POKOK MATERI PIMPINAN PANITIA URUSAN RUMAH TANGGA DEWAN

POKOK MATERI PIMPINAN PANITIA URUSAN RUMAH TANGGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA URUSAN RUMAH TANGGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (PURT DPD RI) PADA KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DPD RI TERPILIH PERIODE 2019 -2024 Jakarta, 19 September 2019

DASAR HUKUM PURT �Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 3), menyatakan bahwa PURT dibentuk oleh DPD RI dan merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap. �Pasal 93 Tata Tertib DPD, Panitia Urusan Rumah Tangga dibentuk dalam Sidang Paripurna dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.

TUGAS PURT Pasal 274 UU MD 3 Pasal 100 Tata Tertib DPD Membantu Pimpinan DPD RI dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD RI, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD; merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD RI; melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD RI yang ditugaskan oleh pimpinan DPD RI berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah; dan menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD RI yang khusus diadakan untuk itu.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PURT A. Unsur Keanggotaan (Pasal 94 Tata Tertib DPD) 1 (satu) orang Anggota dari masing-masing provinsi Ø 1 (satu) orang Anggota dari unsur pimpinan alat kelengkapan yang ditetapkan melalui rapat pleno alat kelengkapan Ø B. Pimpinan (Pasal 95 Tata Tertib DPD) Ø Ketua : 1 (satu) orang dari unsur Pimpinan DPD Ø Wakil Ketua : 3 (tiga) orang

PIMPINAN PURT (Pasal 95 Tata Tertib DPD) Susunan Pimpinan PURT terdiri atas: �Ketua PURT = 1 (satu ) orang dari unsur Pimpinan DPD RI yang karena jabatannya merangkap menjadi Ketua PURT �Wakil Ketua PURT = 3 (tiga) orang yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.

KEBIJAKAN ANGGARAN DAN KERUMAHTANGGAAN DPD RI �Kebijakan anggaran dan kerumahtanggaan DPD RI disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperhatikan aspek rasionalitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas; �Perencanaan dan pengelolaan anggaran DPD RI untuk melaksanakan hak dan kewajiban, serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh konstitusi; �Komitmen terhadap pengelolaan anggaran DPD RI tersebut telah menghasilkan keberhasilan yang sangat membanggakan, yaitu diperolehnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut, sejak tahun 2006 hingga tahun 2019.

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KANTOR DPD RI DI IBU KOTA PROVINSI Ø Amanat pembentukan Kantor DPD RI di ibu kota provinsi telah ditegaskan dalam Pasal 252 ayat (4) UU MD 3. Ø Masih terdapat hambatan dalam pembentukan kantor DPD RI di ibu kota provinsi, yaitu perbedaan pandangan tentang urgensi pembangunan gedung kantor DPD RI di ibu kota provinsi yang berkembang dalam pembahasan anggaran antara Pemerintah dan DPR RI mengakibatkan harapan DPD RI untuk mempunyai kantor DPD RI di ibu kota provinsi sesuai amanat UU MD 3 hingga saat ini belum dapat diwujudkan.

Ø Perbedaan pandangan tentang urgensi pembangunan gedung kantor DPD RI di ibu kota provinsi yang berkembang dalam pembahasan anggaran antara Pemerintah dan DPR RI mengakibatkan harapan DPD RI untuk mempunyai kantor DPD RI di ibu kota provinsi sesuai amanat UU MD 3 hingga saat ini belum dapat diwujudkan. Ø Hingga saat ini, pemerintah masih moratorium pembangunan gedung baru, kecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. Tetapi apabila sangat urgent untuk pembangunan gedung baru, terlebih dahulu minta ijin kepada Presiden. Ø Kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tersebut mengakibatkan kegiatan lanjutan pembangunan gedung kantor DPD RI di ibu kota provinsi, khususnya provinsi yang telah memberikan hibah tanah dan bersertifikat atas nama DPD RI di provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku tidak dapat dilakukan. Ø Mengingat alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor DPD RI tidak tersedia, maka fokus PURT adalah melanjutkan rintisan pembentukan kantor DPD RI di ibu kota provinsi yang diprioritaskan pada pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan kantor DPD RI di ibu kota provinsi

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN DPD RI (Pasal 250 ayat (4) UU MD 3 ) � Dalam menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundangan lainnya, Anggota DPD RI, baik secara perorangan, maupun tim wajib melakukan kegiatan di daerah untuk melakukan rapat-rapat di daerah, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, serta menyampaikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. � Untuk optimalisasi pelaksanaan tersebut, DPD RI bersama dengan Kesetjenan menyusun Petunjuk Operasional dalam kerangka peningkatan dukungan administratif kepada Dewan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan DPD RI dapat berjalan dengan optimal dan disertai landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. � Pada Tahun Sidang 2018 – 2019, PURT telah menyempurnakan dan merumuskan Peraturan DPD RI tentang Petunjuk Operasional Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dan Perjalanan Dinas DPD RI yang sebelumnya telah pula ditetapkan pada tahun 2017.

SEKIAN TERIMAKASIH