PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BERINVESTASI PERTEMUAN 13 ELOK HIKMAWATI

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BERINVESTASI PERTEMUAN - 13 ELOK HIKMAWATI, SH, MM PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM 1

Pengertian Sengketa • Berasal dari bahasa inggris, conflict = konflik dan dispute = sengketa • Konflik merupakan suatu keadaan dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan • Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. • konflik yang tidak diungkapkan atau dapat langsung diselesaikan tidak akan berkembang menjadi sengketa

Pola Penyelesaian Secara Umum • Litigasi – Melalui pengadilan • Non litigasi – Melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ( UU NO 30/1999): – Konsultasi – Negosiasi – Mediasi – Konsiliasi – Penilaian ahli

Tahapan Penyelesaian Sengketa • Dalam hal terjadi sengketa antara pemerintah dengan investor terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat • Apabila tidak tercapai mufakat dapat ditempuh jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai UU • Dalam hal sengketa antara pemerintah dengan PMDN, penyelesaian melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, apabila tidak disepakati maka akan ditempuh jalur pengadilan • Dalam hal sengketa antara pemerintah dengan PMA, penyelesaian memalui arbitrase yang harus disepakati para pihak

Litigasi • Merupakan pola penyelesaian yang terjadi antara pihak yang bersengketa melalui mekanisme pengadilan • Putusannya bersifat mengikat • Memiliki beberapa tingkatan penyelesaian sengketa dan upaya hukum luar biasa

• Kelebihan litigasi – Sifat pengadilan yang independen dapat memberikan jaminan netralitas dalam pemutusan perkara – Secara tegas menentukan kesalahan-kesalahan dan posisi para pihak – Dilibatkannya norma-norma kemasyarakatan di dalam penyelesaian sengketa

• Kekurangan litigasi – Memaksa para pihak pada posisi berlawan-lawanan – Membutuhkan advokasi/ pembelaan untuk setiap maksud yang hendak disampaikan – Memaksa para pihak untuk melakukan pembuktian ekstrem dan marginal – Menyita banyak waktu dan biaya – Seringkali justru memunculkan perkara baru – Berdampak buruk bagi hubungan baik para pihak – Kurang cocok diterapkan pada perkara polisentris/ yang melibatkan banyak pihak

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa • Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU No. 30/ 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa • Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme yang disepakati bersama oleh para pihak • Sifat putusan adalah final dan mengikat (tidak dikenal mekanisme banding)

• Kelebihan Arbitrase/ ADR – Kerahasiaan sengketa – Para pihak dapat memilih arbiter – Para pihak dapat melakukan pilihan hukum, tempat serta proses penyelenggaraan arbitrase – Putusan bersifat mandiri, final dan mengikat

• Arbitrase – Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa – Mekanisme arbitrase hanya dapat dipakai pada sengketa tentang perdagangan dan hal-hal yang dapat dikuasai penuh oleh para pihak • Alternatif penyelesaian sengketa – APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli – Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mekanisme APS diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis

Penyelesaian Sengketa PMDN • Menurut pasal 32 UU 25/2007 pola penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor PMDN adalah: 1. Musyawarah dan mufakat 2. Arbitrase 3. Alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli) 4. pengadilan

• Cara-cara Penyelesaian APS – Konsultasi: Kedua belah pihak (pemerintah dan investor) duduk bersama, bertukar pikiran untuk mencari solusi terbaik dari suatu perkara – Negosiasi: Kedua belah pihak melakukan perundingan untuk bersama memutuskan suatu perkara – Mediasi: Cara untuk mengakhiri suatu perselihan dengan menggunakan jasa mediator (pihak ke 3 yang dipercaya para pihak untuk menjadi penengah dalam perkara) – Konsiliasi: Cara penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik dengan cara menggunakan jasa konsiliator – Penilaian Ahli: Penyelesaian sengketa dengan cara meminta penilaian ahli yang dipercaya oleh kedua belah pihak

Penyelesaian Sengketa PMA • Menurut Pasal 32 Ayat (2) dan (3) UU No. 25/2007 tentangan investasi pola penyelesaian perkara sengketa antara pemerintah dengan investor PMA: 1. Musyawarah dan mufakat 2. Arbitrase internasional

• Penyelesaian Sengketa PMA menurut ICSID: International Centre for the Settlement of Investment Dispute – Menyelesaikan sengketa di bidang investasi antara penanam modal asing dengan pemerintah Indonesia – Diratifikasi oleh indonesia melalui UU no. 5 Tahun 1968 Tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga. Negara asing mengenai Penanaman modal – Untuk dapat dilaksanakan putusan Arbitase ICSID diperlukan surat pernyataan MA RI bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan – Sebelum menyelesaikan sengketa melalui lembaga ICSID para pihak diharuskan melalui upaya hukum dan administratif berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia – peradilan umum Indonesia berwenang u/ memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap sengketa Penanaman modal

Pola Penyelesaian ICSID • Konsiliasi “penyelesaian sengketa menggunakan jasa konsiliator dan keputusannya tidak bersifat mengikat” 1. Tahapan-tahapannya: 2. Penjernihan perkara 3. Menemukan kesepakatan 4. Membuat nota laporan persetujuan 5. Nota laporan gagal mencapai perdamaian

• Arbitrase – Dewan arbiter terdiri dari 3 orang 2 orang dipilih oleh masing-masing pihak dan 1 orang dari negara yang netral – Para pihak dapat melakukan pilihan hukum selama: tidak melanggar ketertiban umum negara ybs, tidak merupakan upaya penyelundupan hukum, tdk boleh menyampingkan peraturan husus yang sifatnya penting dan memaksa dari negara ybs

• Pembatalan putusan dapat dimintakan dalam hal: – Majelis tidak berfungsi sebagaimana mestinya – Majelis nyata-nyata melebihi kekuasaan atau wewenangnya – Adanya korupsi pada salah satu anggoya majelis – Adanya penyimpangan yang serius terhadap aturan dan prosedur yang bersifat fundamental – Keputusan tsb gagal memberi alasan yang layak mengenai dasar-dasar keputusannya

CONTOH KASUS • Pemerintah RI Cq BKPM versus investor hotel kartika plaza ( AMCO Asia corporation, Pan American development, PT Amco Indonesia) • Pemerintah indonesia mencabut izin PMA dari AMCO asia DKK karena melanggar komitmen investasi langsung yang telah didaftarkan di BI sebesar U$ 3 JT dan hanya memasukkan U$ 983. 000 • Pemerintah tidak dipersalahkan atas pencabutan izin tsb karena sdh sesuai dengan hukum nasional (UU NO. 1/1967) apalagi investor tsb telah diberikan 3 kali peringatan • Pemerintah dipersalahkan atas tindakan main hakim sendiri karena main hakim sendiri dalam mengambil alih manajemen hotel dengan membawa polisi dan tentara untuk memaksakan pengambilalihan, seharusnya pembatalan kontrak dilakukan dengan meminta badan hukum yang berwenang (PN) • Atas tindakan tsb ICSID mengenakan denda kpd pemerintah sebesar U$ 50. 000