PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Rizki Kurnia Mahaputri Se

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Rizki Kurnia Mahaputri Se. , M, ak

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 Seperti yang diketahui, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan bagi Wajib Pajak dalam melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari PPh Pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan beban Wajib Pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Adapun ketentuannya dalam PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

PPh pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 membahas tentang besarnya angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan. Besarnya angsuran PPh ps 25 pada tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh ps 21, PPh ps 22, dan PPh ps 23) dan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh ps 24) kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan pada bagian tahun pajak.

Kategori Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP– OPPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPPT adalah 0. 75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT) adalah Wajib Pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPSPT adalah dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) x tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (12 bulan).

Tarif PPh 25 Tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut: Penghasilan sampai Rp 50. 000 per tahun = 5% Penghasilan Rp 50. 000–Rp 250. 000 per tahun = 15% Penghasilan Rp 250. 000–Rp 500. 000 per tahun = 25% Penghasilan di atas Rp 500. 000 per tahun = 30%

Wajib Pajak Badan Usaha adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan adalah PKP x 25% tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 PPh Pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT Tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama satu tahun tersebut. Biasanya juga penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT Tahunan dihitung sebesar PPh Pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini : PPh Pasal 21 (sesuai tarif Pasal 17 Ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) PPh Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah – 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) PPh Pasal 22 (pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP)

1. Penghitungan secara umum PPh terutang sesuai SPT tahun lalu xxx Kredit pajak: - PPh Pasal 21 xxx - PPh Pasal 22 xxx - PPh Pasal 23 xxx - PPh Pasal 24 xxx Total kredit pajak xxx (-) Dasar pengenaan PPh Pasal 25 xxx Angsuran PPh tahun berjalan : dasar pengenaan PPh Pasal 25 ÷ 12 atau bagian tahun pajak

2. Angsuran PPh Pasal 25 pd bulan-bulan sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Januari dan Februari WP OP Januari, Februari, Maret WP Badan Angsuran PPh Pasal 25 sama dengan angsuran bulan terakhir tahun lalu

3. Diterbitkan surat ketetapan pajak pada tahun berjalan u/ tahun pajak yang lalu Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan jumlah yang tertera pada SKP tersebut Dimulai pada bulan berikutnya

4. Wajib Pajak berhak atas kompensasi rugi Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, 22, 23, dan 24 UU PPh kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Penghitungan PPh terutang dengan memperhitungkan sisa rugi yg boleh dikompensasikan

5. Penghasilan tidak teratur Apabila terdapat penghasilan yg tidak teratur, maka dasar penghitungan angsuran adalah dari penghasilan yg sifatnya teratur saja

6. Perubahan keadaan wajib pajak Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha

7. Wajib Pajak Baru adalah WP orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas pada tahun berjalan. Bagi WP Baru tentu belum melaporkan SPT Tahunan sehingga penghitungan PPh Pasal 25 ditentukan sendiri.

8. Wajib Pajak Bank dan sewa guna usaha dg hak opsi Besarnya angsuran PPh Ps 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Apabila WP Bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah WP baru, maka besarnya PPh ps 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan perkiraan perhitungan laba rugi triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

9. Wajib Pajak BUMN atau BUMD Besarnya angsuran PPh ps 25 untuk BUMN atau BUMD, kecuali bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh ps 22, 23, serta 24, dibagi 12. Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak PPh ps 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

10. Wajib Pajak masuk Bursa dan WP Lainnya Besarnya angsuran PPh ps 25 untuk WP masuk bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas labarugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

1. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Langit Biru bergerak di bidang produksi makanan dimana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, Perusahaan ini juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Thailand dan Korea. Misalnya pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah Rp 168. 982. 456 dan jumlah penghasilan PT Langit Merah dalam setahun lebih dari Rp 50. 000 maka penghitungannya menggunakan tarif 25%. Adapun laba-rugi sebelum pajaknya adalah Rp 937. 688. 000.

Jawaban Tarif = Rp 937. 688. 000 x 25% = Rp 234. 422. 000 PPh Pasal 29 = Rp 234. 422. 000 – Rp 168. 982. 456 (angsuran PPh 25) = Rp 65. 439. 544 Angsuran PPh Pasal 25 = Rp 234. 422. 000 ÷ 12 bulan = Rp 19. 535. 166, 67 (dibulatkan menjadi Rp 19. 535. 000)

2. Contoh Soal PPh 25 Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2014 sebesar Rp 50. 000. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah Rp 21. 500. 000, dengan rincian sebagai berikut: PPh Pasal 21 Rp 10. 000 PPh Pasal 22 Rp 5. 000 PPh Pasal 23 Rp 3. 000 PPh Pasal 24 Rp 3. 000 Berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015:

Jawaban PPh terutang tahun 2014 Kredit pajak: PPh Pasal 21 10. 000 PPh Pasal 22 5. 000 PPh Pasal 23 3. 000 PPh Pasal 24 3. 500. 000 Jumlah kredit pajak 50. 000 (21. 500. 000) Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2015 28. 500. 000 Besarnya PPh Pasal 25 per bulan = Rp 28. 500. 000/12 = Rp 2. 375. 000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar Rp 2. 375. 000.

Latihan Soal Penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2019 adalah Rp 250. 000. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2018 yang masih dapat dikompensasikan yaitu sebesar Rp 350. 000, sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2018 sebesar Rp 100. 000. Pada tahun 2019 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu sebesar Rp 9. 000, dan tidak ada pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Berapa angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh PT Sinar Rembulan?