • Amerika Serikat, Kanada, Persemakmuran Inggris, Australia. SUMBER HUKUM • Sumber utama: Putusan hakim/peradilan (judicial decisions) / yurisprudensi • kebiasaan, peraturan tertulis (UU) dan peraturan administrasi • Ket. : Sumber hukum tidak tersusun secara sistematik dalam hirarki tertentu
Lanjutan……… DOKTRIN: • Stare decisis / the doctrine of precedent (dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim yang lain dari perkara sejenis sebelumnya (preceden) • Peranan hakim sangat besar dalam membentuk tata kehidupan masyarakat PEMBAGIAN HUKUM: • Hukum Publik • Hukum Privat • Hak milik (law of property) • Hukum orang (law of persons) • Hukum perjanjian (law of contract) • Perbuatan melawan hukum (law of torts)
SISTEM HUKUM ADAT ISTILAH • Dari Bahasa Belanda “Adat Recht” (Snouck Hurgronje) • Makna luas: hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan dari sanksi / akibat hukum NEGARA • Hanya terdapat dalam lingkungan negara Asia (Cina, Indonesia, India, Jepang dll) SUMBER HUKUM • Peraturan tidak tertulis. Tumbuh, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. • Sifat tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang • Peran pemngemuka adat dalam menjaga keutuhan adat
Lanjutan…… SIFAT: • Elastik (mudah menyesuaikan diri) LINGKUNGAN ADAT INDONESIA: • 19 lingkungan hukum adat (rechtskring) KELOMPOK: • Hukum Tata Negara Adat • Hukum Warga Adat • Perkawinan • Tanah • perutangan • Hukum Pidana Adat
Lanjutan…. . PERKEMBANGAN • Dihapuskannya delik/pidana adat, dan digantikan dengan hukum barat yang tertulis • Melemahnya penggunaan hukum perutangan adat, akibat diperkenalkannya hukum perikatan barat • Hukum tanah adat menjadi dasar hukum agraria Indonesia
SISTEM HUKUM ISLAM NEGARA • Awalnya Timur tengah, kemudian menyebar pada negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau kelompok SUMBER: • Al Qur’an (kitab suci bagi umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat jibril) • As Sunnah/ Al Hadits (segala perkataan, perbuatan nabi Muhammad) • Ijtihad / Ar Ra’yu (akal pikiran manusia dalam menemukan hukuk, baik dengan metode ijma, qiyas, marsalih mursalah, urf, dll)
Lanjutan…. . KERANGKA DAN RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM • Ibadat (hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sholat, puasa, zakat, haji) • Muamalat (dalam arti luas, adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk) • Privat • Muamalat (dalam arti sempit, yaitu hukum ekonomi) • Munakahat (hukum perkawinan) • Wirasah (hukum waris) • Publik • Jinayat (hukum pidana) • Hukum Tata negara • Hukum Perang
SISTEM HUKUM KANONIK KITAB HUKUM KANONIK / GEREJA: • Terdiri dari 7 buku: • Tentang norma-norma umum • Tentang umat Allah • Tentang tugas gereja mengajar • Tugas gereja menguduskan • Tentang harta benda duniawi gereja • Tentang hukuman dalam gereja atau sanksi-sanksi dalam gereja • Tentang proses atau hukum acara
SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA
HUKUM POSITIF Ius constitutum Tata hukum Adanya susunan yang teratur atas lebih dari satu/beberapa hukum Tujuan menyusun adalah agar terdapat keteraturan, tidak adanya pertentangan atau konflik
KOMPONEN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Hukum tertulis / peraturan perundang-undangan, yaitu hukum yang diciptakan oleh badan/instansi pemerintah yang berwenang 2. Yurisprudensi, yaitu hukum yang diciptakan melalui putusan/penetapan pengadilan 3. Hukum adat / kebiasaan, yaitu hukum yang diciptakan melalui kebiasaan 1.
Mustafa: Sistem hukum punya 4 komponen: 1. Jiwa bangsa 2. Struktural 3. Substansi 4. Budaya hukum Sistem hukum Indonesia bersifat terbuka: 1. Keempat komponen sistem saling mempengaruhi 2. Keempat komponen sistem dipengaruhi dari lingkungan, pada proses: Perencanaan Pembuatan Pengesahan pelaksanaan
HUBUNGAN 3 KOMPONEN DALAM SISTEM HUKUM BERHUBUNGAN MEMPENGARUHI MELENGKAPI CONTOH: 1. Hakim dalam memutuskan perkara, berpedoman pada hukum tertulis/ UU 2. Pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi mengakibatkan tidak semua masalah diatur dalam hukum tertulis 3. Hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada/tidak jelas. 4. Hukum kebiasaan dapat mendorong lahirnya hukum tertulis

























