SYARAT SAHNYA PERJANJIAN PERTEMUAN 05 ELOK HIKMAWATI SH

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN PERTEMUAN - 05 ELOK HIKMAWATI, SH, MM PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN • Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang syarat sahnya perjanjian

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: (Pasal 1320 KUHPdt) 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Si penjual menginginkan uang sedang si pembeli mengingini sesuatu barang. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum (1330 KUHPdt).

3. Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian juga harus ditentukan jenisnya. 4. Sebab yang halal Yang dimaksud sebab yang halal bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengenai isi perjanjian itu sendiri dimana isinya bukan sesuatu yang terlarang, misalnya si penjual bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

• • Dua syarat yang pertama (syarat 1 dan 2) dinamakan Syarat Subjektif, karena mengenai orang-nya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat kedua (syarat 3 dan 4) dinamakan Syarat Objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

BATAL DAN PEMBATALAN SUATU PERJANJIAN • Bila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum (null and void). Apa akibat hukumnya ? ? ? • Bila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu bukan batal demi hukum tetapi dapat dimintakan pembatalannya. • Disamping itu kesepakatan kedua belah pihak pada suatu perjanjian/persetujuan harus diberikan secara bebas. • Ada 3 sebab yang membuat perijinan tidak bebas yaitu paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

1. Paksaan, yang dimaksud paksaan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa bukan paksaan badan, misalnya dengan diancam atau ditakut-takuti. 2. Kekhilafan atau kekeliruan, terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan, misalnya seseorang yang membeli lukisan yang dikiranya karya Basuki Abdullah tetapi ternyata hanya tiruannya saja. 3. Penipuan, terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya agar setuju dengan perjanjian tersebut.

SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN • Pasal 1331 (1) KUHPer : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. • Artinya, apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut batal demi hukum. Sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim.

• Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di hadapan hakim. Sehingga, perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. • Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.

• Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi : 1. kesempatan penarikan kembali penawaran; 2. penentuan resiko; 3. saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa; 4. menentukan tempat terjadinya perjanjian.

• Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPer dikenal adanya asas konsensualisme, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat perjanjian terhadap objek yang diperjanjikan. • Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPdt bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/ sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara pihak di dalam perjanjian.

• Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/ kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. • Menurut Mariam Darus Badrulzaman pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antar pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). • Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan perjanjian.

• Pada prinsipnya, penawaran menjadi batal jika ditolak oleh pihak lain, dan sebelum penerimaan penawaran, penawaran tersebut dapat ditarik kembali. • Prinsip tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu apakah perjanjian itu sudah atau belum lahir, bila penawaran telah diberikan atau dikirimkan, tetapi belum sampai, telah ditarik kembali?

Teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian 1. 2. 3. 4. Teori Pernyataan (Uitings Theorie) Teori Pengiriman (Verzending Theori) Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie) Teori penerimaan (Ontvang Theorie)

Teori Pernyataan (Uitings Theorie) • Menurut teori ini, saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran. • Kelemahan teori ini adalah sulit untuk menetapkan dengan pasti kapan perjanjian lahir, karena tidak diketahui saat penulisan surat jawaban tersebut. Oleh karena itu Akseptor masih dapat menarik kembali pernyataannya sebelum surat itu dikirimkan.

Teori Pengiriman (Verzending Theori) • Menurut teori ini, saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi, sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Tanggal cap pos misalnya dapat dipakai sebagai patokan. • Kelemahan teori ini adalah bahwa perjanjian tersebut sudah lahir atau telah mengikat pihak yang menawarkan pada saat ia sendiri belum tahu akan hal itu.

Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie) • Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. • Kelemahan teori ini adalah sukar untuk menetapkan saat penerima surat mengetahui isinya dan bagaimana bila penerima surat membiarkan surat tidak dibaca / suratnya hilang.

Teori penerimaan (Ontvang Theorie) • Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian.