POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL ISNAINI POLITIK

  • Slides: 12
Download presentation
POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL ISNAINI

POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL ISNAINI

POLITIK HUKUM INVESTASI • • • Pasal 33 UUD 1945 Azas kekeluargaan Cabang produksi

POLITIK HUKUM INVESTASI • • • Pasal 33 UUD 1945 Azas kekeluargaan Cabang produksi yg penting dikuasai negara Penguasaan tsb utk kemakmuran rakyat Dihindari Free Fight Liberalisme Pelaku usaha: Koperasi, Swasta, BUMN

ar n ri ege Me kommbuk dg unik a dun asi ia l kult

ar n ri ege Me kommbuk dg unik a dun asi ia l kult uar ura l Hu tan g lu Me teh minta tek nis d bant biro nolog ibidan uan kra i da g si n oda gm Me asi ngun ng. dan l Me per mbuk dg daga a neg nga ara n b ma eba s ju POLITIK PINTU TERBUKA

Lanjutan Perubahan komitmen dlm penyelenggaraan pemerintahan Pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik Pergeseran model

Lanjutan Perubahan komitmen dlm penyelenggaraan pemerintahan Pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik Pergeseran model hukum : dari Teknokratis Struktural ke Humanis Partisipatoris Isnaini-1

Politik Hukum Ekonomi: • Deregulasi dan Debirokratisasi • Privatisasi • Liberalisasi Perdagangan Dunia: GATT/WTO

Politik Hukum Ekonomi: • Deregulasi dan Debirokratisasi • Privatisasi • Liberalisasi Perdagangan Dunia: GATT/WTO

Dalam Pembangunan Ekonomi Hukum mesti memiliki 5 kualitas: • Predictability • Stability • Fairness

Dalam Pembangunan Ekonomi Hukum mesti memiliki 5 kualitas: • Predictability • Stability • Fairness • Education • Special ability of lawyers

PENGEMBANGAN PERANGKAT HUKUM EKONOMI DALAM INVESTASI Terdapat banyak pilihan Model Liberal Kapitalis Model Sosialis

PENGEMBANGAN PERANGKAT HUKUM EKONOMI DALAM INVESTASI Terdapat banyak pilihan Model Liberal Kapitalis Model Sosialis Model Humanis Patisipatoris Pola Pengelolaan Ekonomi Indosia Sektor Ekonomi Rakyat. (SER). Sektor Ekonomi Konglomerat. (SEK

MOTIF INVESTOR Investor hanya akan datang kedaerah jika yakin dapat memperoleh keuntungan secara wajar

MOTIF INVESTOR Investor hanya akan datang kedaerah jika yakin dapat memperoleh keuntungan secara wajar dan rasional INVESTASI DI INDONESIA Investasi di Indonesia dapat dilaksanakan dalam bentuk: Penanaman Modal Asing (PMA). Penaman Modal Dalam Negeri(PMDN). JOINT VENTURE PMDN dan PMA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN-UU 6/1968 jo. UU 12/1970) Dilakukan di Indonesia Modal 100%

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN-UU 6/1968 jo. UU 12/1970) Dilakukan di Indonesia Modal 100% dari WNI. Bersifat terus menerus dan tetap Tunduk dg hukum Indonesia

JOINT VENTURE (Kepmendagri&Otda 43/2000 Ttg Pedoman Kerjasama PD dgn Pihak Ketiga) 1338 KUHPdt Di

JOINT VENTURE (Kepmendagri&Otda 43/2000 Ttg Pedoman Kerjasama PD dgn Pihak Ketiga) 1338 KUHPdt Di dirikan di Indonesia. Modalnya berupa gabungan PMA dan PMDN. Tunduk pada hukum Indonesia.

PENANAMAN MODAL ASING (UU 1/1967 jo. UU 25/2007 PM) Modal berasal dari luar negeri.

PENANAMAN MODAL ASING (UU 1/1967 jo. UU 25/2007 PM) Modal berasal dari luar negeri. Risiko ditanggung secara langsung oleh pemilik modal Penanaman modal langsung Modal asing adl : alat pembayaran luar negeri, alat- alat perusahaan, hasil perusahaan yg tdk ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan utk pembiayaan perusahaan di Indonesia Didirikan di Indonesia dan tunduk pd hukum Indonesia

Semoga dapat di Pahami

Semoga dapat di Pahami